Rilis APBN Januari 2025

Kerja Keras dalam Menstimulus Perekonomian

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Januari 2025.

Pencapaian Kinerja Fiskal wilayah Priangan Timur hingga periode ini cukup baik dan masih mencatatkan kinerja yang positif, didorong belanja dan pendapatan negara yang terkendali, namun tetap agile terhadap berbagai situasi dan kondisi perekonomian maupun geopolitik.

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp71,48 miliar atau mengalami penurunan sebesar 37,62 persen ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp26,9 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp36,91 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp0; serta Pajak Lainnya sebesar Rp7,63 miliar. Berdasarkan perkembangannya, Pajak lainnya mencatatkan peningkatan tertinggi sebesar 32,1 persen secara ctoc.

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp21,05 miliar dengan kontribusi 31,34 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp20,69 miliar dengan kontribusi 30,8 persen. Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp21,04  miliar; Badan sebesar Rp36,93 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp8,57 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp61,03 miliar dan PKM sebesar Rp10,93 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp21,03 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp10,93 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp3,47 miliar atau 5,74 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,32 persen secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp3,42 miliar atau 5,72 persen dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp46,08 juta atau 8,35 persen dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 98,67 persen dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 1,33 persen. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp3,33 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 97,43 persen dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp9,06 juta atau 0,26 persen; dan Cukai lainnya sebesar Rp78,96 juta atau 2,31 persen.

Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp536,27 juta atau 7,13 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp7,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 115,68 persen secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp74,64 juta atau 2,66 persen dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp461,62 miliar atau 9,82 persen; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp11,88 ribu atau 0,11 persen. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 13,92 persen; PNBP Aset sebesar 86,08 persen; dan PNBP Piutang Negara 0,11 persen.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp130,09 miliar atau 3,98 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3,27 triliun. Realsiasi tersebut mengalami penurunan sebesar 44,1 persen secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp117,44 miliar atau 5,83 persen dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp12,11 triliun atau 1,47 persen dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp533,89 juta atau 0,12 persen dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp1,14 triliun atau mencapai 9,98 persen dari alokasi TKD tahun 2025. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19,49 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp920,45 miliar; Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK NonFisik) sebesar Rp199,88 miliar

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp399,6 miliar kepada 9.457 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp138,02 miliar yang disalurkan kepada 3.596 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp105,52 miliar kepada 2.512 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp72,05 miliar kepada 1.836 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp51,81 miliar kepada 774 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp21,02 miliar kepada 509 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp11,19 miliar kepada 230 debitur. Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi belum terdapat penyaluran.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,25 triliun atau 8,58 persen dari target sebesar Rp14,62 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen secara ctoc. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp114,33 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 9,1 persen dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.139,83 miliar atau 90,9 persen; dan Pendapatan lainnya sisanya. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran,  belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp0,55 triliun atau 3,63 persen dari alokasi sebesar Rp15,24 triliun. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 13 persen secara ctoc. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp363,66 miliar atau 65,6 persen dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp103,18 miliar atau 18,7 persen; Belanja Modal sebesar Rp56,23 miliar atau 10,2 persen; serta Belanja lainnya sebesar Rp31,03 miliar atau 5,6 persen.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya