Sejak digulirkannya kebijakan Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2015, desa-desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Infrastruktur dasar semakin merata, akses pendidikan dan kesehatan membaik, serta program pemberdayaan masyarakat mulai menyentuh berbagai sektor. Namun, satu hal kini menjadi sorotan: bagaimana Dana Desa bisa mendorong lompatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang?
Jawabannya ada pada digitalisasi sektor pertanian dan perikanan—dua penopang utama ekonomi desa. Di tengah disrupsi teknologi dan ketidakpastian iklim global, inovasi berbasis digital bukan sekadar pilihan, tetapi keniscayaan.
Prioritas Nasional: Dana Desa untuk Transformasi Digital
Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 secara eksplisit menetapkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, termasuk pengembangan ekonomi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta transformasi digital desa.
Pada 2025, alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah ini, sekurangnya 20 persen atau sekitar Rp 14–16 triliun diarahkan untuk program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat desa. Artinya, ada ruang besar bagi desa-desa untuk mulai berinvestasi pada digitalisasi sektor pertanian dan perikanan secara terstruktur.
Mengapa Perlu Digitalisasi di Sektor Primer?
Kendala struktural di sektor pertanian dan perikanan desa sangat kompleks:
- Informasi pasar terbatas
- Produksi rentan terhadap perubahan cuaca
- Ketergantungan pada tengkulak
- Minim akses teknologi dan pelatihan
Digitalisasi adalah solusi lintas sektor. Aplikasi pertanian pintar, prediksi cuaca berbasis satelit, pemasaran digital hasil panen dan tangkapan laut, hingga sistem logistik desa akan menciptakan efisiensi, produktivitas, serta kemandirian ekonomi desa.
Tiga Pilar Strategis: Optimalisasi Dana Desa untuk Digitalisasi
| 1. | Pembangunan Infrastruktur Teknologi |
| Dana desa dapat digunakan untuk pengadaan perangkat keras seperti komputer desa, Wi-Fi publik, serta alat sensor pertanian dan cuaca. Tanpa infrastruktur dasar, akses teknologi akan terus menjadi kendala bagi petani dan nelayan. | |
| 2. | Aplikasi Lokal dan Integrasi Digital |
| Desa-desa bisa bekerja sama dengan startup dan lembaga riset untuk mengembangkan aplikasi lokal seperti Sistem Informasi Pertanian Terpadu, platform pemasaran digital hasil pertanian dan perikanan, serta aplikasi informasi cuaca dan prediksi pasokan. | |
| Contoh: Di Desa Sumbersari, Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Jabar Digital Service kembali menunjukkan dampak positifnya di sektor perikanan. Implementasi aplikasi dan smart feeder dari eFishery untuk pembudidaya ikan. Teknologi ini membantu petani ikan dalam mengatur pemberian pakan secara efisien dan memberikan dampak peningkatan efisiensi dalam budidaya ikan berkat penggunaan teknologi digital tersebut dalam Program Desa Digital Perikanan. | |
| 3. | Pelatihan dan Literasi Digital Warga Desa |
| Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pelatihan rutin bagi kelompok tani dan nelayan. Pelatihan bisa meliputi penggunaan aplikasi pertanian, strategi pemasaran daring, manajemen risiko usaha tani, hingga edukasi dasar keamanan digital. | |
| Contoh Desa Digital yang Adaptif |
Transformasi digital di sektor pertanian dan perikanan telah mulai diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, program smart farming berbasis Internet of Things (IoT) telah diterapkan untuk pemantauan kelembapan tanah dan pengaturan irigasi otomatis. Program ini dijalankan oleh dinas pertanian dan perguruan tinggi setempat, dan berdampak pada efisiensi penggunaan air serta pengurangan biaya operasional petani.
Di sektor perikanan, BMKG melalui aplikasi InfoBMKG dan INA-WIS telah menyediakan prakiraan cuaca laut harian dan informasi arus gelombang yang sangat membantu nelayan menentukan waktu melaut yang aman. Meski belum ada data spesifik dari kabupaten tertentu, laporan nasional menyebutkan peningkatan adopsi teknologi ini secara bertahap di berbagai pesisir Indonesia, khususnya di wilayah dengan akses jaringan yang stabil.
Transparansi dan Efektivitas Dana Desa
Digitalisasi tak hanya berdampak ekonomi. Sistem pelaporan digital berbasis dashboard keuangan desa mampu meningkatkan transparansi penggunaan dana desa. Masyarakat bisa memantau langsung realisasi anggaran, efektivitas program, dan perencanaan ke depan secara terbuka. Ini memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas fiskal.
Menuju Desa Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing
Dengan pendekatan digital yang tepat, petani dan nelayan desa tak lagi menjadi subjek pasif. Mereka menjadi pelaku ekonomi tangguh yang mampu bersaing di pasar terbuka, adaptif terhadap krisis iklim, dan tidak lagi bergantung pada tengkulak.
Transformasi ini sejalan dengan arah APBN 2025 yang menargetkan pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan antarkawasan.
Saatnya Desa Digital Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Dana desa adalah instrumen negara untuk menyeimbangkan ketimpangan. Namun nilainya akan stagnan jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Digitalisasi sektor pertanian dan perikanan adalah wujud konkret dari pembaruan desa, bukan hanya dalam hal teknologi, tapi dalam membangun kepercayaan diri kolektif masyarakat desa.
Sudah saatnya kita berhenti melihat petani dan nelayan sebagai objek belas kasih. Dengan dana desa yang digunakan secara cerdas dan terukur, mereka bisa menjadi salah satu simbol kemajuan bangsa.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi
