Pada tanggal 17 Februari lalu, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan pendorong ekonomi yang beliau sampaikan adalah optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pada minggu sebelumnya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2025, saya diundang menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan itu, saya menyampaikan masukan antara lain tentang pentingnya optimalisasi penyaluran KUR dan pembiayaan ultra mikro (UMi) kepada UMKM di Tabalong serta kesiapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung untuk melakukan sosialisasi terkait akses pembiayaan ini. Saya berharap optimalisasi penyaluran KUR menjadi salah satu program kerja TPKAD tahun 2025 di Pemda Tabalong. Dan saya kira tidak hanya di Tabalong tetapi juga menjadi program kerja TPAKD di seluruh Pemda di Banua.

Mari kita lihat angka penyaluran KUR tahun 2024 lalu. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp5,38 triliun kepada 91,5 ribu debitur. Terdapat pertumbuhan nilai penyaluran sebesar 1,78 persen dibandingkan tahun 2023 dan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 1,84 persen. Artinya: semakin banyak warga masyarakat pelaku usaha yang ikut menikmati program kredit bersubsidi ini. Suku bunga KUR yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik. Mulai tahun 2020, pemerintah menetapkan suku bunga KUR 6 persen, turun dari sebelumnya 7 persen.

Plafon target penyaluran KUR untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp5,16 triliun, sehingga capaian realisasi mencapai 104,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan KUR cukup tinggi dan adanya efektivitas dalam pencapaian sasaran pembiayaan UMKM.

Dari total KUR yang disalurkan, 94,70 persen merupakan KUR konvensional atau sebesar Rp5,09 triliun dan 5,30 persen atau Rp285,31 miliar adalah KUR syariah. Artinya, pangsa pasar KUR syariah masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut. Mengingat kondisi masyarakat Kalsel yang relijius, ada peluang ekspansi skema KUR syariah ini.

Data Kanwil DJPb Kalsel juga menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran KUR di Kalsel masih terkonsentrasi di kota Banjarmasin. Ini mencerminkan peran Banjarmasin sebagai pusat ekonomi Kalimantan Selatan. Dari segi distribusi geografis, tiga kabupaten/kota dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Banjarmasin mencapai Rp1,16 triliun dengan 15,9 ribu debitur, Tanah Bumbu sebesar Rp594,96 miliar dengan 8,1 ribu debitur, dan Banjar Rp497,09 miliar dengan 6,9 ribu debitur. Sedangkan dari sisi lembaga penyalur, tiga bank dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI mencapai Rp3,69 triliun dengan 76,7 ribu debitur, Bank Kalsel sebesar Rp627,40 miliar dengan sekitar 5 ribu debitur, dan Bank Mandiri sebesar Rp533,94 miliar dengan 5,5 ribu debitur.

Grafik secara bulanan menunjukkan adanya fluktuasi penyaluran KUR sepanjang tahun 2024. Penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Mei, sementara bulan Juni dan November mengalami kontraksi. Kondisi kontraksi ini menandakan adanya tantangan atau faktor musiman yang mempengaruhi permintaan kredit.

KUR Sektor Pertanian

Dari segi struktur penyaluran KUR per sektor, pertanian merupakan salah satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Kalsel. Data penyaluran KUR tahun 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak, sebesar 40,90 persen. Hanya saja, selama tahun 2024 lalu, alokasi KUR masih lebih banyak terserap oleh sektor perdagangan yang mencapai 42,13 persen, sementara sektor pertanian membutuhkan dorongan lebih besar.

Menilik struktur PDRB Kalsel tahun 2024, lapangan usaha pertanian memiliki share sebesar 11,55 persen, berada di urutan kedua setelah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang sebesar 29,47 persen. Dengan kontribusi yang cukup besar ini, optimalisasi KUR dalam sektor pertanian menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan investasi di sektor pertanian melalui KUR dapat mendorong pengembangan agroindustri, menciptakan rantai pasok yang lebih kuat, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang yang saat ini masih dominan. Selain itu, optimalisasi KUR dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menaikan nilai tukar petani (NTP) dan mendorong ketahanan pangan. Yang tentu saja, hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan pangan.

Rekomendasi

Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalsel, perlu dilakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan dukungan KUR pada sektor pertanian.

Pertama, dukungan utama harus datang dari pemerintah pusat dengan menyederhanakan persyaratan bagi petani dan peternak untuk memperoleh pinjaman KUR. Skema KUR supermikro dengan plafon pinjaman hingga Rp10 juta menjadi salah satu solusi inovatif yang ditawarkan pemerintah untuk membantu petani dalam mendapatkan modal usaha, baik untuk bercocok tanam maupun beternak.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam pengelolaan KUR, khususnya di sektor pertanian. Selain memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam penerapan sistem informasi kredit program (SIKP). Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan merekam data calon debitur potensial sebanyak mungkin, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh perbankan sebagai penyalur KUR dalam proses pemberian pinjaman. Dalam pelaksanaan SIKP ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Selain itu, meskipun KUR sudah menawarkan bunga rendah, apabila memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan subsidi bunga untuk meringankan beban petani atau UMKM. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu program unggulan bagi Kepala Daerah yang baru dilantik.

Peran Pemda yang tak kalah penting adalah memperbaiki infrastruktur, menyediakan program pelatihan tentang manajemen usaha tani, teknik budidaya modern, hingga pemasaran hasil panen, agar petani bisa memanfaatkan KUR secara optimal. Adanya program makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi kesempatan besar bagi petani turut menjadi pemasok bahan pangan.

Ketiga, peran perbankan dalam menyalurkan KUR harus terus diperkuat agar dapat menghadirkan skema pinjaman yang lebih mudah diakses oleh petani. Peningkatan akses KUR syariah bisa menjadi alternatif yang lebih menentramkan masyarakat Kalsel yang dikenal relijius.

Keempat, perlu dilakukan sosialisasi yang luas kepada para petani mengenai fasilitas KUR di sektor pertanian. Kegiatan sosialisasi ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau TPAKD dengan menggandeng bank penyalur KUR serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau KPPN sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Sejatinya, KUR adalah alat, bukan tujuan. Jika disalurkan dengan benar, KUR bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Walakin, tanpa strategi yang jelas dan dukungan pemda, manfaatnya bisa berkurang. Saat ini, pemda di Kalsel mempunyai peluang besar untuk memastikan bahwa KUR benar-benar memberi dampak bagi petani dan sektor pertanian serta mendukung program ketahanan pangan.

***

Penulis:

Sigid Mulyadi

Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan.

Artikel tersebut telah terbit di Koran Banjarmasin Post, 25 Februari 2025.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Balangan, KPPN Tanjung menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge pada Rabu, 26 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh TPID Kabupaten Balangan, para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta para kuasa pengguna anggaran satuan kerja di Balangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan sambutan yang menekankan peran strategis KPPN dalam penyaluran APBN serta keterlibatannya sebagai anggota TPID. Beliau juga menyoroti pentingnya memahami konsep IPH dan perbedaannya dengan inflasi guna mendukung kebijakan ekonomi daerah. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota TPID dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data ekonomi yang akurat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala BPS Balangan yang membahas tinjauan inflasi serta IPH di Kabupaten Balangan. Dalam paparannya, dijelaskan bagaimana inflasi mencerminkan perubahan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu, sementara IPH lebih fokus pada tren perubahan harga yang lebih spesifik. Lebih lanjut mengenai IPH, juga metodologi pengukurannya, serta relevansinya dalam menganalisis kondisi ekonomi daerah. Analisis yang disampaikan memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi perekonomian daerah dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Diskusi interaktif antara peserta dan narasumber turut memperkaya pemahaman mengenai dinamika harga dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak dapat semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.

Sebanyak 10 desa di Kabupaten Tabalong telah berhasil mencairkan Dana Desa tahap I dengan total nilai mencapai Rp 3,92 miliar. Penyaluran dana ini telah melalui proses verifikasi dan pada 20 Februari 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk desa-desa yang telah memenuhi persyaratan.

Pada tanggal 20 Februari 2025 KPPN Tanjung telah menerbitkan SP2D untuk penyaluran Dana Desa tahap I bagi 10 desa. Adapun desa-desa yang telah mencairkan Dana Desa tahap I ini adalah:

1. Desa Argo Mulyo, Kecamatan Bintang Ara
2. Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas
3. Desa Bangkiling Raya, Kecamatan Banua Lawas
4. Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas
5. Desa Palapi, Kecamatan Muara Uya
6. Desa Harus, Kecamatan Muara Harus
7. Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara
8. Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara
9. Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas
10. Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas

KPPN Tanjung berharap pencairan ini dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Tabalong yang berjumlah 121 desa. Diharapkan desa-desa lain untuk segera memenuhi syarat pencairan, sehingga pelaksanaan program pembangunan di desa dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor kemasyarakatan. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun ini diarahkan pada berbagai sektor strategis, termasuk:

• Penanganan kemiskinan ekstrem dengan alokasi hingga 15% dari total Dana Desa untuk BLT Desa,
• Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim,
• Peningkatan layanan dasar kesehatan, termasuk pencegahan stunting,
• Program ketahanan pangan,
• Pengembangan potensi dan keunggulan desa,
• Pemanfaatan teknologi untuk percepatan implementasi desa digital,
• Pembangunan berbasis padat karya tunai dengan penggunaan bahan baku lokal.

Dengan pencairan tahap I ini, diharapkan pembangunan desa di Tabalong dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. KPPN Tanjung berharap Pemerintah Kabupaten Tabalong juga terus mendorong agar seluruh desa segera melengkapi persyaratan pencairan agar program pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana dan hasilnya segera dinikmati masyarakat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung menggelar Rapat Koordinasi Akselerasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Triwulan I Tahun 2025 pada hari Rabu 19 Februari 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini dihadiri oleh OPD Pemerintah Daerah dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas peningkatan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024 yang mencapai 96,38%, meningkat dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan ini telah berlangsung dalam dua tahun terakhir, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran di daerah.

Selain itu, realisasi penyaluran dana desa dalam tiga tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, realisasi penyaluran dana desa mencapai 99,97%, hampir menyentuh angka sempurna. Kepala KPPN Tanjung juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang kembali menjadi salah satu pemda tercepat dalam menyalurkan dana desa pada tahun 2025, mengulang prestasi gemilang tahun sebelumnya.

Rakor akselerasi TKD ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat dalam memenuhi persyaratan penyaluran dan mengoptimalkan pencairan TKD yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dengan percepatan realisasi anggaran, diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Tanjung memberikan penghargaan kepada Pemda HSU atas keberhasilannya dalam mempercepat penyaluran dana desa tahun 2025 di wilayah KPPN Tanjung. Acara ini juga diisi dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kasi Bank KPPN Tanjung, yang memaparkan data, informasi, dan evaluasi terkait akselerasi penyaluran TKD. Sesi diskusi yang berlangsung interaktif dipandu oleh Kasi Vera KPPN Tanjung sebagai moderator.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara KPPN dan pemerintah daerah dalam mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran TKD, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan data sampai dengan 14 Februari 2025, KPPN Tanjung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada tiga kabupaten dengan total nilai Rp314,60 miliar. Penyaluran DBH ini ditujukan kepada Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.

Berdasarkan data yang diterima, rincian DBH yang telah disalurkan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong mendapatkan DBH sebesar Rp138,9 miliar yang terdiri dari: DBH SDA Minyak Bumi: Rp42,3 juta; DBH SDA Gas Bumi: Rp10 juta; DBH SDA Minerba - Iuran Tetap: Rp217,3 juta; DBH SDA Minerba - Royalti: Rp138,5 miliar; DBH SDA Kehutanan: Rp94,7 juta; dan DBH SDA Perikanan: Rp85,1 juta.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh total DBH Rp43,5 miliar dengan rincian: DBH SDA Minerba - Royalti: Rp43,4 miliar; DBH SDA Kehutanan: Rp20,5 juta; dan DBH SDA Perikanan: Rp83,4 juta.

Kabupaten Balangan menerima DBH sebesar Rp132,2 miliar yang terdiri dari: DBH SDA Minerba - Iuran Tetap: Rp129,2 juta; DBH SDA Minerba - Royalti: Rp131,9 miliar; DBH SDA Kehutanan: Rp42,1 juta; dan DBH SDA Perikanan: Rp83,4 juta.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menegaskan komitmen KPPN dalam menjaga kualitas layanan publik dan akuntabilitas dalam penyaluran dana. Dalam rangka terus menjaga predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung selalu berupaya memberikan layanan terbaik dan memproses penyaluran dana secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, Sigid menjelaskan bahwa penyaluran DBH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. KPPN Tanjung berharap penyaluran DBH ini dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai hak-hak terkait program ketaspenan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung bekerja sama dengan PT. Taspen (Persero) Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Hak-Hak ASN terkait Program Ketaspenan pada Rabu, 12 Februari 2025. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui platform MS Team.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara KPPN Tanjung dan PT. Taspen, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada satuan kerja di wilayah KPPN Tanjung mengenai hak-hak ASN yang meliputi THT (Tabungan Hari Tua), Pensiun, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JKM (Jaminan Kematian).

Kepala KPPN Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari komitmen KPPN Tanjung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada satuan kerja, sekaligus mendukung program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menjelaskan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak ketaspenan akan membantu ASN dalam merencanakan kesejahteraan mereka di masa depan secara lebih matang.

Selain itu, Kepala KPPN Tanjung juga berharap agar peserta sosialisasi dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menyebarkan informasi yang diperoleh kepada rekan-rekan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, pemahaman mengenai program ketaspenan dapat lebih merata dan memberikan manfaat bagi seluruh ASN di wilayah KPPN Tanjung.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para ASN di setiap Satker di lingkungan KPPN Tanjung. Dengan format daring, kegiatan ini memberikan kemudahan akses bagi para ASN untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak ketaspenan tanpa harus hadir secara fisik.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari PT. Taspen (Persero) Banjarmasin yang menjelaskan secara rinci mengenai Materi Ketaspenan dan Produk-produk Taspen Group. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara KPPN Tanjung dan PT. Taspen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada ASN di Tabalong, HSU dan Balangan.

Dengan terselenggaranya acara ini, KPPN Tanjung berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung program WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dengan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif terkait hak-hak ketaspenan.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong yang berlangsung di Aula Pendopo Bersinar Tanjung pada tanggal 11 Februari 2025, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung turut hadir dan memberikan masukan strategis terkait penguatan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta efektivitas implementasi program ekonomi daerah, termasuk proyek Padi Apung.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Tanjung menyoroti kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Tabalong sepanjang tahun 2024. Realisasi KUR mencapai Rp353,20 miliar yang telah disalurkan kepada 5.990 debitur. Namun, tingkat penyerapan UMi masih tergolong rendah, hanya Rp2,16 miliar untuk 467 debitur, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas calon debitur terhadap program tersebut.

Sementara itu, pada Januari 2025, penyaluran KUR di Tabalong baru mencapai Rp9,34 miliar, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan penyaluran UMi masih nihil. Menanggapi hal ini, Kepala KPPN Tanjung menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran KUR dan UMi kepada UMKM di Tabalong serta kesiapan pihaknya untuk melakukan sosialisasi terkait akses pembiayaan ini.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi keuangan daerah, KPPN Tanjung mengusulkan percepatan implementasi Cash Management System (CMS), Digipay (marketplace pemerintah), serta Kartu Kredit Pemerintah (KKP) guna mempercepat pembayaran dan mengurangi potensi fraud. KPPN Tanjung juga menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman dengan pemerintah daerah dan Bank Kalsel.

Terkait program Padi Apung yang menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah, Kepala KPPN Tanjung menyarankan agar dilakukan kajian lebih lanjut mengingat masih banyaknya lahan sawah produktif di Tabalong. Jika program ini dinilai relevan, maka bisa dikolaborasikan dengan prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan yang telah diwajibkan sebesar minimal 20%, sehingga memungkinkan adanya skema pendanaan bersama.

Dengan berbagai masukan tersebut, KPPN Tanjung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan akses keuangan daerah, mendorong digitalisasi pembayaran, serta meningkatkan efektivitas program-program ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Tabalong.

Pada tahun 2024 lalu, KPPN Tanjung berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi contoh dan inspirasi bagi instansi lain yang ingin mencapai hal serupa. Berikut adalah strategi yang dapat diadaptasi oleh instansi lain untuk meraih predikat WBBM, yang terbagi dalam tujuh bagian utama yang saling berkaitan.

Bagian pertama adalah peneguhan komitmen dari seluruh pegawai pada unit peserta penilaian WBBM. Komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh sangat diperlukan dalam mengikuti penilaian WBBM, karena proses ini akan cukup menguras energi dan sumber daya. Pimpinan harus menjadi teladan dan terus bersemangat, menjaga integritas tidak hanya di kalangan pimpinan dan pegawai ASN, tetapi juga pegawai PPNPN. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dan penguatan integritas ini.

Pimpinan unit harus terus menjaga kekompakan dan semangat kerja tim. Salah satu hal yang perlu selalu ditekankan oleh pimpinan adalah pentingnya rasa memiliki terhadap tujuan bersama, yaitu predikat WBBM. Pemimpin harus rutin berkomunikasi dengan pegawai, melalui kegiatan apel pagi, diskusi formal maupun informal, di mana pegawai bisa menyampaikan ide, tantangan, atau bahkan keluhannya. Selain itu, penghargaan atas setiap pencapaian kecil juga jangan pernah dilupakan. Sejatinya, apresiasi adalah bahan bakar yang sangat penting untuk menjaga semangat tim. Perubahan budaya kerja juga harus dilakukan, mendorong semua pegawai untuk bekerja lebih cepat, lebih disiplin, lebih berintegritas dan lebih bersinergi.

Bagian kedua adalah pemenuhan dokumen WBBM dan melengkapi unsur-unsur pada enam pengungkit pembangunan zona integritas. Melalui lembar kerja evaluasi (LKE) zona integritas yang telah disediakan Kemenpan, unit peserta penilaian WBBM harus memastikan setiap pertanyaan pada LKE dapat terjawab dengan baik dan dilengkapi dengan bukti dokumen. Penting untuk membaca seluruh pertanyaan dalam LKE dan mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi setiap indikator.

Aktivitas dalam pembangunan zona integritas sudah dipandu melalui LKE ini, sehingga rencana kerja yang disusun perlu menyesuaikan dengan isi LKE. Pemenuhan dokumen LKE ini membutuhkan sumber daya yang ekstra, sehingga perlu pembagian tugas yang tepat. Jawaban atas LKE agar disusun dengan narasi yang kuat dan mampu menunjukkan kinerja unit, sehingga menghasilkan penilaian yang baik.

Mengingat batas waktu yang ada, pimpinan harus melakukan monitoring atas pemenuhan dokumen secara mingguan untuk memastikan seluruh dokumen dapat dilengkapi. Rapat evaluasi mingguan diperlukan untuk hal itu. Jika semuanya sudah terjawab dan lengkap dokumennya, melalui perhitungan mandiri dapat diketahui apakah unit tersebut lolos pada tahap berikutnya. Selain dokumen LKE, pastikan dokumen lain yang diminta oleh Kanwil dan Kantor Pusat dalam rangka penilaian WBBM dapat dipenuhi dengan baik dan tepat waktu.

Bagian ketiga adalah pengembangan inovasi dan replikasi oleh unit lain. Ketika unit melakukan pembangunan zona integritas, pengembangan inovasi layanan sangat diperlukan. Pastikan pada setiap pengungkit terdapat inovasi yang dikembangkan. Inovasi tidak hanya berupa aplikasi, tetapi bisa berwujud hal baru atau cara baru yang dikembangkan atas hal-hal atau SOP yang sudah ada. Kegiatan yang umum dilakukan tetapi dengan penamaan atau istilah yang menarik, dapat menjadi kemasan inovasi, tentu perlu ada hal baru di sana.

Inovasi yang dikembangkan terbagi dalam lima kelompok, yaitu: inovasi untuk layanan dan peningkatan kinerja internal; inovasi untuk layanan dan peningkatan kinerja eksternal; inovasi untuk image branding; inovasi untuk penyebaran virus integritas (island of integrity); serta inovasi kerjasama dengan stakeholder/pihak lain untuk pengembangan layanan atau peningkatan peran. Pastikan ada satu inovasi yang bisa dan sudah direplikasi unit lain, yang dibuktikan dengan foto atau dokumen lainnya.

Bagian keempat adalah peningkatan kinerja unit. Meski unit disibukkan dengan pemenuhan dokumen WBBM, unit harus tetap fokus pada peningkatan kinerja. Upayakan ada banyak penghargaan yang bisa diperoleh dari unit atasannya atau dari unit lain. Unit atasan juga perlu memperhatikan hal ini dengan lebih banyak memberikan penghargaan atas kinerja yang diraih oleh unit peserta WBBM.

Kategori penghargaan dapat diperbanyak, tidak hanya terkait prestasi atau peringkat pada satu kinerja, tetapi juga apresiasi dari stakeholders lain atas sinergi dan dukungan selama ini. Dalam upaya peningkatan kinerja ini, upayakan pada setiap indikator kinerja atau produk yang dihasilkan terdapat peningkatan dari periode sebelumnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa setelah mengikuti penilaian WBBM, unit mampu meningkatkan kinerjanya.

Bagian kelima adalah membuat strategi komunikasi dan peningkatan image branding. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kinerja kehumasan. Unit harus mengupayakan pemberitaan atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui postingan di media sosial dan website resmi unit. Capaian prestasi yang berhasil diraih juga perlu ditunjukkan ke masyarakat. Setiap minggu atau dua minggu sekali, unit perlu muncul di media massa online maupun surat kabar setempat. Hal ini bisa dilakukan melalui rilis berita yang dikirimkan ke media atau wartawan.

Termasuk dalam image branding adalah mengaktifkan semua media sosial yang dimiliki seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube. Website juga harus lebih diaktifkan dan selalu dimutakhirkan. Untuk itu, diperlukan adanya tim media atau kehumasan untuk mengkreasi konten-konten. Kegiatan-kegiatan terkait penguatan integritas baik kepada pihak internal maupun eksternal harus terus diberitakan. Pesan-pesan integritas melalui media sosial agar terus dilakukan setiap hari.

Bagian keenam adalah penyiapan wawancara virtual oleh Tim Menpan. Hal yang perlu dilakukan adalah menyusun slide yang memadai, yang menggambarkan secara keseluruhan kondisi, upaya, inovasi, hasil, testimoni, dan penghargaan terkait kinerja unit. Tiru atau lakukan proses adaptasi atas slide dari unit yang sebelumnya sudah berhasil meraih WBBM. Slide dari KPPN Tanjung dapat menjadi contoh. Yang perlu diperhatikan adalah waktu pemaparan slide hanya dua puluh menit. Untuk itu perlu disusun narasi paparan bagi pimpinan unit sehingga tidak melebar kemana-mana dan sesuai waktu yang ditentukan.

Sebelum hari pelaksanaan, lakukan latihan pemaparan paling sedikit tiga kali. Lakukan simulasi pertanyaan dan jawaban dengan berkaca pada daftar pertanyaan di periode sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan dari Tim Menpan, lakukan pembagian tugas, meski dalam pelaksanaannya tetap fleksibel sesuai situasi dan kondisi. Terkait perlengkapan dan teknis pelaksanaan, lakukan mitigasi dan antisipasi atas kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Bagian ketujuh adalah penyiapan observasi lapangan oleh Tim Menpan. Pada bagian puncak ini, unit harus betul-betul menyiapkan diri. Selain meningkatkan kebersihan, kerapian, keindahan, dan keasrian kantor, hal-hal teknis juga perlu diperhatikan. Untuk acara office tour oleh Tim Menpan, diperlukan pembagian tugas pada setiap ruangan atau divisi, yang berperan untuk memberikan penjelasan ketika Tim Menpan bertanya. Ruang rapat untuk tempat diskusi dengan Tim Menpan juga harus disiapkan dengan baik. Sebelum dilakukan diskusi, pimpinan unit perlu membuka dan memaparkan slide yang sudah disiapkan. Pada bagian ini, slide yang dipaparkan hendaknya bukan slide yang sama dengan pemaparan pada saat wawancara virtual. Slide yang dipaparkan lebih ringkas dan menonjolkan mengapa unit ini layak memperoleh predikat WBBM serta menunjukkan hal apa yang berbeda. Dalam hal ini dapat pula dicontoh slide dari KPPN Tanjung.

Dengan menerapkan strategi ini, unit lain dapat mengadaptasi langkah-langkah yang telah terbukti efektif, seperti yang dilakukan oleh KPPN Tanjung, untuk meraih predikat WBBM dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

***

Penulis:

Sigid Mulyadi

Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan.

Artikel tersebut telah terbit di Koran Radar Banjarmasin, 6 Februari 2025.