Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Sigid Mulyadi, turut hadir dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung, pada Kamis 11 September 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK, BI, BPS, perbankan, serta perangkat daerah terkait. Acara tersebut menjadi wadah penting untuk mendorong akselerasi ekonomi daerah sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan masyarakat.

Masukan Kepala KPPN

Dalam kesempatan itu, Kepala KPPN menyampaikan dua masukan penting:

1. Pendampingan Debitur Kredit Tabalong Smart
   Kepala KPPN menekankan perlunya pendampingan dan pelatihan bagi debitur penerima Kredit Tabalong Smart, sebagaimana yang telah dilakukan pada program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dengan adanya pendampingan, diharapkan para pelaku UMKM penerima kredit tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga keterampilan dan wawasan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

2. Digitalisasi Belanja APBD
   Kepala KPPN juga mendorong penerapan digitalisasi dalam pelaksanaan belanja APBD, khususnya untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan. Belanja tersebut sebaiknya diarahkan melalui marketplace pemerintah seperti Digipay Satu, yang sudah sukses diterapkan dalam pelaksanaan APBN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah.

Peran Strategis KPPN

Kehadiran Kepala KPPN Tanjung pada forum strategis ini menunjukkan komitmen KPPN dalam mendukung sinergi kebijakan pemerintah daerah. KPPN tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan keterlibatan aktif di TPID, TP2DD, dan TPAKD, KPPN Tanjung terus memperkuat perannya sebagai katalisator pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong stabilitas inflasi, akselerasi digitalisasi keuangan, serta perluasan akses pembiayaan yang inklusif.

Saat ini capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulan Agustus 2025 sudah dapat dilihat melalui aplikasi OMSPAN dengan menggunakan user masing-masing. Hasil tersebut menjadi cermin awal kinerja pelaksanaan anggaran satker pada triwulan III.

Namun perlu diingat, penilaian IKPA dilakukan secara triwulanan, sehingga masih ada waktu bagi satker untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan capaian nilai IKPA. Inilah momentum terbaik untuk bersama-sama mengoptimalkan kinerja anggaran.

Fokus Perbaikan: 4 Indikator Kunci

Agar capaian IKPA triwulan III 2025 semakin maksimal, satker dapat berfokus pada indikator berikut:

1. Deviasi Halaman III DIPA
   Pastikan kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan September dengan realisasi belanja, baik pada belanja pegawai, barang, maupun modal. Perencanaan dan eksekusi yang presisi akan mengurangi deviasi dan meningkatkan skor IKPA.

2. Penyerapan Anggaran
   Lakukan akselerasi realisasi belanja di bulan September dengan tetap memperhatikan RPD. Realisasi yang optimal dan tepat waktu akan memperbaiki nilai penyerapan sekaligus mendukung pencapaian output program.

3. Pengelolaan UP/TUP
   Disiplin waktu menjadi kunci. Ajukan GUP/PTUP secara tertib sesuai jadwal agar indikator pengelolaan UP/TUP dapat tercapai maksimal.

4. Capaian Output
   Jangan lupa, rekam capaian output bulan September melalui aplikasi secara mandiri. Pencapaian output yang maksimal mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan memberikan nilai tambah pada IKPA.

Komitmen Bersama untuk Kinerja Terbaik

Sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung senantiasa menjaga integritas serta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan. Kami percaya, dengan sinergi dan semangat perbaikan dari seluruh satker, capaian IKPA triwulan III 2025 dapat semakin optimal.

Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa di bulan September dengan sebaik-baiknya.

Raih nilai IKPA maksimal, wujudkan kinerja anggaran yang efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

KPPN Tanjung terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker). Salah satu kunci keberhasilan percepatan penyerapan anggaran adalah dengan menghindari terjadinya penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) sejak awal proses pengajuan.

Berdasarkan data periode Agustus 2025, tercatat 114 SPM ditolak dari total 1.344 SPM yang diajukan Satker, atau sebesar 8,48%. Penolakan terbanyak disebabkan oleh lampiran yang tidak lengkap/tidak sesuai (40 kasus atau 35,09%), kemudian kesalahan/cacat pada isi SPM (21 kasus atau 18,42%), serta ketidaksesuaian dengan peraturan pelaksanaan anggaran (18 kasus atau 15,79%).

Mengapa SPM Ditolak?

Beberapa alasan umum terjadinya tolakan SPM, antara lain:

• Kesalahan pada isi SPM (uraian, jenis SPM, COA, TTE PPSPM, dan sebagainya).

• Lampiran yang tidak lengkap atau belum ditandatangani elektronik (TTE).

• Tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan anggaran.

• Permintaan penolakan dari Satker sendiri.

• Data tidak sesuai dengan update pada aplikasi SPAN (misalnya terkait supplier dan CAN).

• Faktor lain, seperti error pada sistem SPAN atau SAKTI.

Cara Menghindari Tolakan SPM

Agar SPM yang diajukan dapat diterima tanpa kendala, Satker diharapkan untuk:

1. Memedomani Panduan Uraian dan Lampiran SPM dengan seksama sebelum pengajuan.

2. Memastikan seluruh lampiran telah ditandatangani elektronik tersertifikasi (TTE), karena hanya lampiran tersebut yang sah sebagai bagian tidak terpisahkan dari SPM.

3. Melakukan validasi data supplier sebelum mendaftarkannya ke KPPN, serta menonaktifkan data supplier yang sudah tidak digunakan.

4. Melakukan pengecekan internal secara menyeluruh terhadap isi maupun kelengkapan SPM sebelum proses unggah.

Komitmen KPPN Tanjung

Sebagai unit kerja pelayanan dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk:

• Menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pelayanan.

• Terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung kelancaran penyerapan anggaran.

• Memberikan asistensi kepada Satker agar proses pengajuan SPM berjalan lancar tanpa hambatan.

⚡ Dengan menghindari tolakan SPM, Satker tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Triwulan III 2025 hampir berakhir, dan masih ada satu bulan tersisa untuk memastikan anggaran belanja pemerintah pusat terserap optimal. Bagi setiap Satuan Kerja (Satker), ini adalah momen penting untuk meninjau capaian penyerapan belanja hingga saat ini: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal.

Target realisasi yang telah ditetapkan untuk Triwulan III adalah 75% untuk belanja pegawai, dan 70% untuk belanja barang serta belanja modal. Jika realisasi saat ini masih di bawah target, ini saatnya kita bergerak cepat. Hitung selisih persentase dan nominal yang perlu dikejar, sehingga sampai dengan akhir September, setiap rupiah yang dialokasikan bisa segera dimanfaatkan. Tentu, dalam akselerasi belanja pada bulan September ini, perlu memperhatikan dan mensinkronkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan September yang telah disusun. Ini bertujuan untuk menghindari adanya deviasi antara rencana dan eksekusinya.

Langkah Akselerasi

Untuk mengejar target tersebut, Satker dapat mengambil beberapa langkah strategis:

1. Inventarisasi Tagihan Belum Dibayar
   Pastikan seluruh tagihan dan kewajiban yang sudah bisa dibayarkan segera diproses, mulai dari honor, tunjangan, hingga belanja keperluan kantor.

2. Percepatan Realisasi Belanja Modal
   Cek kontrak-kontrak yang belum selesai, terutama termin yang sudah jatuh tempo. Ajukan segera pembayaran ke KPPN agar proses berjalan lancar.

3. Proses Pengadaan yang Belum Dilaksanakan
   Untuk pekerjaan yang belum dimulai, segera lakukan proses pengadaan barang/jasa. Dengan begitu, penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan manfaat output serta outcome dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.

Jangan Sekadar Mengejar Angka

Selain memastikan penyerapan belanja, Satker diharapkan meningkatkan kualitas belanja. Efisiensi dan efektivitas harus menjadi prinsip utama agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat maksimal.

Sisa waktu satu bulan ini adalah kesempatan bagi Satker untuk bergerak bersama, meraih target, dan memastikan anggaran yang telah dialokasikan tidak sia-sia. Mari percepat langkah, maksimalkan realisasi, dan wujudkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga 31 Agustus 2025, tercatat 83 dari 87 Satker lingkup KPPN Tanjung telah memiliki Uang Persediaan (UP), dan seluruh satker tersebut sudah melakukan registrasi user admin Digipay Satu.

Meski demikian, data menunjukkan baru 43 satker yang aktif bertransaksi dengan total 595 transaksi menggunakan Digipay Satu. Angka ini tentu masih bisa kita tingkatkan bersama.

Apa Itu Digipay Satu?

Digipay Satu adalah marketplace pemerintah yang dirancang tidak hanya untuk mendorong pembayaran non tunai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM sebagai mitra penyedia barang dan jasa. Dengan Digipay Satu, satker dapat berbelanja kebutuhan operasional sekaligus berkontribusi langsung dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

Komitmen KPPN Tanjung

KPPN Tanjung terus berupaya mempercepat penggunaan Digipay Satu melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan penggunaan digitalisasi pembayaran (CMS, KKP, dan Digipay Satu) sebagai syarat pengajuan TUP.
2. Mengadakan pendampingan rutin agar satker semakin terbiasa dengan mekanisme belanja digital.
3. Mendorong dan mewajibkan satker untuk bertransaksi menggunakan CMS, KKP, dan Digipay Satu.

Rekomendasi untuk Satker

• Gunakan Digipay Satu dalam setiap belanja UP dan/atau TUP sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pembayaran non tunai.
• Pertahankan dan tingkatkan transaksi bagi satker yang sudah berbelanja melalui Digipay Satu.
• Segera mulai bertransaksi bagi satker yang belum pernah mencoba, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan.

Manfaat Digipay Satu

Dengan Digipay Satu, satker mendapatkan keuntungan ganda:

• Aman dan efisien, karena transaksi non tunai lebih cepat, transparan, dan minim risiko.
• Memberdayakan UMKM, dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia barang/jasa dalam setiap belanja pemerintah.
• Mendukung program pemerintah, yakni digitalisasi keuangan negara dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Mari kita wujudkan bersama, Satker Hebat – UMKM Kuat – Keuangan Negara Modern dengan memperluas penggunaan Digipay Satu.

Pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan KPPN Tanjung Awards Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh berbagai perwakilan dari unsur pemangku kepentingan (stakeholder) KPPN Tanjung Selor, yang terdiri dari Satuan Kerja (Satker), Pemerintah Daerah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta insan Media Massa.

Kegiatan berlangsung dengan suasana yang kondusif, interaktif, dan partisipatif. Adapun susunan kegiatan dalam forum ini meliputi:

1. Penyampaian Press Conference Kinerja APBN oleh Kepala KPPN Tanjung;

2. Pengumuman dan Pemberian KPPN Tanjung Awards Semester I Tahun 2025 kepada Satker mitra kerja yang menunjukkan kinerja terbaik;

3. Pemaparan materi FKP serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) serta Kepala Seksi Bank;

4. Sesi Aspirasi dan Diskusi terkait layanan KPPN Tanjung, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan, serta masukan terhadap layanan yang diterima;

5. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah, guna meningkatkan kepatuhan dan pemahaman atas ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini merupakan bentuk komitmen KPPN Tanjung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui penyelarasan antara kualitas layanan yang diberikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif dari para stakeholder sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif antara KPPN sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sebagai instansi yang mengedepankan integritas, KPPN Tanjung senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi prinsip anti-korupsi, dan menolak segala bentuk gratifikasi.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPPN Tanjung tahun 2025 ditetapkan berdasarkan PK-02/WPB.19/2025 yang terdiri dari 7 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang andal, akuntabel, dan transparan, setiap satuan kerja (satker) diwajibkan melaksanakan rekonsiliasi internal maupun eksternal secara rutin. Rekonsiliasi eksternal dilakukan melalui aplikasi MonSAKTI, sebagai sarana pengendalian kualitas data yang terintegrasi antara satker dengan KPPN.

Pelaksanaan rekonsiliasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan data keuangan tercatat dengan benar. Setiap periode, rekonsiliasi eksternal harus diselesaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

KPPN Tanjung memberikan apresiasi atas capaian satker dalam periode Juli 2025, di mana pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dengan penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan To Do List berhasil mencapai tingkat penyelesaian 98,88% tepat waktu. Angka ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen satker dalam mendukung akuntabilitas keuangan negara.

TDK dan To Do List yang Perlu Menjadi Perhatian

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023, satker yang tidak menyelesaikan rekonsiliasi tepat waktu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk dijaga.

Hasil evaluasi melalui MonSAKTI pada setiap periode adakalanya menunjukkan masih terdapat beberapa TDK dan To Do List yang perlu ditindaklanjuti satker setiap periode.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) terbagi menjadi tiga kategori utama: TDK Rupiah (selisih nilai rupiah antara SPAN dan SAKTI), TDK CoA (perbedaan pada tingkat akun/Chart of Account), dan TDK Detail (perbedaan hingga tingkat dokumen sumber, termasuk nomor dan tanggal).

Sedangkan To Do List terbagi ke dalam kategori bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Contoh To Do List bulanan mencakup persediaan dan aset yang belum didetailkan, persediaan yang belum di-approve, hingga aset yang belum divalidasi. Sementara To Do List triwulanan dan semesteran meliputi penyisihan piutang, penyusutan aset, hingga rekonsiliasi internal persediaan dan aset. Adapun To Do List tahunan memuat penyelesaian saldo akun tidak normal, ketidaksesuaian akun dengan kode barang, dan piutang pajak non-DJP.

KPPN Tanjung mendorong seluruh satker untuk lebih memperhatikan penyelesaian TDK dan To Do List tersebut sebagai bagian dari continuous improvement dalam peningkatan kualitas data keuangan. Dengan penyelesaian yang tepat waktu dan lengkap, satker turut berkontribusi pada terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung senantiasa berkomitmen menjaga integritas, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh satker mitra kerja.

Mari bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui disiplin rekonsiliasi eksternal dan penyelesaian TDK dan To Do List di setiap periode. Kualitas data yang baik bukan hanya cerminan dari kinerja satker, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.