Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah terus mendorong digitalisasi dalam proses pembayaran belanja negara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen pembayaran non tunai.

Mengapa KKP Penting untuk Satker?

Penggunaan KKP memberikan berbagai manfaat strategis bagi satuan kerja (satker), di antaranya:

• Efisiensi Pengeluaran: Pembayaran atas transaksi dilakukan terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP. Satker kemudian melakukan penggantian melalui pertanggungjawaban UP KKP. Dengan demikian, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas penggunaan dana.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh transaksi KKP tercatat secara otomatis dalam sistem Bank dan dapat dipantau oleh pimpinan satker. Ini memperkuat pengawasan internal serta mendukung prinsip transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

KKP Menjadi Komponen IKPA

Mulai tahun 2024, nilai transaksi KKP menjadi salah satu komponen dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya dalam Indikator Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana diatur dalam PER-5/PB/2024. Target penggunaan KKP tahun 2025 ditetapkan secara triwulanan:

• Triwulan II: 5% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan
• Triwulan III: 9%
• Triwulan IV: 13%

Langkah Strategis Satker untuk Optimalisasi KKP

Agar penggunaan KKP berjalan efektif dan sesuai ketentuan, satker perlu mengambil langkah-langkah berikut:

1. Tingkatkan Security Awareness: Lindungi informasi kartu, hindari penyalahgunaan, dan pastikan seluruh pemegang KKP memahami tanggung jawabnya.
2. Menyusun Perencanaan Belanja dengan KKP: Identifikasi jenis pengeluaran yang dapat dibayarkan melalui KKP.
3. Memprioritaskan KKP untuk Belanja Rutin: Gunakan KKP untuk belanja yang sebelumnya dibayarkan tunai melalui UP, guna mengurangi risiko dan beban administratif.
4. Utamakan KKP dalam Belanja Perjalanan Dinas, seperti pembelian tiket dan pemesanan kamar hotel/penginapan.
5. Monitoring Berkala: Pimpinan satker diharapkan aktif memantau penggunaan KKP secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan target dan ketentuan yang berlaku.
6. Koordinasi dengan KPPN & Perbankan: Bangun komunikasi yang intensif dengan KPPN dan Perbankan untuk mendapatkan bimbingan teknis maupun solusi atas kendala penggunaan KKP.

KKP bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam membangun sistem keuangan negara yang modern, digital, dan akuntabel. Satker memegang peranan kunci dalam keberhasilan implementasi ini. Oleh karena itu, mari kita optimalkan penggunaan KKP demi mendukung efisiensi anggaran dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung mencatat capaian membanggakan pada triwulan I tahun 2025 dengan tidak adanya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan KPPN Tanjung kepada pihak yang berhak telah diterima secara langsung, tanpa adanya kendala pengembalian dana akibat kesalahan data penerima.

Keberhasilan ini sejalan dengan fokus utama Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam mendorong Gerakan Zero Retur, sebuah upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas negara. Ketepatan penyaluran dana APBN tidak hanya diukur dari waktu dan jumlah yang sesuai, tetapi juga dari akurasi penerima. Semakin kecil angka retur SP2D, maka semakin tinggi kualitas pengelolaan belanja negara.

Retur SP2D sendiri umumnya terjadi karena ketidaksesuaian data penerima, seperti kesalahan nama, nomor rekening, atau rekening yang tidak aktif. Untuk mencegah hal tersebut, KPPN Tanjung secara aktif mendorong Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerjanya agar lebih cermat dalam pengelolaan data supplier dan proses pengajuan tagihan.

Langkah-langkah preventif yang dianjurkan meliputi:

1. Pengujian Kebenaran Data Supplier
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) diminta untuk memastikan keabsahan nama dan nomor rekening penerima dengan mencocokkannya melalui salinan rekening koran atau buku tabungan.
2. Verifikasi Status Aktif Rekening
   PPK dan PPSPM dapat meminta surat keterangan aktif dari bank sebagai bukti bahwa rekening penerima masih digunakan.
3. Pengujian Melalui Internet Banking
   Pemeriksaan langsung melalui internet banking juga dapat dilakukan untuk memastikan keakuratan nomor rekening dan status aktif rekening yang dituju.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut secara konsisten, KPPN Tanjung bersama seluruh Satker mampu menciptakan proses penyaluran dana APBN yang bersih dari retur, efisien, dan tepat sasaran.

Capaian zero retur ini bukan hanya menjadi indikator keberhasilan teknis, tetapi juga cermin dari komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Diharapkan, capaian zero retur ini dapat terus berlanjut sepanjang tahun sebagai wujud komitmen KPPN Tanjung dalam mewujudkan pengelolaan kas negara yang semakin andal dan akuntabel.

Sampai dengan 24 Maret 2025 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi vertikal senilai Rp24,78 miliar. THR ini diterima oleh 4.455 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Pemerintah Non-PNS (PPNPN).

Kepala KPPN Tanjung menyampaikan bahwa pencairan THR ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang memprioritaskan percepatan pembayaran guna mendukung kesejahteraan pegawai dan meningkatkan daya beli masyarakat.

KPPN Tanjung telah menyalurkan THR kepada seluruh ASN instansi vertikal di wilayah kerja kami, yaitu Tabalong, HSU dan Balangan. Proses pencairan ini berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Diharapkan, pencairan THR ini dapat membantu para pegawai dalam menyambut hari raya serta mendorong pergerakan ekonomi daerah.

Adapun rincian penyaluran THR yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

• THR untuk PNS dan anggota Polri sebesar Rp20,86 miliar, diterima oleh 3.481 orang.
• THR untuk PPPK sebesar Rp2,79 miliar, diterima oleh 478 orang.
• THR Keagamaan untuk PPNPN sebesar Rp1,12 miliar, diterima oleh 496 orang.

Kebijakan percepatan pembayaran THR ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya menjelang perayaan hari Idulfitri. Dengan adanya pencairan THR, diharapkan konsumsi masyarakat meningkat sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, Kepala KPPN Tanjung menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan proses penyaluran dana pemerintah berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPPN Tanjung berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung sukses menyelenggarakan acara Stakeholder Day 2025 secara daring pada Rabu, 19 Maret 2025. Acara ini diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja anggaran Satker Semester II Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan Pinandu151. Dengan mengusung tema "Sinergi Kuat, Program Tepat, Indonesia Hebat!", kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui digitalisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPN Tanjung, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. “Dengan sumber daya yang terbatas, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Digitalisasi transaksi seperti CMS, KKP, dan Digipay merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pembayaran, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran,” ujar Kepala KPPN.

Dalam acara ini, terdapat tiga agenda utama, yaitu:

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran – Refleksi terhadap pelaksanaan anggaran sampai dengan data terkini. Evaluasi ini mencakup analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta implementasi digitalisasi pembayaran di masing-masing Satker.

2. KPPN Tanjung Awards 2025 – Penghargaan diberikan kepada Satker yang menunjukkan kinerja anggaran terbaik pada semester II 2024. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi serta mendorong inovasi dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Pelaksanaan Survei Pinandu151 – Survei ini dilakukan untuk menilai kualitas layanan KPPN Tanjung serta menggali masukan dari para stakeholder guna meningkatkan pelayanan di masa mendatang.

Kepala KPPN Tanjung mengajak seluruh Satker untuk terus meningkatkan sinergi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara. “Digitalisasi dan efisiensi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga langkah nyata menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh Satker dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, diumumkan juga para pemenang KPPN Tanjung Awards 2025. Kategori juara umum diraih oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabalong atas kinerja unggulnya dalam pengelolaan anggaran.

Acara Stakeholder Day 2025 berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin maju dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung menggelar kegiatan Sharing Knowledge Indeks Perkembangan Harga (IPH) Tahun 2025 secara daring melalui platform Zoom, Selasa (18/3/2025). Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati HSU, perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) HSU, satker instansi vertikal, serta perwakilan dari kecamatan dan desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kepala KPPN Tanjung turut memberikan sambutan dalam acara ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini serta apresiasi kepada Wakil Bupati HSU dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Beliau menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan TPID untuk memahami serta mengawal perkembangan IPH agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat.

“KPPN Tanjung memiliki tugas untuk menyalurkan APBN, termasuk dana transfer ke wilayah HSU. Namun, kami juga memiliki peran dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, kami berupaya untuk proaktif dalam membantu TPID, terutama dalam menyediakan data keuangan yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi daerah,” ujar Kepala KPPN Tanjung dalam sambutannya.

Beliau menambahkan bahwa realisasi belanja pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan adanya sharing knowledge ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai IPH dan bagaimana indikator ini dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Kepala BPS HSU menjelaskan pentingnya memahami IPH sebagai indikator perubahan harga berbagai komoditas dari waktu ke waktu. IPH memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tren harga, yang dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan menganalisis potensi inflasi maupun deflasi dalam perekonomian daerah.

Pada saat diskusi, Wakil Bupati HSU menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penopang logistik Kalimantan Selatan, Pemda berharap transaksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa meningkat. Menurut versi Bappeda provinsi, dalam zona kluster Banua Anam, titik pasar induk berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, padahal yang strategis adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana sumber ikan dan sayur bersumber dari sana.

Dengan adanya kegiatan Sharing Knowledge ini, diharapkan seluruh pihak dapat semakin memahami dan memanfaatkan data IPH sebagai alat bantu dalam pengambilan kebijakan, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat tetap terjaga dengan baik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 14 Maret 2025 untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten Tabalong periode Triwulan I. Total dana yang disalurkan mencapai Rp1,55 miliar dan langsung ditujukan ke rekening 134 guru ASN penerima.

Penyaluran langsung ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pencairan tunjangan. Dengan sistem ini, hak para guru dapat diterima tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi mereka dalam mengajar.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyampaikan bahwa KPPN Tanjung turut berperan dalam merealisasikan kebijakan pemerintah terkait percepatan pencairan tunjangan ini.

KPPN Tanjung berperan aktif dalam merealisasikan kebijakan pemerintah dengan memastikan dana tunjangan profesi guru ini tersalurkan secara tepat sasaran. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan akuntabel.

Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Dalam upaya memperkuat peran perangkat daerah dan desa dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung menggelar sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 13 Maret 2025 dan dihadiri oleh dinas yang membidangi UMKM, bagian perekonomian, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), aparat kecamatan, serta aparat desa dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kepala KPPN Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, regulasi, dan strategi pembiayaan bagi UMKM. Dengan akses pendanaan yang lebih mudah melalui KUR dan UMi, diharapkan UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing.

Narasumber menyampaikan materi utama, antara lain Kepala Seksi PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, yang memaparkan kebijakan pembiayaan KUR dan UMi. Sosialisasi produk KUR disampaikan oleh Kepala Unit Kredit Bank BRI KC Tanjung. Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain kemungkinan perangkat desa mengajukan KUR, mekanisme KUR tanpa agunan dan risiko kredit macet, prosedur penghapusan UMKM dari daftar blacklist OJK, serta kendala teknis dalam aplikasi SIKP.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, KPPN Tanjung berharap perangkat daerah dan desa semakin memahami strategi pembiayaan UMKM. Pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara, sehingga UMKM semakin mandiri dan berdaya saing. Diharapkan, para perangkat daerah dan perangkat desa agar turut menyebarluaskan informasi terkait KUR dan UMi kepada masyarakat. KPPN Tanjung terus berkomitmen untuk mendukung penguatan UMKM melalui akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sampai dengan tanggal 7 Maret 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebesar Rp300,66 miliar kepada tiga pemerintah daerah (Pemda) di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), dan Balangan. Dana ini merupakan bagian dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyampaikan bahwa penyaluran DAU ini bertujuan untuk mendukung pemerataan keuangan dan layanan publik di daerah. KPPN Tanjung memastikan bahwa penyaluran DAU dilakukan tepat waktu agar Pemda dapat menggunakannya secara optimal untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Secara rinci, penyaluran DAU kepada tiga Pemda tersebut terdiri dari: Kabupaten Tabalong sebesar Rp106,84 miliar; Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar Rp111,94 miliar; dan Kabupaten Balangan sebesar Rp81,88 miliar.

DAU sendiri merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. DAU terdiri dari dua bagian, yakni DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya mencakup alokasi untuk layanan umum daerah serta urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Adapun bagian DAU untuk layanan umum digunakan untuk mendukung penggajian PPPK daerah, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan setiap bulan dengan besaran 1/12 dari pagu alokasi. Penyaluran DAU dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama bulan Januari, serta satu hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan-bulan berikutnya.

Proses pencairan DAU ini juga mensyaratkan laporan belanja pegawai dari pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan penyaluran berikutnya. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran tetap transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya penyaluran DAU ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di masing-masing wilayah. KPPN Tanjung berharap DAU dapat dikelola dengan baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.