KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp2,52 triliun atau 76,12 persen dari total pagu sebesar Rp3,32 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengatakan bahwa target yang diharapkan di akhir tahun 2022 sebesar 90 persen. Untuk mencapai target tersebut maka masih kurang 13,88 persen lagi atau sekitar Rp459,68 miliar lagi untuk sisa satu bulan yang ada,yaitu bulan Desember.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada kementerian atau lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Adapun belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1,96 triliun atau 75,56 persen dari pagu sebesar Rp2,6 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Demikian sama, untuk mengejar target penyerapan triwulan ke empat pada BPP sebesar 90 persen. Jadi yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut masih sekitar 14,44 persen lagi atau sebesar Rp 375,45 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp2,34 triliun untuk sisa satu bulan yang ada, ujar Juanda.
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 92,14 persen atau Rp475,96 miliar dari pagu sebesar Rp516,57 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 77,08 persen atau sebesar Rp505,52 miliar dari pagu sebesar Rp655,86 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal sebesar 68,86 persen atau sebesar Rp982,66 miliar dari pagu Rp1,43 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 96,57 persen atau Rp0,17 miliar dari pagu Rp0,18 miliar.
Dari kondisi jenis belanja di atas, belanja modal masih perlu digenjot, karena dalam sisa satu bulan terakhir penyerapannya masih bisa diharapkan dapat meningkat. Kendala pada penyerapan belanja modal disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan pada satker.
Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dengan realisasi sebesar 78,16 persen atau sebesar Rp556,26 miliar dari pagu sebesar Rp711,66 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun realisasi dana TKDD tersebut, untuk DAK Fisik sebesar 65,93 persen atau Rp275,06 miliar dari pagu sebesar Rp417,2 miliar. Kedua, untuk DAK Non Fisik yang digunakan untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) terealisasi sebesar 92,57 persen atau Rp100,31 milliar dari pagu sebesar Rp108,36 miliar. Dan terakhir untuk Dana Desa, realisasinya telah mencapai 97,21 persen atau Rp180,9 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar.
Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik karena masih belum maksimal. Percepatan penyaluran DAK Fisik terus didorong dan diupayakan semaksimal mungkin melalui sinergi dan koordinasi dengan pemda agar segera mengajukan penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik.
Sementara dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor sampai bulan November 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp78 miliar atau 329,49 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp23,67 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengapresiasi kepada seluruh satker dan pemda atas sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan November ini. Selain itu, kami terus mendorong kepada satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan khususnya yang bersumber dari APBN sehingga kinerja penyerapan anggarannya dapat meningkat, tambah Juanda.
Semoga dengan realisasi belanja APBN tersebut dapat memberi manfaat dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan bagi pemda khususnya di Bumi Benuanta ini.
