Setiap tahun, kita menyaksikan konferensi pers dari pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka-angka besar diumumkan: ratusan triliun rupiah untuk pendidikan, puluhan triliun untuk kesehatan, subsidi energi, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur strategis. Namun, satu pertanyaan mendasar terus mengemuka: apakah semua anggaran itu telah benar-benar berdampak pada hidup rakyat?

Kini, kita harus bergeser dari paradigma lama: dari sekadar fokus pada serapan anggaran ke pencapaian dampak nyata. Dari laporan angka ke laporan perubahan. Dari sekadar membelanjakan uang negara ke memastikan bahwa belanja tersebut menjawab kebutuhan rakyat paling mendesak.

Inilah saatnya publik terlibat penuh: mengawal, mengkritisi, dan memastikan APBN KiTa---yang artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Faktual---benar-benar mencerminkan "kinerja" dan "fakta" yang berpihak pada rakyat.

APBN KiTa: Bukan Lagi Sekadar Angka

APBN adalah instrumen utama kebijakan fiskal. Ia bukan sekadar dokumen keuangan negara, tetapi alat negara untuk hadir dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari subsidi pupuk untuk petani, bantuan iuran BPJS untuk warga miskin, pembangunan jalan dan jembatan, hingga beasiswa untuk mahasiswa berprestasi---semua bersumber dari APBN.

Namun, angka-angka itu kerap tidak dipahami sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan masih beranggapan bahwa anggaran negara adalah urusan elite dan birokrasi semata. Padahal, sumber utamanya berasal dari kita semua: pajak yang kita bayar, iuran yang kita setorkan, dan utang negara yang kelak ditanggung generasi mendatang.

Transparansi: Menyulap Data Jadi Cerita Publik

Kementerian Keuangan sudah menginisiasi berbagai langkah keterbukaan, termasuk menerbitkan dokumen APBN KiTa tiap bulan dan dashboard kinerja anggaran secara daring. Namun tantangannya adalah literasi publik yang masih kurang.

Di sinilah pentingnya pendekatan naratif. Transparansi bukan hanya tentang membuka data, tetapi membuatnya mudah dimengerti, dirasakan, dan dicerna. Angka Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial pada APBN 2025, misalnya, harus diterjemahkan menjadi cerita tentang bagaimana kehidupan masyarakat di desa terpencil yang tetap bisa memenuhi kebutuhan sembako murah dan berobat gratis di Rumah Sakit/Puskesmas karena adanya jaminan perlindungan sosial dari negara.

Jika masyarakat bisa memahami alokasi dan manfaat APBN, maka akan tumbuh rasa memiliki. Dan dari rasa memiliki itulah tumbuh partisipasi.

Akuntabilitas: Serapan Tinggi Bukan Jaminan Kinerja

Sudah menjadi rahasia umum, menjelang akhir tahun anggaran, terkadang masih banyak instansi "berlomba" membelanjakan dana agar serapan terlihat tinggi. Belanja yang dilakukan mendekati akhir tahun terkadang makna  efisiensi dikesampingkan, yang penting dana tidak "mengendap".

Masalahnya, serapan bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan. Sebuah proyek bisa terserap penuh, namun tidak memberi manfaat signifikan. Misalnya, membangun rumah sakit tanpa fasilitas yang memadai atau jumlah dokter yang masih minim, atau membuat pelatihan wirausaha tanpa akses modal lanjutan.

Kita perlu menggeser evaluasi kinerja dari "berapa yang dibelanjakan" menjadi "apa yang dihasilkan". Dampak bukan hanya angka, tapi cerita perubahan yang nyata: angka kemiskinan yang menurun, stunting yang berkurang, atau UMKM yang naik kelas.

Efisiensi: Belanja Negara Harus Cerdas dan Berdampak

Dengan defisit fiskal yang dikendalikan dan utang negara yang harus dijaga agar tetap sehat, pemerintah tidak bisa lagi "boros dalam diam". Setiap rupiah harus cermat ditujukan pada prioritas nasional.

Itu berarti, belanja yang tidak produktif harus dipangkas. Program-program dari tahun ke tahun tanpa evaluasi dampak harus dihentikan. Sebaliknya, penguatan belanja produktif---seperti pendidikan vokasi, digitalisasi layanan publik, dan insentif pajak untuk pelaku usaha kecil---harus diperluas.

Digitalisasi anggaran negara yang kini gencar dilakukan lewat aplikasi seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah contoh efisiensi yang mendekatkan belanja negara dengan transparansi dan kontrol real-time.

Publik Harus Jadi Pengawal, Bukan Penonton

Sudah saatnya masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, tidak apatis terhadap APBN. Jika dulu anggaran dianggap urusan elite, maka sekarang dengan keterbukaan data dan kanal digital, siapa pun bisa terlibat.

Beberapa bentuk partisipasi yang bisa dilakukan publik antara lain:

• Mengakses dan membaca APBN KiTa setiap bulan sebagai bahan edukasi diri dan komunitas.
• Ikut serta dalam forum Musrenbang lokal untuk menyuarakan kebutuhan riil masyarakat.
• Melaporkan ketidaksesuaian proyek atau program pemerintah melalui kanal pengaduan resmi.
• Menjadi bagian dari komunitas pemantau anggaran di daerah.

Saat Anggaran Menjelma Harapan

APBN bukan sekadar laporan keuangan negara. Ia adalah wajah kehadiran negara di tengah rakyatnya. Namun wajah itu hanya akan terlihat jika transparansi dijaga, akuntabilitas ditegakkan, dan efisiensi terus diperjuangkan. Lebih dari itu, keterlibatan publik dalam mengawal dan menghidupkan APBN menjadi sangat krusial agar anggaran benar-benar menjelma menjadi harapan yang nyata.

Kita tidak butuh anggaran besar yang dibelanjakan dengan semangat administratif semata. Kita butuh anggaran yang hidup---yang bisa dirasakan, dijaga, dan diperjuangkan bersama. Karena pada akhirnya, bukan sekadar negara yang hadir untuk rakyat. Tapi rakyat juga harus hadir untuk menjaga negara.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi