Realisasi Belanja APBN Hingga 31 Desember 2025 Lingkup KPPN Surabaya II

 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II mengelola anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp20,73 triliun untuk disalurkan kepada 22 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 137 satuan kerja di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

Total anggaran yang dikelola oleh KPPN Surabaya II tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,24 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp14,50 triliun. Adapun secara keseluruhan, total realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp20,14 triliun atau 97%.

Belanja pemerintah pusat memiliki pagu senilai Rp6,24 triliun dengan total realisasi 94% atau Rp5,87 triliun. Berikut ini rincian pagu dan realisasi belanja pemerintah pusat per jenis belanja:

1. Pagu Belanja Begawai yaitu senilai Rp3,05 triliun dengan total realisasi Rp3,02 triliun atau 99%;
2. Pagu Belanja Barang yaitu senilai Rp2,65 triliun dengan total realisasi Rp2,35 triliun atau 89%;
3. Pagu Belanja Modal yaitu senilai Rp517,24 miliar dengan total realisasi Rp457,42 miliar atau 88%;
4. Pagu Belanja Bansos yaitu senilai Rp25,55 miliar dengan total realisasi Rp25,55 miliar atau 100%.

Selanjutnya, Belanja Transfer ke Daerah memiliki pagu senilai Rp14,50 triliun dengan total realisasi sebesar 99% atau Rp14,27 triliun dengan rincian sebagai berikut :

1. Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Rp3,72 triliun dengan total realisasi Rp93,54 triliun atau 95%;
2. Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Rp5,79 triliun dengan total realisasi Rp5,77 triliun atau 100%;
3. Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yaitu Rp163,68 miliar dengan total realisasi Rp153,18 miliar atau 94%;
4. Pagu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) yaitu Rp4,75 triliun dengan total realisasi Rp4,75 atau 100%;
5. Pagu Dana Insentif Fiskal dengan yaitu Rp54,50 miliar dengan total realisasi Rp54,50 miliar atau 100%

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II turut serta mendorong akselerasi belanja satuan kerja di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik agar APBN dapat memberikan manfaat maksimal pada masyarakat. (sumber aplikasi Treasury Big Data)