KPPN Tanjung sebagai Financial Advisor telah melaksanakan Data Analytics periode Juli 2025 terhadap Kinerja Penyaluran Kredit Program (KUR dan UMi) pada Pemda Lingkup KPPN Tanjung periode sampai dengan 31 Juli 2025.

- Kabupaten Tabalong
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 3.365 Debitur atau ↓ 13,98% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp169,76 Miliar atau ↓ 25,83% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 207 Debitur atau ↓ 49,01% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp913 Juta atau ↓ 50,27% (yoy).

- Kabupaten Balangan
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 2.186 Debitur atau ↓ 3,15% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp102,52 Miliar atau ↓ 12,60% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 369 Debitur atau ↓ 16,62% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,6 Miliar atau ↓ 8,93% (yoy).

- Kabupaten Hulu Sungai Utara
Berikut kinerja Kredit Program dari Pemerintah Pusat (KUR dan UMi), yaitu untuk KUR sudah disalurkan kepada 2.579 Debitur atau ↓ 11,31% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp120,83 Miliar atau ↓ 13,07% (yoy), sedangkan untuk UMi telah disalurkan kepada 487 Debitur atau ↓ 54,91% (yoy) dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,40 Miliar atau ↓ 52,41% (yoy).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung mengucapkan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) yang telah berkomitmen bertransaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hingga 20 Agustus 2025, jumlah transaksi KKP Satker lingkup KPPN Tanjung telah mencapai 181 transaksi.

KPPN Tanjung menyampaikan apresiasi khusus kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi Satker dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu 45 transaksi. Capaian ini menunjukkan dukungan nyata dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Namun demikian, hasil monitoring transaksi KKP pada aplikasi OMSPAN masih menunjukkan adanya beberapa Satker yang belum melakukan transaksi menggunakan KKP. Oleh karena itu, KPPN Tanjung meminta para pengelola keuangan Satker agar segera menindaklanjuti langkah-langkah berikut:

1. Bertransaksi menggunakan KKP, bagi Satker yang telah memiliki KKP.

2. Berkoordinasi dengan bank penerbit, bagi Satker yang telah mengajukan penerbitan namun kartunya belum terbit.

3. Segera mengajukan penerbitan KKP, bagi Satker yang sama sekali belum mengajukan.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan langkah-langkah di atas, Satker dapat langsung berkoordinasi dengan Customer Service Officer (CSO) KPPN Tanjung yang selalu siap memberikan pendampingan dan solusi.

Sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung senantiasa berkomitmen menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui pemanfaatan KKP, kita bersama-sama mendukung tata kelola keuangan negara yang modern, efektif, dan lebih baik.

Mari kita sukseskan implementasi KKP di seluruh Satker lingkup KPPN Tanjung demi terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin profesional dan berdaya guna.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya terkait ketepatan waktu penyampaian SPM Gaji Induk (Gaji Induk PNS dan Gaji Induk PPPK) serta Penghasilan PPNPN Induk, KPPN Tanjung menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker).

Langkah-Langkah yang Harus Diperhatikan Satker:

1. Rekonsiliasi Awal Periode
   Satker dihimbau segera melakukan proses rekonsiliasi pada kesempatan pertama di setiap awal periode.

   • Tanggal 1 untuk SPM Gaji Induk.

   • Tanggal 21 untuk Penghasilan PPNPN Induk.
     Setelah rekonsiliasi selesai, agar segera dilanjutkan dengan pembuatan SPM.

2. Kelengkapan Dokumen
   Pastikan bahwa dokumen SPM beserta lampirannya sudah benar dan lengkap sebelum diajukan.

3. Pendaftaran Pegawai/Supplier Baru
   Apabila terdapat pegawai baru maupun supplier, agar didaftarkan lebih awal pada bulan sebelumnya dengan menggunakan mekanisme upload CSV sesuai petunjuk yang disampaikan KPPN.

4. Konsultasi Kendala
   Jika terjadi kendala dalam pengajuan SPM, Satker dapat segera berkonsultasi dengan CSO KPPN Tanjung maupun Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung.

Komitmen KPPN Tanjung

Sebagai unit kerja pelayanan yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Satker mitra kerja.

Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para satker, KPPN Tanjung kembali menyelenggarakan kegiatan Service Excellence Triwulan III Tahun Anggaran 2025, yang dirangkaikan dengan Kegiatan Pembinaan Mental bagi seluruh pegawai. Acara ini berlangsung di Front Office KPPN Tanjung dan menghadirkan narasumber yaitun dr. Rima Noor Indah, yang membawakan materi seputar pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pola hidup yang seimbang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan KPPN Tanjung dalam memberikan pelayanan yang optimal. Melalui Service Excellence, para pegawai dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk senantiasa bersikap profesional, tanggap terhadap kebutuhan mitra kerja, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek pekerjaan.

Sementara itu, sesi pembinaan mental memberikan wawasan dan motivasi tentang pentingnya keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesehatan pribadi, sehingga para pegawai dapat bekerja secara lebih produktif, sehat, dan bahagia.

KPPN Tanjung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang PRIMA: Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Andal 💪🏻

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 hingga 31 Juli mencapai Rp3.718,4 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp6.423,6 miliar.

Realisasi belanja negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat
Hingga akhir Juli 2025, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp391,51 miliar dari pagu sebesar Rp617,53 miliar. Komponen belanja ini mencakup:
- Belanja Pegawai: Rp297,04 miliar
- Belanja Barang: Rp89,99 miliar
- Belanja Modal: Rp4,47 miliar

Transfer ke Daerah
Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp3.326,90 miliar dari pagu sebesar Rp5.806,02 miliar. Rincian transfer meliputi:
- Dana Bagi Hasil: Rp2.039,14 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp839,70 miliar
- Dana Transfer Khusus: Rp173,86 miliar , terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp0,29 miliar
- DAK Nonfisik: Rp173,60 miliar
- Dana Desa: Rp240,91 miliar
- Dana Insentif Fiskal: Rp33,28 miliar
Kinerja realisasi menunjukkan bahwa beberapa jenis transfer, seperti Dana Desa, telah mencapai lebih dari separuh dari pagunya, sementara DAK Fisik masih perlu dorongan percepatan penyaluran.

KPPN Tanjung akan terus mendorong percepatan belanja dan penyaluran anggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan. Realisasi yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Halo Sobat 151...
Tahukah Sobat Kamis Energik itu ?
Setiap hari Kamis, suasana pagi di KPPN Tanjung dalam sesi briefing pagi, kami menyelipkan kegiatan rutin yang disebut "Kamis Energik", sebuah inisiatif untuk membangkitkan semangat dan energi positif di lingkungan kerja.

Seperti namanya, Kamis Energik adalah hari yang didedikasikan untuk menyuntikkan semangat dalam menjalani aktivitas harian. Kegiatan ini diisi secara bergiliran oleh masing-masing seksi yang ada di KPPN Tanjung. Mereka akan menyampaikan berbagai kiat-kiat inspiratif untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, mulai dari tips manajemen waktu, menjaga kesehatan mental, hingga membangun kerja tim yang solid.

Tidak hanya itu, sering kali kegiatan ini juga disertai dengan mini games ringan dan interaktif yang dirancang untuk melatih konsentrasi, mempererat kebersamaan, serta menambah keceriaan di awal hari.

Melalui Kamis Energik, kami percaya bahwa suasana kerja yang positif akan berdampak langsung pada kinerja yang optimal. Karena itu, mari terus kita jaga semangat ini, saling menyemangati, dan menjadikan setiap Kamis sebagai sumber energi baru untuk menjalani hari-hari kerja yang produktif dan menyenangkan!

Pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, KPPN Tanjung mendapat kehormatan besar dengan kedatangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Catur Ariyanto Widodo, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Ibu Farilla Darmadi. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara kantor vertikal di lingkungan DJPb, khususnya antara Kanwil dan KPPN Tanjung.

Kepala KPPN Tanjung, Bapak Sigid Mulyadi, beserta seluruh jajaran pegawai menyambut kedatangan rombongan dengan penuh antusiasme dan semangat, diawali dengan yel-yel khas DJPb “Handal” serta motto layanan unggulan KPPN Tanjung, yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Andal). Sambutan hangat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan komitmen seluruh insan KPPN Tanjung dalam memberikan pelayanan terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan kegiatan office tour untuk memperlihatkan langsung lingkungan kerja, sarana prasarana, serta berbagai inovasi layanan yang telah diterapkan oleh KPPN Tanjung. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Kepala KPPN Tanjung mengenai profil, capaian kinerja, serta berbagai program unggulan yang telah berhasil dilaksanakan oleh KPPN Tanjung. Pemaparan tersebut mendapat apresiasi dan pujian dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, yang mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih oleh seluruh jajaran KPPN Tanjung.

Dalam arahannya, Bapak Catur Ariyanto Widodo menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap lini pekerjaan, karena integritas adalah pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Beliau juga mengajak seluruh pegawai untuk terus membangun kerjasama yang harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan, serta senantiasa menjaga semangat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan.

Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi momentum refleksi dan motivasi bagi seluruh pegawai KPPN Tanjung untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan anggaran negara secara efektif dan efisien.

KPPN Tanjung berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan telah sukses menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pasar Modal. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, dengan partisipasi aktif seluruh pegawai KPPN Tanjung yang hadir langsung di Ruang Rapat KPPN Tanjung, serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh para stakeholder KPPN Tanjung.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai dunia pasar modal, baik dari sisi teori maupun praktik. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali dengan wawasan dasar tentang instrumen investasi, mekanisme perdagangan saham, serta peran penting pasar modal dalam perekonomian nasional.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, seluruh peserta dapat memperoleh manfaat yang nyata, baik dalam hal peningkatan pengetahuan maupun dalam pengambilan keputusan finansial yang lebih bijak dan terinformasi. Sebagaimana disampaikan dalam paparan dari pihak Bursa Efek Indonesia yang mengutip pernyataan legendaris dari Warren Buffett, “Risk comes from not knowing what you are doing.” Ungkapan ini menegaskan pentingnya edukasi sebelum terjun ke dalam dunia investasi. Dengan memahami dasar-dasar pasar modal, seseorang tidak hanya mampu mengelola risiko dengan lebih baik, tetapi juga memiliki peluang untuk meraih keuntungan yang optimal secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tanjung berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan di lingkungan internal maupun eksternal, sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.