MyIntress dan Bukti di Balik Pengambilan Keputusan: Budaya Kerja Baru KPPN dan Satker

Penulis: Ragil Nur Muhamad-PTPN Mahir

Kalau dulu kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan intuisi, kini zaman sudah berubah. Di era digital, setiap keputusan idealnya lahir dari bukti dan data nyata. Dalam pengelolaan keuangan negara—baik APBN maupun APBD—pendekatan ini dikenal dengan sebutan evidence-based decision making, atau dalam bahasa sederhananya: tidak lagi “katanya”, tapi “datanya bilang.”

KPPN dan satuan kerja memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan atau pembinaan bersandar pada fakta objektif, bukan asumsi. Sebagai pengelola keuangan negara, kita memahami bahwa setiap rupiah pengeluaran negara melalui belanja satuan kerja membawa tanggung jawab besar di baliknya. Nah, agar bisa memastikan keuangan negara benar-benar dikelola secara tepat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus memperkuat budaya kerja berbasis bukti. Dalam hal ini DJPb menggunakan data, informasi, dan analisis yang dapat diverifikasi untuk mendukung kebijakan, pembinaan, dan evaluasi. Melalui evidence-based approach, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tidak lagi menjadi sekadar jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan langkah strategis pengelolaan keuangan negara—mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga evaluasi kinerja yang berbasis data dan fakta lapangan. Salah satu tonggak penting dari upaya ini adalah hadirnya aplikasi MyIntress — atau kita bisa mengartikannya sebagai Monitoring and Evaluation System for Indonesian Treasury Services.

MyIntress kini menjadi pusat kendali digital bagi KPPN dan satuan kerja (satker). Jika dulu kita perlu membuka berbagai aplikasi untuk mengetahui posisi anggaran, RPD, atau status SPM/SP2D, kini cukup dengan membuka MyIntress, seluruh data tersebut langsung tersaji dalam satu tampilan yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Hanya dalam waktu lima menit, kondisi keuangan suatu satker sudah dapat terbaca dengan jelas dan komprehensif.

Pembinaan evidence-based membantu KPPN lebih tepat sasaran serta efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya, karena pembinaan kini tidak lagi berbasis feeling, tetapi finding. Contohnya di KPPN Sumedang: hasil dashboard MyIntress hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan rata-rata deviasi renkas mencapai 3,57%. Setelah ditelusuri, ditemukan penyebab utamanya adalah perubahan rencana pembayaran yang sebagian besar diakibatkan oleh penolakan SPM. Penolakan tersebut terjadi karena kesalahan data supplier, kelengkapan dokumen administratif yang belum terpenuhi, dan tanda tangan elektronik pejabat berwenang yang belum dibubuhkan. Berdasarkan temuan ini, KPPN tidak berhenti pada angka, tetapi segera bertindak: satker dengan deviasi tinggi dikumpulkan dalam one-on-one meeting, operatornya dilatih ulang, dan PPSPM diberi tips praktis agar lebih teliti dalam proses verifikasi dokumen.

MyIntress bukan cuma alat monitoring. Fitur Dashboard memberi gambaran umum kondisi satker, To-Do List menampilkan tugas yang perlu ditindaklanjuti, sementara Early Warning System (EWS) memberi sinyal dini kalau ada transaksi yang berpotensi menjadi masalah. Yang menarik, fitur Tematik memungkinkan kita memantau isu tertentu—seperti langkah-langkah akhir tahun anggaran atau akurasi RPD harian—tanpa harus membuka banyak aplikasi berbeda. Lebih dari itu, MyIntress juga menampilkan tren data lintas tahun, yang membuat pengguna bisa melihat pola historis realisasi anggaran, deviasi rencana kas, hingga tren penolakan SPM dari tahun ke tahun. Dengan begitu, pembinaan dan analisis di KPPN maupun satker tak lagi bersifat reaktif, tapi bisa lebih predictive dan strategis, berbasis data konkret yang terus diperbarui setiap hari

Tantangannya sekarang bukan kurang data, tapi bagaimana mengolah data menjadi wawasan yang bermakna. Masih ada pengelola keuangan yang memandang berbagai management tools sekadar alat pelaporan, padahal jika dimanfaatkan secara optimal, berbagai fitur analisis di dalamnya bisa membantu melihat potensi dan tantangan kinerja secara nyata. Keputusan mengenai perikatan kontrak, pelaksanaan kegiatan, pemutakhiran Halaman III DIPA, revisi anggaran, maupun langkah-langkah akhir tahun seharusnya mengacu pada data realisasi, bukan sekadar kebiasaan. Karena itu, ke depan kita perlu memperkuat budaya kerja berbasis data: biasakan rapat dengan tampilan dashboard, jadikan data sebagai bahan awal diskusi pembinaan, dan dorong para pengelola keuangan untuk melek data—karena di balik setiap angka selalu ada cerita yang bisa menjadi bahan perbaikan bersama.

Pendekatan evidence-based melalui MyIntress bukan hanya soal teknologi, tetapi juga cerminan budaya kerja baru di era digital birokrasi. Kini, KPPN dan satker dapat bekerja lebih cerdas — bukan hanya lebih keras. Dengan menjadikan data sebagai dasar pembinaan dan pengambilan keputusan, KPPN dan satker turut memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola APBN.

Lebih dari itu, diharapkan seluruh pengelola keuangan semakin adaptif, analitis, dan bertanggung jawab dalam menjaga setiap rupiah uang negara. Karena ketika setiap keputusan dilandasi bukti nyata, maka setiap rupiah anggaran akan bekerja dengan lebih bermakna.

“MyIntress, wujud kemajuan saat DATA menggantikan HABIT dalam setiap keputusan dan perencanaan kegiatan”

#MyIntress

#EvidenceBasedDecisionMaking

#DataDrivenGovernment

#DigitalTreasury

#TransformasiDigitalDJPb