Rilis APBN Februari 2025

APBN Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Februari 2025.

Pencapaian Kinerja Fiskal wilayah Priangan Timur hingga periode ini cukup baik dan masih mencatatkan kinerja yang positif, didorong belanja dan pendapatan negara yang terkendali, namun tetap agile terhadap berbagai situasi dan kondisi perekonomian maupun geopolitik.

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp115,98 miliar atau mengalami penurunan sebesar 44,7persen ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp48,67miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp50,83 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp16,47 miliar. Berdasarkan perkembangannya, Pajak lainnya mencatatkan peningkatan tertinggi sebesar 59,8 persen secara ctoc.

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp37,88 miliar dengan kontribusi 39,71 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp31,33 miliar dengan kontribusi 32,85 persen. Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp39,36 miliar; Badan sebesar Rp52,44 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp16,37 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp97,28 miliar dan PKM sebesar Rp16,78 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp39,35 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp16,78 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp7,42 miliar atau 12,3 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,78 persen secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp7,33 miliar atau 12,26 persen dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp89,12 juta atau 16,15 persen dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 98,80 persen dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 1,20 persen. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp7,15 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 97,5 persen dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp9,06 juta atau 0,12 persen; dan Cukai lainnya sebesar Rp174,07 juta atau 2,37 persen.

Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp824,37 juta atau 10,97 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp7,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 156,35 persen secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp248,56 juta atau 8,86 persen dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp576,60 juta atau 12,25 persen; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp204,77 ribu atau 1,81 persen. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 30,15 persen; PNBP Aset sebesar 69,82 persen; dan PNBP Piutang Negara 0,02 persen.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp315,44 miliar atau 9,65 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3,27 triliun. Realsiasi tersebut mengalami penurunan sebesar 61,56 persen secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp245,18 miliar atau 12,17 persen dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp62,91 miliar atau 7,66 persen dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp7,35 miliar atau 1,7 persen dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp2,02 triliun atau mencapai 17,64 persen dari alokasi TKD tahun 2025. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp60,86 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.380,68 miliar; Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK NonFisik) sebesar Rp531,38 miliar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp48,68 miliar

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp572,99 miliar kepada 13.605 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp200,84 miliar yang disalurkan kepada 5.206 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp152,30 miliar kepada 3.657 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp99,49 miliar kepada 2.533 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp71,33 miliar kepada 1.103 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp33,08 miliar kepada 769 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp15,93 miliar kepada 337 debitur. Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi belum terdapat penyaluran.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,34 triliun atau 9,18 persen dari target sebesar Rp14,62 triliun. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp147,75 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 11 persen dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.190,86 miliar atau 88,69 persen; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp4,1 miliar atau 0,31 persen. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran,  belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp1,07 triliun atau 7,07 persen dari alokasi sebesar Rp15,24 triliun. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp730,37 miliar atau 67,82 persen dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp168,79 miliar atau 15,67 persen; Belanja Modal sebesar Rp72,72 miliar atau 6,75 persen; serta Belanja lainnya sebesar Rp105,11 miliar atau 9,76 persen.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya