KPPN Tanjung sebagai Financial Advisor telah melaksanakan Data Analytics periode September 2025 terhadap Kinerja Penyaluran Kredit Program (KUR dan UMi) pada Pemda Lingkup KPPN Tanjung periode sampai dengan 30 September 2025.

* Kabupaten Tabalong
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 4.137 Debitur atau ↓ 15,73% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp210,34 Miliar atau ↓ 25,56% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 283 Debitur atau ↓ 32,78% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,3 Miliar atau ↓ 31,96% (yoy).

* Kabupaten Balangan
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 2.525 Debitur atau ↓ 3,92% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp126,24 Miliar atau ↓ 15,02% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 500 Debitur atau ↑ 2,25% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,22 Miliar atau ↑ 13,74% (yoy).

* Kabupaten Hulu Sungai Utara
Beriku kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 3.282 Debitur atau ↓ 13,29% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp155,96 Miliar atau ↓ 12,05% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 660 Debitur atau ↓ 42,96% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp3,28 Miliar atau ↓ 39,25% (yoy).

Hallo #Sobat151...

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 hingga 30 September mencapai Rp5.865,95 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp7.273,19 miliar.

Realisasi belanja negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat
Hingga akhir September 2025, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp505,43 miliar dari pagu sebesar Rp604,36 miliar. Komponen belanja ini mencakup:
- Belanja Pegawai: Rp381,54 miliar
- Belanja Barang: Rp115,87 miliar
- Belanja Modal: Rp8,02 miliar

Transfer ke Daerah
Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp5.360,52 miliar dari pagu sebesar Rp6.668,83 miliar. Rincian transfer meliputi:
- Dana Bagi Hasil: Rp3.638,68 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp1.113,96 miliar
- Dana Transfer Khusus: Rp237,12 miliar , terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp7,91 miliar
- DAK Nonfisik: Rp229,21 miliar
- Dana Desa: Rp326,34 miliar
- Dana Insentif Fiskal: Rp44,43 miliar

Kinerja realisasi menunjukkan bahwa hampir semua jenis transfer telah mencapai lebih dari separuh dari pagunya, sementara DAK Fisik masih perlu dorongan percepatan penyaluran.

KPPN Tanjung akan terus mendorong percepatan belanja dan penyaluran anggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan. Realisasi yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

KPPN Tanjung berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam kategori KPPN A1 Non Provinsi terkait optimalisasi penggunaan Cash Management System (CMS) pada rekening virtual satker untuk periode Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari total 88 virtual account (VA) yang aktif bertransaksi dari satker mitra kerja KPPN Tanjung, sebanyak 81 VA atau 92,05% telah aktif memanfaatkan CMS dalam transaksi pembayaran dan penyetoran.

Pencapaian ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mendorong optimalisasi gerakan transaksi nontunai guna memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga terus mengimbau seluruh KPPN untuk proaktif memantau dan mendorong pemanfaatan CMS di kalangan bendahara satker.

Untuk periode pelaksanaan anggaran berikutnya, KPPN Tanjung akan terus memantau progres penggunaan CMS melalui Dashboard VA. Bendahara satker yang masih bertransaksi hanya melalui channel Kartu Debit dan/atau Teller diharapkan dapat segera beralih dan mengoptimalkan penggunaan CMS.

KPPN Tanjung mengajak seluruh satker untuk terus mendukung pelaksanaan transaksi nontunai melalui CMS sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih baik, transparan, dan minim risiko penyimpangan.

Halo Sobat 151...

Setiap hari Rabu, menjelang sore hari, KPPN Tanjung secara konsisten menyelenggarakan sebuah kegiatan rutin yang dikenal dengan nama "Rabu Inspiratif".

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk inisiatif internal untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan membangun, melalui penyampaian kisah-kisah inspiratif yang sarat makna. Cerita-cerita tersebut dipilih secara cermat untuk memberikan motivasi, membangkitkan semangat kerja, serta menanamkan nilai-nilai karakter positif kepada seluruh pegawai KPPN Tanjung.

Melalui "Rabu Inspiratif", diharapkan setiap individu dapat mengambil pelajaran, memperkaya wawasan batin, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan.

KPPN Tanjung sebagai Financial Advisor telah melaksanakan Data Analytics periode Agustus 2025 terhadap Kinerja Penyaluran Kredit Program (KUR dan UMi) pada Pemda Lingkup KPPN Tanjung periode sampai dengan 31 Agustus 2025.

* Kabupaten Tabalong*
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 3.754 Debitur atau ↓ 14,76% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp189,13 Miliar atau ↓ 25,75% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 272 Debitur atau ↓ 33% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,25 Miliar atau ↓ 32,14% (yoy).

* Kabupaten Balangan*
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 2.525 Debitur atau ↓ 3,92% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp114,39 Miliar atau ↓ 13,42% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 497 Debitur atau ↑ 5,74% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,21 Miliar atau ↑ 17,59% (yoy).

* Kabupaten Hulu Sungai Utara*
Beriku kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 3.020 Debitur atau ↓ 10,36% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp138,21 Miliar atau ↓ 12,80% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 658 Debitur atau ↓ 40,29% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp3,28 Miliar atau ↓ 36,25% (yoy).

Dalam rangka mendukung penilaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya indikator Deviasi Halaman III DIPA, seluruh Satuan Kerja (Satker) diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pasal 7 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, kinerja deviasi Halaman III DIPA pada IKPA dihitung dari rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran dengan RPD bulanan pada setiap jenis belanja yang tercantum pada Halaman III DIPA di awal triwulan. Oleh karena itu, akurasi pemutakhiran RPD menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran Satker.

Batas waktu terakhir pemutakhiran RPD Triwulan IV adalah Selasa, 14 Oktober 2025.
Setelah batas waktu tersebut, sistem akan melakukan penguncian data berdasarkan tanggal posting atau terbitnya DIPA hasil revisi.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Satker:

1. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana hingga akhir TA 2025.

2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan IV sesuai dengan kebutuhan riil pencairan dana Satker bulanan, paling lambat 14 Oktober 2025.

3. Menjaga akurasi dan konsistensi antara realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan toleransi deviasi maksimal 5%.

4. Memperhitungkan sisa anggaran yang diproyeksikan tidak terserap sampai akhir tahun sebagai RPD bulan Desember 2025.

Mari Wujudkan Pengelolaan Anggaran yang Lebih Berkualitas

Sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Satker. Namun, keberhasilan ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dukungan penuh dari Satker melalui perencanaan anggaran yang akurat dan disiplin dalam memperbarui RPD.

Dengan pemutakhiran RPD yang tepat waktu dan akurat, Satker tidak hanya mendukung penilaian IKPA yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Mari bersama kita pastikan pelaksanaan anggaran tahun 2025 berjalan optimal demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 hingga 31 Agustus mencapai Rp4.943,41 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp7.271,95 miliar.

Realisasi belanja negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat
Hingga akhir Agustus 2025, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp446,78 miliar dari pagu sebesar Rp603,12 miliar. Komponen belanja ini mencakup:
- Belanja Pegawai: Rp336,85 miliar (79,41%)
- Belanja Barang: Rp103,90 miliar (60,99%)
- Belanja Modal: Rp6,03 miliar (70,49%)

Transfer ke Daerah
Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp4.496,63 miliar dari pagu sebesar Rp6.668,83 miliar. Rincian transfer meliputi:
- Dana Bagi Hasil: Rp3.009,47 miliar (67,42%)
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp930,47 miliar (67,78%)
- Dana Transfer Khusus: Rp217,10 miliar , terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp5,88 miliar (34,59%)
- DAK Nonfisik: Rp211,23 miliar (55,50%)
- Dana Desa: Rp295,14 miliar (80,27%)
- Dana Insentif Fiskal: Rp44,43 miliar (66,75%)

Kinerja realisasi menunjukkan bahwa beberapa jenis transfer, seperti Dana Desa, telah mencapai lebih dari separuh dari pagunya, sementara DAK Fisik masih perlu dorongan percepatan penyaluran.

KPPN Tanjung akan terus mendorong percepatan belanja dan penyaluran anggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan. Realisasi yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menyelenggarakan kegiatan Press Conference Kinerja APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan September 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari 35 Satuan Kerja (Satker) strategis lingkup kerja KPPN Tanjung yang mencakup wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan bahwa hingga 21 September 2025, total belanja negara yang telah dialokasikan dan dikelola di ketiga wilayah tersebut mencapai sebesar Rp6,42 triliun. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat menunjukkan capaian yang signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 89%,

• Belanja Barang mencapai 60%,

• Belanja Modal sebesar 58%.

Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menunjukkan progres yang positif, di antaranya:

• Dana Bagi Hasil (DBH): 67%

• Dana Alokasi Umum (DAU): 61%

• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: 10%

• DAK Non Fisik: 55%

• Dana Desa: 78%

• Insentif Fiskal: 67%

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran, turut disampaikan perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga periode Agustus 2025, lengkap dengan pemaparan evaluasi atas masing-masing indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh setiap satuan kerja.

Kegiatan dilanjutkan dengan sharing session yang membahas teknis penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan proses rekonsiliasi keuangan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran oleh Satker.

Menjelang akhir kegiatan, KPPN Tanjung juga memperkenalkan inovasi terbaru mereka dalam upaya memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program bertajuk “Sambar WBBM” (Sambang Bareng Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen KPPN Tanjung dalam mewujudkan "Island of Integrity", yaitu zona integritas yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Tanjung juga kembali menegaskan komitmen integritas yang dipegang teguh oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Disampaikan secara tegas bahwa pegawai Kementerian Keuangan dilarang keras menerima hadiah, bingkisan, uang, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya, dalam bentuk dan alasan apapun, sebagai bentuk nyata dari semangat anti korupsi dan menjaga netralitas serta profesionalitas ASN.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tanjung berharap seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.