APBN Bukan Sekadar Angka

Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, masyarakat Indonesia membutuhkan satu pegangan kuat yang dapat melindungi daya beli, menciptakan lapangan kerja, serta membawa harapan keluar dari jurang kemiskinan. Pegangan itu bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagi sebagian orang, APBN mungkin terdengar teknokratis dan hanya menjadi milik para ekonom serta pejabat birokrasi. Namun, sesungguhnya APBN adalah denyut nadi perekonomian nasional dan merupakan instrumen nyata kehadiran negara untuk rakyatnya.

APBN bukan sekadar angka-angka dalam neraca keuangan negara. Di balik setiap rupiah yang tercantum di dalamnya, terdapat harapan para petani untuk pupuk yang terjangkau, cita-cita para pelajar dari keluarga sederhana agar tetap bisa bersekolah, dan asa para ibu rumah tangga agar harga kebutuhan pokok tidak melambung. APBN adalah milik kita semua. Dan peran terbesarnya hari ini adalah menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.

Menjaga Daya Beli: Tugas Negara yang Tak Boleh Lalai

Kondisi perekonomian global yang tertekan oleh krisis energi, inflasi pangan, dan geopolitik internasional memberi tekanan hebat terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan pokok cenderung naik, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat tidak mengalami peningkatan yang seimbang. Dalam situasi inilah, APBN hadir sebagai garda terdepan pelindung daya beli masyarakat.

Perlindungan sosial menjadi salah satu strategi utama dalam kerangka APBN. Pemerintah terus memperkuat berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), subsidi energi, dan berbagai bantuan tunai lainnya. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 503,2 triliun untuk perlindungan sosial, sebuah langkah besar yang mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat paling rentan.

Daya beli masyarakat bukan sekadar soal konsumsi individu, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sekitar 55-60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bersumber dari konsumsi rumah tangga. Jika daya beli melemah, roda ekonomi melambat. Maka, menjaga daya beli sesungguhnya adalah menjaga agar ekonomi Indonesia tetap bergerak, agar warung tetap ramai, agar pasar tradisional tetap hidup, agar aktivitas produksi tidak berhenti.

Perluasan Lapangan Kerja: Membangun Martabat Hidup Rakyat

Di atas segalanya, rakyat Indonesia tidak ingin terus bergantung pada bantuan. Yang diinginkan adalah pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, serta kesempatan untuk memperbaiki nasib melalui keringat dan usaha sendiri. APBN mengambil posisi penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja produktif.

Salah satu caranya adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Jalan desa, bendungan, irigasi pertanian, dan pelabuhan kecil di daerah terpencil bukan hanya proyek pembangunan fisik. Ia adalah pintu pembuka bagi penciptaan lapangan kerja baru. Melalui proyek padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, APBN menyalurkan dana bukan hanya untuk membangun jalan, tetapi juga untuk memberikan penghasilan kepada buruh harian, tukang batu, hingga pemilik warung makan di sekitar lokasi proyek.

Di luar sektor infrastruktur, pemerintah juga terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro, pemerintah membantu pelaku UMKM agar dapat memperluas usahanya dan menyerap tenaga kerja baru.

Digitalisasi juga menjadi perhatian serius. Di era ekonomi digital, APBN mendukung berbagai pelatihan dan pendampingan digitalisasi UMKM agar mereka bisa menembus pasar lebih luas melalui platform daring. Dengan lebih dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, sektor ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi benteng kokoh perekonomian nasional dari goncangan global.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Membuka Jalan Masa Depan

Kemiskinan bukan sekadar soal angka, melainkan soal kehidupan nyata. Ini tentang seorang anak yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk bersekolah karena tidak ada akses jalan yang baik. Ini tentang keluarga yang harus memilih antara membeli beras atau obat untuk anaknya. Maka, pengentasan kemiskinan adalah pekerjaan besar yang harus melibatkan seluruh kekuatan bangsa, dan APBN berada di garis depan perjuangan ini.

Program perlindungan sosial seperti PKH dan bantuan pangan memang penting untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, pendidikan dan kesehatan menjadi kunci. Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta berbagai beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu menjadi investasi jangka panjang yang dampaknya baru akan terasa puluhan tahun ke depan.

Satu hal yang sangat penting adalah peran Dana Desa. Sejak 2015 hingga 2024, lebih dari Rp 539 triliun Dana Desa telah dikucurkan ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Dana ini membangun infrastruktur desa, membuka akses jalan, membangun pasar, hingga mendanai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Inilah salah satu kebijakan APBN paling revolusioner yang dampaknya nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya di perdesaan.

Pemerataan Kesejahteraan: Indonesia yang Tidak Jawa Sentris

Pemerataan kesejahteraan menjadi agenda abadi Indonesia sejak kemerdekaan. APBN hadir bukan hanya untuk Jakarta atau Pulau Jawa, tetapi untuk seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Melalui skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah memberikan kewenangan dan anggaran bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah sesuai potensi masing-masing.

Pemerintah menyadari betul bahwa ketimpangan antarwilayah merupakan salah satu sumber ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu, proyek-proyek strategis nasional yang didanai APBN semakin banyak diarahkan ke luar Jawa. Infrastruktur tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri mulai tumbuh di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.

Tidak hanya pembangunan fisik, APBN juga hadir melalui anggaran kesehatan dan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dengan upaya ini, kita mulai melihat perubahan nyata: akses listrik yang mulai merata, anak-anak di daerah 3 T sudah  bisa bersekolah dengan seragam baru, dan layanan kesehatan dasar yang mulai hadir di pelosok.

Saatnya Rakyat Memahami Uang Mereka Sendiri

Satu hal yang harus terus didorong adalah literasi tentang APBN. Masyarakat harus sadar bahwa semua fasilitas publik yang dinikmati, mulai dari jalan, sekolah, hingga puskesmas, adalah hasil dari kerja APBN. Masyarakat perlu memahami bahwa APBN bersumber dari pajak yang mereka bayarkan dan utang yang kelak harus dilunasi bersama.

Dengan pemahaman itu, masyarakat akan lebih kritis, lebih terlibat, dan lebih partisipatif dalam mengawal jalannya anggaran negara. Keterbukaan informasi publik, transparansi realisasi APBN, dan peran aktif masyarakat sipil menjadi benteng terakhir agar APBN betul-betul digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

APBN Adalah Nafas Rakyat

Di tengah gejolak global, APBN Indonesia hadir sebagai perisai yang melindungi rakyat dari guncangan ekonomi. Ia adalah benteng yang menjaga daya beli masyarakat. Ia adalah jembatan menuju lapangan kerja yang layak. Ia adalah motor penggerak pengentasan kemiskinan. Dan yang terpenting, APBN adalah jaminan bahwa negara hadir di setiap sudut negeri, membawa harapan untuk masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Sudah saatnya kita memandang APBN bukan sekadar laporan keuangan negara, tetapi sebagai wujud nyata keberpihakan negara terhadap rakyatnya. APBN adalah alat kita bersama untuk memastikan Indonesia terus tumbuh, merata, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi