Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone menyelenggarakan kegiatan Press Conference Periode Mei 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk Penyerapaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh satuan kerja mitra KPPN Watampone Wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo secara daring pada Kamis 11 Juni 2026.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone Rachmadi Wahyu Priyo Saptata menyampaikan bahwa, kinerja APBN di wilayah KPPN Watampone hingga Mei 2026 menunjukkan kondisi yang terjaga. Dari total pagu APBN sebesar Rp4,93 triliun, realisasi anggaran terus mengalami peningkatan baik pada sisi Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp750,69 miliar atau 50,20% dari pagu sebesar Rp1,49 triliun. Penyaluran ini dilakukan kepada 77 satuan kerja dari 18 Kementerian/Lembaga. Dari sisi komposisi, belanja masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp657,72 miliar (55,48%), disusul Belanja Barang sebesar Rp93,97 miliar (31,78%) dan Belanja Modal sebesar Rp4,01 miliar (17,35%).
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah kepada Pemerintah Daerah, untuk Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, telah mencapai Rp1,64 triliun atau 47,57% dari pagu sebesar Rp3,44 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15,59 miliar (30,29%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,17 triliun (48,31%), Dana Transfer Khusus sebesar Rp346,73 miliar (43,54%), serta Dana Desa sebesar Rp97,51 miliar (62,18%).
Untuk implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) mengalami peningkatan. Hingga periode pelaporan, penggunaan KKP di wilayah KPPN Watampone mencatatkan 832 transaksi dengan total nominal mencapai Rp1,906 miliar, yang melibatkan 39 satuan kerja dari total 53 satker. Sedangkan melalui CMS Tercatat sebanyak 8.303 transaksi telah dilakukan dengan total nominal mencapai Rp25,29 miliar, melibatkan 46 satuan kerja dari total 70 satker.
Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi PDMS KPPN Watampone Arriza Adiya, melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran yang menekankan penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian satuan kerja telah mampu menjaga realisasi anggaran sesuai target, namun masih terdapat satker yang perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan proses pengadaan, revisi anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.
Selain itu, juga menegaskan kepada seluruh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian output, serta memastikan penyusunan RPD dan target Halaman III DIPA dilakukan secara realistis. Dengan demikian, penyerapan anggaran Triwulan II dapat berjalan lebih optimal, berkualitas dan mendukung pencapaian output serta outcome program pemerintah secara efektif.
Melalui Press Conference ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjaga kualitas pengelolaan anggaran sehingga target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
