THE SERIES 1: DIGITALISASI PEMBAYARAN BELANJA NEGARA

Jejak Digital APBN: Transparansi dalam Setiap Rupiah 

"Dulu, kalau mau bayar pakai uang negara, harus bawa map tebal, tanda tangan basah, dan antre berjam-jam. Sekarang? Cukup klik, data langsung tercatat. Tapi benarkah semua semudah itu?"

Di balik layar anggaran negara, ada cerita besar yang sedang terjadi---dan sayangnya, belum banyak yang membicarakannya. Cerita ini tentang bagaimana negara mengubah cara belanjanya: dari pakai uang tunai dan tumpukan berkas, menjadi sistem digital yang serba nontunai.

Bayangkan: uang negara yang selama ini digunakan untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, membeli alat kesehatan, hingga menyalurkan bansos, kini dikelola lewat sistem digital yang bisa diawasi secara real-time. Bukan sekadar modernisasi, ini revolusi senyap di jantung birokrasi.

Dari Kertas ke Aplikasi

Beberapa tahun ke belakang, mungkin kita masih melihat bendahara instansi datang ke bank membawa berkas setebal kamus. Segala pengeluaran negara harus melalui proses panjang: cek dokumen, tanda tangan pejabat, verifikasi berlapis, dan belum tentu cair cepat. Masalah klasik seperti keterlambatan, salah hitung, bahkan potensi penyimpangan bukan hal baru.

Kini, berkat adanya transformasi sistem perbendaharaan seperti SPAN, SAKTI, kemudian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System (CMS) termasuk QRIS dalam transaksi belanja megara, maka transaksi pemerintah pusat hampir 100% dilakukan secara nontunai. Sistem ini ibarat dompet digital pemerintah. Setiap pengeluaran langsung tercatat, bisa dilacak, dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa repot simpan berkas fisik.

Transaksi belanja negara pun menjadi lebih efisien, cepat, dan---yang paling penting---lebih transparan.

Tapi Teknologi Saja Tak Cukup

Meski sistem sudah digital, apakah semuanya otomatis jadi lebih mudah? Belum tentu.

Masih banyak pengelola keuangan yang harus beradaptasi. Tak sedikit pegawai di daerah yang masih belum menggunakannya secara optimal karena belum meratanya sistem pembayaran digital, ada juga yang masih belum terbiasa mengoperasikan sistem, atau bahkan ada perasaan takut salah klik karena takut dana tidak tertransfer ke pihak penerima.

Di sinilah masalah paling besar justru muncul: Teknologi masih belum merata karena keterbatasan akses dan tentunya harus didukung budaya kerja yang siap berubah.

Teknologi bisa diinstal, aplikasi bisa dikembangkan, tapi pemerataan tekonologi di daerah yang tergolong 3 T (Daerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar)  butuh waktu, biaya, infrastruktur dan tentunya pendampingan, dan kesabaran dalam melatih kemampuan penggunaan teknologi.

Kadang, ketakutan itu masuk akal. Beberapa sistem digital belum sepenuhnya stabil. Error saat jam sibuk, server yang lambat, hingga tampilan antarmuka yang membingungkan membuat sebagian petugas frustrasi. Tak jarang, mereka diam-diam mencetak ulang data manual "jaga-jaga kalau sistem error."

Di Ujung Negeri, Tantangannya Lebih Nyata

Bagi satuan kerja yang berada di Jakarta atau kota besar, mungkin digitalisasi terasa sebagai penyederhanaan. Tapi bagaimana dengan pegawai di daerah pelosok?

Bayangkan satuan kerja di wilayah 3T: sinyal internet lemah, perangkat komputer terbatas, listrik yang sering padam. Di sana, sistem digital bukan solusi cepat---kadang justru menjadi tantangan tambahan.

Ada bendahara yang harus naik bukit demi mendapatkan sinyal untuk unggah dokumen. Ada pegawai yang harus merogoh kantong pribadi untuk pergi ke kota demi menyelesaikan laporan karena internet kantor mati total.

Digitalisasi, jika tidak dibarengi dengan pemerataan infrastruktur dan pelatihan, bisa melahirkan kesenjangan digital dalam birokrasi. Ini tentu bertentangan dengan semangat inklusivitas pengelolaan keuangan negara.

Bukan Sekadar Soal Anggaran, Tapi Soal Kepercayaan

Digitalisasi belanja negara bukan hanya soal efisiensi, melainkan soal kepercayaan publik. Dengan sistem yang transparan dan tercatat secara digital, praktik korupsi, pemborosan, atau penyimpangan bisa ditekan.

Setiap transaksi bisa ditelusuri. Siapa membayar apa, kapan, dan untuk apa---semua bisa dikonfirmasi. Sistem digital memberi negara kemampuan untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan lebih baik.

Dan di era di mana publik semakin kritis dan menuntut keterbukaan, hal ini bukan sekadar bonus---tapi keharusan.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tapi untuk memastikan revolusi digital ini benar-benar berdampak, ada beberapa hal yang harus terus diperjuangkan:

1. Peningkatan kapasitas SDM, terutama di daerah, agar tak tertinggal dari perkembangan sistem.
2. Pemerataan infrastruktur digital, supaya semua satuan kerja punya akses dan kemampuan yang setara.
3. Penyempurnaan sistem, agar lebih user-friendly, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
4. Membangun budaya kerja baru yang adaptif, terbuka pada inovasi, dan tidak alergi terhadap perubahan.

Dari Klik Kecil Menuju Dampak Besar

Revolusi digital dalam pengelolaan belanja negara bukan lagi wacana. Ia sedang berlangsung. Dan kita semua adalah saksi dari perubahan itu.

Dari kas ke klik, dari berkas ke dashboard, dari budaya birokrasi lama menuju birokrasi modern yang bisa diawasi publik. Inilah masa depan pengelolaan uang rakyat.

Setiap klik yang dilakukan oleh bendahara pengelola dana APBN hari ini adalah bentuk tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita bisa menjaga arah dan semangatnya, birokrasi kita tak hanya akan lebih efisien---tapi juga lebih dipercaya.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi