KPPN sebagai penyalur dana dari kas negara berkewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan APBN, salah satunya melalui RPA. RPA merupakan rangkaian aktivitas dari Monev Pelaksanaan Anggaran. Rangkaian aktivitas RPA berupa pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan belanja kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan gunammengetahui kendala yang ada selama pelaksanaan anggaran dan bagaimana mengatasinya. Pemantauan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan strategi penanganannya sedangkan penilaian dilakukan dengan mengukur Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan dengan pengamatan, penelaahan proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran, penilaian menggunakan IKPA, pengidentifikasian isu, serta pemberian rekomendasi dalam penyelesaian isu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaannya sendiri melibatkan Satuan Kerja (Satker) dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas data dan informasi. Selain permasalahan pelaksanaan anggaran di tahun berjalan, RPA juga mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul di semester ke depan sekaligus persiapan strategi guna mencegah/memitigasi permasalahan tersebut. Review Pelaksanaan Anggaran KPPN Sumbawa Besar dapat diunduh pada: https://drive.google.com/drive/folders/13novWj2KgDglb4Fg6kfTxB9ARRd0W4js?usp=sharing

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan End User Training SAKTI Modul Pelaporan Tahun 2022 dengan melibatkan trainer Pejabat Fungsional PTPN KPPN Sumbawa Besar, Bp. Taufiq dan Tim Trainer SAKTI KPPN Sumbawa Besar. Kegiatan dilaksanakan langsung secara daring melalui media ZOOM. Migrasi saldo awal merupakan langkah awal implementasi SAKTI untuk kelompok modul Pelaporan (Persediaan, Aset Tetap & ATB dan data Akun Neraca). Migrasi saldo awal WAJIB dilakukan oleh semua satker yang mempunyai saldo Persediaan dan/ Aset Tetap dan/ ATB dan/ Akun Neraca Per 31 Desember 2021.

KPPN Sumbawa Besar telah melaksanakan Survey Kepuasan penggunaaan layanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 April 2022 menggunakan metode sampling yang diikuti oleh 26 satker mitra KPPN.

Tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan tujuan mengetahui tingkat kinerja layanan publik dan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dan langkah perbaikan pelayanan kedepan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KPPN Sumbawa Besar, 10 Mei 2022 - Realisasi Anggaran sampai dengan bualn April 2022 di lingkup KPPN Sumbawa Besar telah mencapai angka 23,52% dari total pagu anggaran Tahun 2022

KPPN Sumbawa Besar mengucapkan terimakasih kepada satuan kerja dan pemerintah daerah lingkup KPPN Sumbawa besar atas kerjasamanya.