Rilis APBN April 2025

Sinergi Antar Lini Dalam Penguatan Pondasi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 30 April 2025.

Perkembangan Kondisi Perekonomian

Perekonomian internasional tengah lesu, sebagaimana telah dimuat dalam publikasi mengenai prospek dan outlook yang diterbitkan oleh berbagai lembaga. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 yang sebelumnya diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen yoy menjadi 2,3 persen atau menurun 0,4 basis poin. Pertumbuhan volume perdagangan diproyeksikan sebesar 1,8 persen yoy atau melambat secara tajam jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu 3,4 persen yoy. Hal tersebut juga terlihat dari perkembangan harga komoditas yang terangkum dalam WBG commodity price index yang diproyeksikan pada tahun 2025 berada di level 94,2 (2010 = 100) atau turun signifikan sebesar 10,9 basis poin secara yoy. Selain itu, eskalasi konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai negara dapat mereduksi kinerja perekonomian dan perdagangan dunia.

Kinerja dan ekspektasi atas perekonomian Indonesia masih tetap terjaga dan sustain ditengah ketidakpastian global. Hal tersebut terlihat dari InvestasiLangsung dan Investasi Portofolio yang mencatatkan surplus masing-masing sebesar USD298,88 juta dan USD276,05 juta yang melambangkan kepercayaan dan optimisme investor global terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Dari sisi perdagangan, Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan pada bulan April 2025 sebesar USD150,00 juta (free on board) yang merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekspor sebesar 5,76 persen secara yoy dan impor 21,84 persen yoy. Golongan barang dengan kontribusi ekspor terbesar di sektor non-migas diantaranya adalah Bahan Bakar Mineral sebesar USD3.219,7 juta; Besi dan Baja USD2.169,4 juta; serta Lemak dan Minyak Hewani/Nabati sebesar USD1.871,8 juta. Surplus neraca perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia tetap mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kekuatan dan daya saing terhadap pasar global.

Pemerintah bersama dengan lembaga terkait terus bersinergi untuk memperkuat fundamental perekonomian domestik. Pada sektor moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif dengan menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps ke level 5,50 persen dalam rangka memberikan kelonggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada sektor fiskal berkolaborasi dengan pihak swasta, telah ditetapkan stimulus perekonomian periode Juni sampai dengan Juli 2025 senilai Rp24 triliun yang terdiri atas Diskon Transportasi sebesar Rp0,94 triliun; Diskon Tarif Tol sebesar Rp0,65 triliun; Penebalan Bantuan Sosial sebesar Rp11,93 triliun; Subsidi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp10,72 triliun; Perpanjangan Diskon Iuran JKK sebesar Rp0,2 triliun. Berbagai paket kebijakan tersebut ditetapkan dalam mengakselerasi dan ekspansi kegiatan perekonomian domestik, serta bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Kondisi Fiskal Regional

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp328,85 miliar atau sebesar 19,29% dari target target tahun 2025 sebesar Rp1.704,38 miliar. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp170,24 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp102,13 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp336,80 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp56,13 miliar.

Berdasarkan kinerja penerimaan sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp117,65 miliar dengan kontribusi 42,17%; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp71,08 miliar dengan kontribusi 25,48% dan Industri Pengolahan sebesar Rp25,44 miliar dengan kontrisbusi 9,12%.

Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp116,56 miliar; Badan sebesar Rp111,43 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp48,54 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp241,52 miliar dan PKM sebesar Rp52,42 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp116,53 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp31,47 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp16,27 miliar atau 26,96% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi Cukai sebesar Rp16,13 miliar atau 26,97% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp144,60 juta atau 26,21% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,11% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,89%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp15,85 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 98,3% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp232,27 juta atau 1,44%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,26%.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp1,58 miliar atau 21,10% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,52 miliar. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp626,89 juta atau 22,35% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp958,56 juta atau 20,39%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp581,88 ribu atau 5,15%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 39,53%; PNBP Aset sebesar 60,44%; dan PNBP Piutang Negara 0,04%.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp921,45 miliar atau 26,85% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3,43 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp696,03 miliar atau 34,56% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp196 miliar atau 22,17% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp29,41 miliar atau 5,5% dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp4,22 triliun atau mencapai 36,70% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp11,5 triliun. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp151,86 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.554,79 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp919,30 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp588,27 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp7,19 miliar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum ada realisasi.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp1.639,11 miliar kepada 46.470 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp572,16 miliar yang disalurkan kepada 17.696 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp438,23 miliar kepada 13.085 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp283,46 miliar kepada 7.933 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp209,26 miliar kepada 3.879 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp93,03 miliar kepada 2.831 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp42,97 miliar kepada 1.046 debitur.

Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp25,53 miliar kepada 5.565 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp13,30 miliar untuk 2.822 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp5,43 miliar untuk 1.214 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp3,53 miliar untuk 766 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp2,57 miliar untuk 614 debitur, Kota Banjar sebesar Rp573 juta untuk 149 debitur.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp 791,5 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 1.259.007 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp503,49 miliar dengan 839.154 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp255,86 miliar dengan 370.166 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) menyasar 49.687 peserta, realisasi anggarannya mencapai Rp32,14 miliar.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,92 triliun atau 33,64% dari target sebesar Rp14,62 triliun. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp588,40 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 11,97% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp4,22 triliun atau 85,85%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp107,24 miliar atau 2,18%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 85,85% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp3,75 triliun atau 24,64% dari alokasi sebesar Rp15,23 triliun. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.99 triliun atau 53,15 % dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp655,43 miliar atau 17,46%; Belanja Modal sebesar Rp151,15 miliar atau 4,03%; serta Belanja lainnya sebesar Rp952,31 miliar atau 25,37%.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya