KINERJA APBN HINGGA DESEMBER SOLID DAN KREDIBEL

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Kantor Vertikal

Kementerian Keuangan se Priangan Timur merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode 31 Desember 2023. Rilis ini mengungkap kinerja APBN Priangan Timur s.d. 31 Desember 2023.

Kinerja penerimaan pajak terealisasi s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp1,77 triliun (108,03%) dari target tahun 2023 dan mengalami penurunan  - 3,10% (y-o-y). Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan periode ini (108,03%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan Perpajakan Nasional yang mencapai 102,8%. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp909,96 miliar (102,99% dari target), PPN & PPNBM sebesar Rp711,04 miliar (120,96% dari target), Pajak Bumi & Bangunan sebesar Rp83,18 miliar (91,54% dari target) dan Pajak Lainnya sebesar Rp67,63 miliar (86,82% dari target). Secara kumulatif jenis pajak PPN & PPNBM yang mencatat pertumbuhan positif paling besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Dari total penerimaan perpajakan periode ini pajak penghasilan mencakup 51,36%, PPN & PPNBM 40,13%, Pajak Bumi & Bangunan 4,69%, dan pajak lainnya 3,82%. Penerimaan pajak PPh tertinggi adalah PPh21 sebesar Rp514,75 miliar sedangkan pajak PPN tertinggi adalah PPN Dalam Negeri sebesar Rp703,15 miliar

Secara sektoral, sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak berasal dari Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (52,58%) kemudian diikuti Sektor Lainnya (20,64%). Penerimaan perpajakan berdasarkan per jenis Wajib Pajak terdiri dari Badan Rp755,07 miliar dan Orang Pribadi Rp86,84 miliar. Sedangkan berdasarkan per jenis PPM Rp1.641,92 miliar, PKM Rp129,72 miliar, Bendahara Rp933,28 miliar dan Extra Effort Rp 129,88 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp62,31 miliar atau 115,22% dari target tahun 2023 dan mengalami pertumbuhan 109,26% (y-o-y). Nilai capaian tersebut lebih besar daripada penerimaan Kepabeanan dan Cukai nasional yaitu 95,4%. Kenaikan tarif cukai pada tahun 2023 berpengaruh positif terhadap penerimaan negara di sektor cukai, dengan menghasilkan pertumbuhan yang meningkat. Realisasi Cukai sebesar Rp60,57 miliar atau 113,65% dari target dan Realisasi Bea Masuk sampai dengan periode ini sebesar Rp1,746 miliar atau 221,83% dari target. Tingkat konsumsi masyarakat paska pandemi yang kembali meningkat berpotensi meningkatkan penerimaan di sektor bea masuk dan cukai (terutama pada produk Hasil Tembakau). Dari Total Penerimaan periode ini Penerimaan Cukai mencakup 97,2% dan Penerimaan Bea Masuk 2,8%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp59,42 miliar berkontribusi 98,11% dari total penerimaan cukai, Denda Administrasi Cukai sebesar Rp1,03 miliar dan Cukai lainnya sebesar Rp108,02 juta.

Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.

Kinerja PNBP terealisasi s.d. 31 Desember  2023 mencapai Rp6,05 milyar atau 111% dari target tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1.264,15% dari periode yang sama tahun 2022. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp2,79 miliar (96,58% dari target), PNBP Aset sebesar Rp3,24 miliar (127,19% dari target), dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp15,07 juta (150,04% dari target). Dari total PNBP periode ini PNBP Lelang mencakup 46,15%, PNBP Aset mencakup 53,6%, dan PNBP Piutang Negara 0,25%. Posisi Aset Tetap periode ini tercatat nilai buku sebesar 6,050 triliun.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sampai dengan 31 Desember  2023 sebesar Rp4,26 Triliun atau 96,39% dari target dengan pertumbuhan sebesar 2,01% (yoy) dari periode yang sama tahun 2022. Nilai capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Belanja Pemerintah Pusat secara nasional yaitu 97,3%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Priangan Timur meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,91 triliun atau 100,67% dari pagu alokasi, Belanja Barang sebesar Rp1,27triliun atau 102,37% dari pagu, alokasi dan Belanja Modal sebesar Rp1,07 triliun atau 84,22% dari pagu alokasi. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Pegawai 44,85%, Belanja Barang 29,86% dan Belanja Modal 25,29%.

Sementara belanja TKD yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dan Program Pembiayaan Ultra Mikro hingga 31 Desember  2023 sebagai berikut, untuk TKD sebesar Rp11,08 triliun atau 99,61% dari pagu alokasi. TKD yang sudah disalurkan terdiri dari DBH sebesar 723,07 miliar, DAU sebesar Rp6,09 triliun, DAK Fisik sebesar Rp459,41 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp2,395 triliun, DID sebesar Rp 128,78 miliar, Dana Desa sebesar Rp1,27 triliun dan Transfer Hibah sebesar Rp10,92 miliar. Capaian realisasi periode ini (99,61%) lebih rendah dibandingkan dengan nilai capaian Belanja TKD nasional sebesar 108,2%. Realisasi program Pembiayaan Ultra Mikro s.d. 31 Desember  2023 mencapai Rp257,90 miliar, disalurkan kepada 63.593 debitur melalui beberapa Lembaga Penyalur.

Kinerja APBD sampai dengan 31 Desember  2023 meliputi Pendapatan 14,1 triliun (106,5% dari Pagu) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,661 triliun dengan kontribusi mencapai 11,8%, Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat Rp10,41 triliun dengan kontribusi 74,1 % dan Pendapatan lainnya Rp1,98 triliun dengan kontribusi 14,1%. Dari sini tergambar bahwa porsi terbesar pendapatan untuk mendanai operasional pemeritah daerah 74,1 % berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Dari sisi belanja mencapai Rp13,9 triliun (101,36% dari Pagu) jika dibandingkan dengan nilai capaian Belanja APBD secara nasional yaitu sebesar 72,64%, maka capaian realisasi belanja APBD periode ini masih lebih baik (101,36%). terdiri dari Belanja Pegawai Rp5,38 triliun (kontribusi 38,6%), Belanja Barang dan Jasa Rp4,01 triliun (kontribusi 28,8%), Belanja Modal Rp1,71 triliun (kontribusi 12,3%) dan Belanja lainnya Rp2,82 triliun (kontribusi 20,3%).