Membedah Arah Transformasi DJPb 2025: Siap Hadapi Tantangan Ekonomi dan APBN
Surabaya (27/5). Paparan menarik dan informatif disampaikan oleh Sdri. Pungky Septiana Tirajani, Duta Transformasi KPPN Surabaya II, pada kegiatan GKM Duta Transformasi yang dilaksanakan secara daring di Ms Teams dan dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Surabaya II. Dalam sesinya, Pungky menyampaikan mengenai Inisiatif Strategis (IS) yang ada di DJPb Tahun 2025, yang tidak lain merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan optimalisasi APBN.
Menilik Tantangan dan Arahan Strategis
Ada beberapa tantangan krusial yang harus dihadapi Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% misalnya, butuh transformasi ekonomi yang nyata. Ia juga menekankan bahwa efisiensi investasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) kita masih perlu ditingkatkan, agar tidak "gagal maju” sebelum menghadapi fenomena aging population. Tak hanya itu, struktur APBN juga perlu dioptimalkan untuk mendorong produktivitas, serta memastikan Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi benar-benar tepat sasaran.
Menjawab tantangan tersebut, ada arahan jelas dari Presiden dan Pimpinan Kementerian Keuangan.
Presiden menekankan efisiensi anggaran, hilirisasi, peningkatan kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan), birokrasi yang bersih dan melayani, patriotisme, transformasi digital, optimalisasi penerimaan negara, penurunan kemiskinan, dan penegakan hukum yang tegas.
Sementara itu, Pimpinan Kemenkeu fokus pada kebijakan yang berdampak besar dengan "noise" minimal, penguatan integritas, peningkatan kepatuhan, pengembangan AI dan analisis data, revisiting kebijakan desentralisasi fiskal, revisiting let the manager manage, dan peningkatan peran Special Mission Vehicle (SMV) juga turut disinggung, termasuk pemantauan pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan kebijakan yang berdampak bagi Pemda.
Arah Transformasi Kelembagaan Kemenkeu dan Peran DJPb
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, arah transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029 akan difokuskan pada dukungan visi Presiden melalui single fiscal core system. Sistem ini akan mencakup tiga pilar utama: optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan dukungan manajemen. Dalam konteks ini, DJPb mendapat tugas sebagai Unit Penanggung Jawab Utama (UIC) untuk IS Tahun 2025 di tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR), Ekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan. Beberapa poin penting dalam tema ini meliputi efisiensi alokatif APBN, kepemimpinan Kementerian Keuangan dalam Strategic Diamond, penguatan peran SMV, dan pengembangan Modern Treasury. Tak hanya itu, DJPb juga menjadi UIC dalam IS modernisasi layanan di tema sentral yang tak kalah penting.
Output Nyata Inisiatif Strategis DJPb 2025
Lalu, apa saja output konkret yang diharapkan dari Inisiatif Strategis DJPb Tahun 2025 ini?
Beragam inovasi siap dihadirkan. Untuk efisiensi alokatif APBN, akan tersedia filter negative list sebagai early warning efisiensi pada sistem penganggaran serta uji coba penyaluran bantuan pemerintah dengan bantuan Pemeta Data Pusat (central mapper).
Di bidang kepemimpinan Kementerian Keuangan dalam Strategic Diamond (tiga level koordinasi perencanaan, penganggaran dan kinerja antar KemenPANRB, Setneg, Bappenas dan Kemenkeu), akan disusun identifikasi kebutuhan sistem realtime monitoring, pengembangannya, serta penyusunan laporan pra PAK bersama berbagai instansi terkait. Bahkan, rancangan PP pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah juga akan disusun.
Tak ketinggalan, penguatan peran SMV sebagai Arm’s Length Kementerian Keuangan akan diwujudkan melalui kajian leverage terkait PIP, BPDP, dan BPDLH. Sementara itu, pengembangan Modern Treasury akan mencakup kajian modern treasury itu sendiri dan penyelesaian kajian terkait penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kurang dari tiga bulan. Terakhir, modernisasi layanan akan diwujudkan dengan draft regulasi untuk persiapan piloting transaksi perjalanan dinas melalui mekanisme PPP dan laporan hasil kelayakan pembayaran transaksi PDAM melalui PPP.
Melalui berbagai inisiatif strategis ini, DJPb menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dan berinovasi demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.
