Selama bertahun-tahun, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap diidentikkan dengan satu indikator utama: berapa persen anggaran terserap. Namun arah kebijakan fiskal kini jelas bergeser. Pemerintah semakin menekankan bahwa yang jauh lebih penting adalah apa yang benar-benar dihasilkan dari belanja negara.
Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting dalam perubahan tersebut. Pemerintah memperkuat pelaporan capaian output dengan membenahi dua aspek krusial sekaligus: standardisasi assessment Rincian Output (RO) dan penyempurnaan tata cara penginputan serta validasi kinerja melalui sistem SAKTI dan MyIntress.
Langkah ini menandai babak baru pengelolaan APBN yang tidak hanya rapi secara administrasi, tetapi juga lebih kredibel dari sisi kinerja.
Partisipasi Tinggi, Kualitas Jadi Tantangan
Jika dilihat dari tingkat kepatuhan, pelaporan capaian output sebenarnya sudah sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 99 persen satuan kerja kementerian dan lembaga rutin melaporkan capaian outputnya. Namun evaluasi hingga akhir 2025 menunjukkan persoalan lain yang lebih mendasar: kualitas data.
Masih ditemukan ketidaksinkronan antara progres kegiatan, capaian fisik, dan realisasi anggaran. Ada kegiatan yang anggarannya sudah terserap, tetapi progres output belum bergerak. Ada pula output yang dilaporkan sudah tercapai, sementara proses kegiatan sebenarnya belum selesai. Kondisi ini membuat data kinerja sulit dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Di sinilah reformasi 2026 mengambil peran.
Assessment RO: Menyamakan Cara Baca Kinerja
Salah satu pembenahan utama datang dari Assessment Rincian Output (RO). Assessment ini dilakukan setelah DIPA ditetapkan dan sebelum pelaporan berjalan. Tujuannya sederhana, tetapi krusial: menyamakan cara membaca dan melaporkan kinerja di lebih dari ratusan ribu RO yang dikelola puluhan ribu satuan kerja.
Melalui assessment ini, setiap RO ditetapkan karakteristiknya sejak awal. Apakah output tersebut bersifat statis atau dinamis, dilaporkan secara bertahap, otomatis, atau periodik, serta bagaimana logika penilaian waktunya. Dengan kerangka ini, sistem tidak lagi “menebak-nebak” bagaimana sebuah output seharusnya dilaporkan.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, konsep assessment sebenarnya bukan hal baru. Bedanya, pada 2026 hasil assessment benar-benar mengikat sistem. Cara pelaporan yang ditetapkan akan menentukan apakah kolom input terbuka, apakah progres dihitung otomatis, hingga bagaimana validasi dilakukan. Ruang interpretasi manual yang selama ini menimbulkan inkonsistensi semakin dipersempit.
Input Kinerja Kini Tak Lagi Sekadar Formalitas
Perubahan paling terasa di lapangan terjadi pada tata cara penginputan capaian output. Jika sebelumnya pengisian data kinerja lebih banyak dilakukan oleh operator, maka pada 2026 peran pengelola anggaran diperkuat secara berjenjang.
Kini, data capaian output yang diinput operator harus divalidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dikirim. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pun dapat memantau seluruh proses secara real time. Artinya, kinerja bukan lagi urusan administrasi semata, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab manajerial.
Selain itu, validasi kualitas data yang sebelumnya dilakukan di tahap akhir kini dipindahkan ke depan. Sistem langsung memberi peringatan ketika terdapat kejanggalan, misalnya progres nol padahal anggaran sudah terserap, atau capaian fisik melebihi target tanpa penjelasan memadai. Pendekatan ini membuat perbaikan bisa dilakukan lebih cepat, sebelum data menjadi dasar penilaian kinerja nasional.
Target Bulanan, Kinerja Tak Bisa “Ngebut” di Akhir Tahun
Hal lain yang membedakan pelaporan 2026 adalah penekanan pada proyeksi target bulanan. Setiap satuan kerja diminta merencanakan target capaian output secara lebih realistis sepanjang tahun, bukan sekadar menumpuk capaian di bulan Desember.
Dengan pendekatan ini, kinerja belanja pemerintah diharapkan lebih mencerminkan ritme pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Disiplin pelaksanaan sejak awal tahun menjadi kunci, bukan lagi sekadar mengejar angka di akhir periode.
Pada akhirnya, pelaporan capaian output 2026 menegaskan satu pesan penting: APBN bukan hanya soal membelanjakan uang, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ketika kinerja belanja semakin transparan dan terukur, APBN pun kian berperan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Perdhana Qomarul H.
PTPN KPPN Surabaya II
