Tanjung Pandan. Bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung, Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd. Yen Yen Nuryeni menyampaikan arahan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satker Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung. Penilaian positif diberikan kepada pengelola keuangan yang telah melaksanakan tugas dengan baik, walaupun dengan keterbatan SDM yang dimiliki oleh satker tersebut.
Dalam sambutannya, Rd. Yen Yen Nuryeni menyampaikan apresiasi atas dukungan pembuatan video profil KPPN Tanjung Pandan dalam rangka penetapan KPPN Tanjung Pandan sebagai KPPN percontohan serta kerja sama yang telah dibangun dengan baik agar dipertahankan dan ditingkatkan, disamping itu beliau menyampaikan ucapan terima kasih sudah kooperatif dalam pengajuan gaji induk PNS, penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD), LPJ Bendahara Pengeluaran serta Rekonsiliasi tepat waktu sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan pada tahun 2017, serta penyelesaian hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
Pada kesempatan tersebut, Bendahara Pengeluaran, Muhammad fiqkih sharendra, menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Tanjung Pandan dalam penyelesaian tagihan, untuk alokasi belanja perjalanan dinas tahun 2018, Muhammad fiqkih sharendra, menyampaikan sangat minim sehingga sangat menyulitkan dalam pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak salah satunya dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung terutama dalam hal penyelesaian revisi anggaran. Muhammad fiqkih sharendra menyampaikan juga bahwa di tahun 2017 Satker Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung, mengalami kekurangan alokasi belanja pegawai dikarenakan alokasi belanja pegawai mengacu pada baseline 2015, hal ini dapat diantisipasi dengan APBN-P.
Dalam paparannya, Rd.Yen Yen Nuryeni menyampaikan untuk mempermudah proses penyelesaian tahapan penganggaran sampai dengan pelaporan kedepannya akan diterapkan Aplikasi SAKTI yang akan mempermudah satker, namun untuk saat ini baru diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan dan beberapa satker yang menjadi piloting SAKTI.
Mengakhiri pertemuan dengan Satker Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung, Rd.Yen Yen Nuryeni Pandan meminta dukungan dari satker guna pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). (LM)
