Klik Disini Melihat Data Dinamis
Rilis APBN Desember 2024
Kerja Keras dalam Menstimulus Perekonomian
Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Desember 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Tingkat inflasi wilayah Kota Tasikmalaya periode Desember 2024 sebesar 1,94 (Y-on-Y), 1,94 (Y-to-D) dan 0,43 (M-to-M), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,84. Komoditas penyumbang utama Andil Inflasi (Y-on-Y, %) diantaranya; emas perhiasan 0,3761; kopi bubuk 0,2726; beras 0,2141; daging ayam ras 0,1204 dan minyak goreng 0,1084. Tingkat inflasi Prov. Jawa Barat periode Desember 2024 sebesar 1,64 (Y-on-Y), 1,64 (Y-to-D) dan 0,35 (M-to-M).
Tingkat inflasi wilayah Kota Tasikmalaya sejak Januari-Desember tahun 2024 cenderung menurun, dimana tingkat inflasi Kota Tasikmalaya bulan Desember tahun 2024 sebesar (1,94) diatas tingkat inflasi Prov. Jawa Barat (1,64) dan Indonesia (1,57).
Indeks Perkembangan Harga (IPH) wilayah Priangan Timur periode minggu keempat Desember 2024, tercatat Kab. Tasikmalaya (-0,47) Kab. Ciamis (1,18) Kota Banjar (1,43) Kab. Pangandaran (0,68) dan Kab. Garut (1,66).
Pencapaian Kinerja Fiskal wilayah Priangan Timur hingga periode ini cukup baik dan masih mencatatkan kinerja yang positif, didorong belanja dan pendapatan negara yang terkendali, namun tetap agile terhadap berbagai situasi dan kondisi perekonomian maupun geopolitik.
Kinerja penerimaan pajak periode s.d. Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp1,93 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 13,77 persen ctoc. Realisasi tersebut telah memenuhi 11,71 persen target penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp1,93 triliun. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,06 triliun atau 102,42 persen dari total penerimaan; PPN & PPNBM sebesar Rp715,84 miliar atau 93,23 persen; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp92,32 miliar atau 114,67 persen; serta Pajak Lainnya sebesar Rp63,63 miliar atau 133,82 persen. Berdasarkan perkembangannya, Pajak penghasilan mencatatkan peningkatan tertinggi sebesar 20,5 persen secara ctoc; PPN & PPNBM sebesar 6,9 persen ctoc; dan Pajak Bumi & Bangunan sebesar 11,4 persen ctoc. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar 3,4 persen ctoc.
Berdasarkan kinerja penerimaan bulanan komposisi per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar bulan Desember 2024 terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp906,72 miliar atau 46,87 persen; Sektor Lainnya sebesar Rp448,73 miliar atau 23,2 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp336,88 miliar atau 17,41 persen. Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp906,99 miliar; Badan sebesar Rp926,39 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp114,99 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp1.737,37 miliar dan PKM sebesar Rp168,81 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp911,22 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp208,75 miliar.
Secara kumulatif, penerimaan perpajakan yang bersumber dari Transaksi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp191,65 miliar yang merupakan kontribusi dari PPh sebesar Rp80,33 miliar; dan PPN&PPNBM sebesar Rp111,32 miliar. Selanjutnya, realisasi penerimaan yang bersumber dari Transaksi Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp523,64 miliar yang merupakan kontribusi dari PPh sebesar Rp214,97 miliar; dan PPN&PPNBM sebesar Rp308,69 miliar. Selanjutnya, realisasi penerimaan yang bersumber dari Transaksi Belanja Desa sebesar Rp75,79 miliar yang merupakan kontribusi dari PPh sebesar Rp14,68 miliar; dan PPN&PPNBM sebesar Rp61,11 miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. periode Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp59,37 miliar atau 101,33 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp58,59 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,04% persen secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp57,79 miliar atau 101,36 persen dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp1,57 miliar atau 100,41 persen dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 97,35 persen dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 2,65 persen. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp57,23 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 99,01 persen dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp434,67 juta atau 0,75 persen; dan Cukai lainnya sebesar Rp136,23 juta atau 0,24 persen.
Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.
Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang s.d. periode Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp10,14 miliar atau 184,22 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp5,50 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 67,52 persen secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp5,69 miliar atau 196,75 persen dari target 2024; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp4,44 miliar atau 170,63 persen; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp11,27 juta atau 101,93 persen. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 56,12 persen; PNBP Aset sebesar 43,77 persen; dan PNBP Piutang Negara 0,11 persen.
Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat s.d. Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp4,67 triliun atau 99,64 persen dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp4,69 triliun. Realsiasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,42 persen secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Priangan Timur meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,06 triliun atau 102,43 persen dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp1,81 triliun atau 97,4 persen dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp795,53 miliar atau 97,84 persen dari pagu alokasi Belanja Modal.
Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif hingga Desember 2024, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemkab/kot di wilayah Priangan Timur sebesar Rp11,59 triliun atau mencapai 99,51 persen dari alokasi TKD tahun 2024. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp630,62 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,52 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp606,92 miliar; Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK NonFisik) sebesar Rp2,42 triliun; Insentif Fiskal sebesar Rp101,14 miliar; serta Dana Desa sebesar Rp1,29 triliun.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Desember 2024, Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp4,43 triliun kepada 132,896 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp1,57 triliun yang disalurkan kepada 50.963 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp1,21 triliun kepada 39.843 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp863,89 miliar kepada 23,934 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp523,77 miliar kepada 10.724 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp158,48 miliar kepada 5.248 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp97,28 miliar kepada 2.184 debitur. Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi s.d. periode Desember 2024 mencapai Rp52,77 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 79,5 persen ctoc yang disalurkan kepada 13,325 debitur melalui beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD hingga periode Desember 2024, telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp14,943 triliun atau 100,33 persen dari rencana sebesar Rp14,895 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,6 persen secara ctoc. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,66 triliun dengan tingkat kontribusi sebesar 11,2 persen dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp11,56 triliun atau 77,4 persen; dan Pendapatan lainnya Rp1,71 triliun atau 11,5 persen. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.
Selanjutnya dari sisi pengeluaran, hingga periode Desember 2024, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp14,234 triliun atau 89,68 persen dari alokasi sebesar Rp15,23 triliun. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 3,6 persen secara ctoc. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp6,15 triliun atau 43,2 persen dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3,59 triliun atau 25,3 persen; Belanja Modal sebesar Rp1,54 triliun atau 10,8 persen; serta Belanja lainnya sebesar Rp2,95 triliun atau 20,7 persen.
Sebagai kesimpulan, periode Desember 2024 APBN tetap stabil didukung pencapaian kinerja yang terjaga. Kinerja APBN terjaga on-track, dengan terus menjaga kualitas belanja dan mengantisipasi perlambatan pendapatan. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian dengan mencermati perkembangan kondisi global.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya
