Rilis APBN Juli 2025

Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Juli 2025.

Perkembangan Kondisi Fiskal Regional

Kinerja penerimaan pajak  telah terealisasi sebesar Rp612,67 miliar atau sebesar 40,48% dari target target tahun 2025 sebesar Rp1.513,63 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 41.84% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp285,34 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp209,60 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp425,35 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp117,30 miliar.

Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp296,91 miliar dengan kontribusi 48,5%; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp136,60 miliar dengan kontribusi 22,31% dan Industri Pengolahan sebesar Rp46,21 miliar dengan kontrisbusi 7,55%.

Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp279,60 miliar; Badan sebesar Rp208,60 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp76,15 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp426,83 miliar dan PKM sebesar Rp151,36 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp279,36 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp60,45 miliar.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp30,86 miliar atau 51,13% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 2,65% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp30,60 miliar atau 51,17% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp257,58 juta atau 46,68% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,20% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,80%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp29,09 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 95,08% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp1,46 miliar atau 4,79%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,14%.

Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp4,48 miliar atau 59,54% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,51 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,85% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp1,95 miliar atau 69,59% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp2,52 miliar atau 53,62%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp2,93 juta atau 25,91%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 43,62%; PNBP Aset sebesar 56,31%; dan PNBP Piutang Negara 0,07%.

Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp1.934,31 miliar atau 52,86% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.659,64 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 32,06% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.286,85 miliar atau 62,39% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp482,88 miliar atau 46,38% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp164,58 miliar atau 29,61% dari pagu alokasi Belanja Modal.

Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp6.924,60 miliar atau mencapai 60,30% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp11.482,82 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp282,92 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.378,29 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.347,51 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp839,14 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp15,20 miliar dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp51,85 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.959,36 miliar kepada 99.618 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp1.034,05 miliar yang disalurkan kepada 36.661 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp793,15 miliar kepada 29.167 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp507,54 miliar kepada 16.322 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp372,36 miliar kepada 8.630 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp174,18 miliar kepada 6.546 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp78,09 miliar kepada 2.292 debitur.

Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp76,48 miliar kepada 17.025 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp39,33 miliar untuk 8.496 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp16,85 miliar untuk 3.831 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp9,66 miliar untuk 2.287 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp8,69 miliar untuk 1.884 debitur, Kota Banjar sebesar Rp1,95 miliar untuk 527 debitur.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp1.678,20 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 2.916.495 peserta. Kabupaten Garut tercatat sebagai penerima bansos terbesar, yaitu Rp504,02 miliar untuk 879.475 peserta, selanjutnya Kabupaten Tasikmalaya dengan Rp445,22 miliar untuk 773.606 peserta dan Kabupaten Ciamis sebesar Rp338,81 miliar untuk 602.083 peserta, selanjutnya Kota Tasikmalaya sebesar Rp265,51 miliar untuk 451.165 peserta dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp33,82 miliar untuk sekitar 57.322 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp1.168,99 miliar dengan 2.170.148 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp455,22 miliar dengan 666.336 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) Rp54,00 miliar dengan 80.011 peserta.

Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Pemerintah telah mencapai Rp37,56 miliar atau 59.61% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp63,01 miliar. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima banper terbesar, yaitu Rp15,33 miliar, selanjutnya Kabupaten Garut dengan Rp11,96 miliar dan Kabupaten Ciamis sebesar Rp3,78 miliar. Kabupaten Pangandaran sebesar Rp3,13 miliar dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp1,06 miliar.

Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp8.611,65 miliar atau 58,91% dari target sebesar Rp14.618,08 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.258,8 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 14,62% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp6.924,61 miliar atau 80,41%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp428,24 miliar atau 4,97%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 80,41% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp7.598,51 miliar atau 49,88% dari alokasi sebesar Rp15.234,77 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.935,68 miliar atau 51,8 % dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.695,93 miliar atau 22,32%; Belanja Modal sebesar Rp409,42 miliar atau 5,39%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1.557,50 miliar atau 20,5%.

Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya