“Menyongsong Penilaian WBBM, KPPN Tanjungpinang berikan Asistensi WBK Daring”
Memenuhi permintaan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Agus Sudibyo, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang memberikan sharing knowlegde kepada delapan satuan kerja BPS yang tersebar pada tujuh kabupaten/kota ditambah satu kantor BPS Provinsi. Penyampaian informasi pengalaman dan materi disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Tanjungpinang, Aprijon. Pada kesempatan ini disampaikan upaya dan kiat KPPN Tanjungpinang hingga berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2019 lalu.
Disamping komitmen kuat pimpinan dan staf dalam menegakkan integritas dan memberikan pelayanan maksimal, Aprijon mengingatkan, masih ada 3 hal pokok yang patut menjadi perhatian satker jika ingin langgeng meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB. Pertama, Kantor yang dinilai senantiasa teliti dan runtut dalam menyajikan data yang diminta ketika menginput data di Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penuhi seluruh permintaan dalam kolom LKE dengan cara menyajikan data secara lengkap dan berurutan. Persiapkan data dalam bentuk softcopy dan buat dosir data hardcopy secara berurutan per faktor pengungkit. Dari enam faktor pengungkit yang ada dalam Peraturan PANRB nomor 10 tahun 2019, upayakan satker menyajikan inovasi, lebih ditekankan berlabel inovasi teknologi (IT). Apabila tidak bisa berinovasi pada setiap faktor pengungkit, minimal ada inovasi dalam penegakkan integritas dan inovasi dalam peningkatan pelayanan.
Kedua, perhatian yang tak kalah penting adalah ketika memilih sampling responden. Aprijon menyarankan, agar responden yang dipilih adalah pegawai/personel yang memang sudah mengenal betul kualitas integritas dan layanan dari satker yang disurvey. Hindari memilih responden yang masih baru dan belum lama berhubungan kerja dengan kantor BPS. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penilaian bias ketika responden menjawab pertanyaan yang diajukan atau ketika mengisi survey dari PAN RB. Disamping itu, BPS terlebih dahulu dapat memberikan informasi kepada calon responden agar membaca dan memahami betul pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survey WBK.
Ketiga, hal pokok terakhir adalah ketika Kepala Kantor melakukan presentasi dihadapan tim penilai WBK PANRB agar dipersiapkan sebaik mungkin. Pada tahun ini presentasi akan dilaksanakan secara daring. BPS harus memastikan jaringan lancar dan latar belakang tampilan dibuat semenarik mungkin yang memberi nilai tambah. Tak kalah penting adalah ketika menyampaikan presentasi, Kepala Kantor agar menguasai materi dan bisa memanfaatkan alokasi waktu semaksimal mungkin. Aprijon menyarankan agar slide dibuat seringkas dan sejelas mungkin, penyajian sistematis dengan konsep “menjual” kelebihan kantor dan penegakkan integritas serta peningkatan pelayanan yang telah berjalan dengan sangat baik agar disampaikan. Selain itu, jelaskan pula secara singkat inovasi berbasis teknologi yang dimiliki. Sebelum mengakhiri presentasi, Kepala KPPN Tanjungpinang menawarkan bantuan replikasi inovasi yang dimiliki KPPN Tanjungpinang jika BPS membutuhkan.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi membahas paparan yang telah dijelaskan KPPN Tanjungpinang. Agus Sudibyo menutup acara, mewakili seluruh Kepala Kantor BPS lingkup Prov. Kepri. Ia menyampaikan apresiasi kepada KPPN Tanjungpinang yang telah berkenan berbagi ilmu pada mereka. BPS mengharapkan sinergi yang baik ini bisa terus berlanjut kedepannya, tak hanya melalui media daring ini saja tentunya. Aprijon menimpali dengan menyampaikan ucapkan terimakasih pada BPS yang telah berkenan mendukung KPPN Tanjungpinang dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020 dari MENPANRB, melalui program asistensi WBK ini.
(Kontributor Berita : Aprijon)
