Rilis APBN Juni 2025

Perekonomi Terkendali dan Terus Ekspansif

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 30 Juni 2025.

Kondisi dan sentimen perkonomian dalam negeri yang terkendali dan terus ekspansif menunjukkan kekuatan fundamental yang kokoh dan sesuai dengan proyeksi Pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari optimisme yang tercermin melalui Indeks Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masih terjaga di level optimis masing-masing sebesar 106,7 dan 128,9. Selain itu, likuiditas mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,5 persen secara yoy dengan nilai M2 sebesar Rp9.597,7 triliun. Pembiayaan sebagai salah satu indikator perluasan kegiatan usaha juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,6 persen secara yoy dengan tingkat penyaluran sebesar Rp7.956,4 triliun. Peningkatan tersebut bersumber dari penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) pada bulan Juni masing-masing sebesar Rp3.474,2 triliun dan Rp2.214,0 triliun atau dengan peningkatan masing-masing sebesar 4,3 dan 12,2 persen secara yoy. Meskipun likuiditas meningkat secara signifikan, inflasi tetap terjaga dengan tingkat inflasi sebesar 1,87 persen secara yoy atau berada pada rentang 2,5±1 persen, yang utamanya disumbang oleh komponen bergejolak/volatile food dan administered price 0,57 dan 1,34 persen yoy. Hal tersebut menunjukkan bahwa output perekonomian yang dihasilkan masih tetap terjaga.

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp486,36 miliar atau sebesar 32,13% dari target target tahun 2025 sebesar Rp1.513,63 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 40,99% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp228,59 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp137,82 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp425,34 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp119,52 miliar.

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp235,08 miliar dengan kontribusi 48,33%; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp114,62 miliar dengan kontribusi 23,57% dan Industri Pengolahan sebesar Rp37,18 miliar dengan kontrisbusi 7,64%.

Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp216,66 miliar; Badan sebesar Rp174,41 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp63,86 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp357,93 miliar dan PKM sebesar Rp111,90 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp216,43 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp49,72 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp24,56 miliar atau 40,69% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,39% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp24,33 miliar atau 40,70% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp221,20 juta atau 40,11% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,10% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,90%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp23,90 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 98,23% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp389,96 juta atau 1,6%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,17%.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp3,69 miliar atau 49,14% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,51 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,77% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp1,41 miliar atau 50,58% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp2,27 miliar atau 48,34%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp2,86 juta atau 25,33%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 38,42%; PNBP Aset sebesar 61,51%; dan PNBP Piutang Negara 0,08%.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp1.599,31 miliar atau 44,77% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.572,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 36,61% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.120,8 miliar atau 54,39% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp373,99 miliar atau 38,76% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp104,44 miliar atau 19,11% dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp5.976,33 miliar atau mencapai 52,10% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp11.471,04 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp243,94 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.688,35 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.302,19 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp706,33 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp15,20 miliar dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp13,77 miliar.

Dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.478,05 miliar kepada 77.178 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp869,92 miliar yang disalurkan kepada 28.447 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp661,56 miliar kepada 22.403 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp426,51 miliar kepada 12.963 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp310,45 miliar kepada 6.612 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp142,92 miliar kepada 4.964 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp66,67 miliar kepada 1.789 debitur.

Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp65,32 miliar kepada 14.601 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp33,88 miliar untuk 7.345 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp14,16 miliar untuk 3.254 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp8,24 miliar untuk 1.954 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp7,38 miliar untuk 1.602 debitur, Kota Banjar sebesar Rp1,66 miliar untuk 446 debitur.

Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp1.662,30 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 2.891.238 peserta. Kabupaten Garut tercatat sebagai penerima bansos terbesar, yaitu Rp499,48 miliar untuk 871.982 peserta, selanjutnya Kabupaten Tasikmalaya dengan Rp442,35 miliar untuk 769.512 peserta dan Kabupaten Ciamis sebesar Rp336,10 miliar untuk 598.257 peserta, selanjutnya Kota Tasikmalaya sebesar Rp261,88 miliar untuk 444.415 peserta dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp33,02 miliar untuk sekitar 56.044 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp1.161,03 miliar dengan 2.154.244 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp453,26 miliar dengan 663.524 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) Rp47,99 miliar dengan 73.470 peserta.

Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp7.207,7 miliar atau 49,31% dari target sebesar Rp14.618,08 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp860,9 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 11,94% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp5.976,33 miliar atau 82,92%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp370,47 miliar atau 5,14%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 82,92% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp5.637,01 miliar atau 37% dari alokasi sebesar Rp15.234,77 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.086,44 miliar atau 54,75 % dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.048,39 miliar atau 18,6%; Belanja Modal sebesar Rp283,19 miliar atau 5,02%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1.219,0 miliar atau 21,62%.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya