Rilis APBN Mei 2025

Kekuatan Fiskal sebagai Fundamental Ketahanan Perekonomian Nasional

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Mei 2025.

Perkembangan Kondisi Perekonomian

Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Mei 2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen secara yoy dengan capaian Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp5.665,9 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp3.264,5 triliun. Capaian tersebut melampaui pertumbuhan negara tetangga dan mitra dagang Indonesia diantaranya Singapura yang tumbuh hanya sebesar 3,9 persen; Malaysia 4,4 persen; Thailand 3,1 persen; Uni Eropa 1,6 persen; serta Amerika Serikat yang terkontraksi 0,5 persen.

Kepercayaan investor global terhadap perekonomian dan pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan posisi Credit Default Swap Indonesia pada akhir Mei 2025 sebesar 79,69 atau turun 17,34 poin jika dibandingkan akhir April 2025. Selain itu transaksi pasar modal pada 28 Mei 2025 mencatatkan net-buy arus modal asing sebesar Rp1,37 triliun dengan harga penutupan sebesar 7.175,819 atau mengalami peningkatan 409,024 poin dan akumulasi net-buy selama periode Mei 2025 sebesar Rp5,53 triliun. SBN 10 tahun mengalami kenaikan harga dengan Yield posisi 28 Mei 2025 sebesar 6,821 atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan pergerakan harga pada periode sebelumnya. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fundamental perekonomian yang tangguh dan tetap mampu mengelola pembiayaan dan/atau modal secara kredibel dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para investor global.

Perkembangan Kondisi Fiskal Regional

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp402,19% miliar atau sebesar 26,57% dari target target tahun 2025 sebesar Rp1.513,63 miliar. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp190,91 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp111,61 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp393,47 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp99,26 miliar.

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp191,27 miliar dengan kontribusi 47,55%; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp97,08 miliar dengan kontribusi 24,13% dan Industri Pengolahan sebesar Rp29,39 miliar dengan kontrisbusi 7,31%. 

Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp165,26 miliar; Badan sebesar Rp140,03 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp56,69 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp296,60 miliar dan PKM sebesar Rp81,53 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp165,13 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp40,71 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp22,63 miliar atau 37,50% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi Cukai sebesar Rp22,45 miliar atau 37,55% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp177,49 juta atau 32,17% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,22% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,78%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp22,02 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 98,08% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp389,96 juta atau 1,74%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,18%.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp2,36 miliar atau 31,47% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,51 miliar. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp1,14 miliar atau 40,78% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp1,21 miliar atau 25,95%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp1,70 juta atau 15,12%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 48,36%; PNBP Aset sebesar 51,57%; dan PNBP Piutang Negara 0,07%.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp1.224,90 miliar atau 35,59% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.441,27 miliar. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp845,99 miliar atau 41,91% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp300,49 miliar atau 33,78% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp78,41 miliar atau 14,71% dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp4.880,24 miliar atau mencapai 42,43% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp11.501,74 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp182,16 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.082,29 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp953,44 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp648,60 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp7,19 miliar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum ada realisasi.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.038,08 miliar kepada 55,937 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp713,82 miliar yang disalurkan kepada 21.315 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp546,69 miliar kepada 15.729 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp351,54 miliar kepada 9.513 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp256,30 miliar kepada 4.725 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp115,84 miliar kepada 3.396 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp54,55 miliar kepada 1.259 debitur.

Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp25,61 miliar kepada 5.572 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp13,33 miliar untuk 2.824 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp5.44 miliar untuk 1.216 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp3,37 miliar untuk 769 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp2,87 miliar untuk 614 debitur, Kota Banjar sebesar Rp573 juta untuk 149 debitur.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp801,58 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 1.276.563 peserta. Kabupaten Ciamis sebesar Rp156,64 miliar untuk 254.467 peserta, Kabupaten Garut sebesar Rp241,75 miliar untuk 385.923 peserta, Kab. Pangandaran sebesar Rp43,95 miliar untuk 68.119 peserta, Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp214,41 miliar untuk 341.983 peserta, Kota Banjar sebesar Rp15,43 miliar untuk 23.750 peserta dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp129,38 miliar untuk 202.321 peserta.

Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp503,49 miliar dengan 839.154 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp255,86 miliar dengan 370.166 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) sebesar Rp42,23 miliar untuk 67.243 peserta.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp5.858,78 miliar atau 40,08% dari target sebesar Rp14.618,08 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp683,52 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 11,67% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp4.880,24 miliar atau 83,3%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp295,01 miliar atau 5,04%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 83,3% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp4.525,38 miliar atau 29,70% dari alokasi sebesar Rp15.234,77 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.362,13 miliar atau 52,2 % dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp857,83 miliar atau 18,96%; Belanja Modal sebesar Rp224,69 miliar atau 4,97%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1,080,74 miliar atau 23,8%.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya