Membeli rumah bagi generasi milenial kerap terasa seperti mengejar bayangan. Harga properti yang terus melambung, biaya hidup yang tak kunjung turun, serta sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya ramah generasi muda, membuat memiliki rumah menjadi impian yang dianggap terlalu tinggi. Dalam ruang-ruang diskusi daring maupun percakapan warung kopi, ungkapan “rumah hanyalah ilusi untuk milenial” telah menjadi semacam frasa sarkastik yang menyedihkan.
Namun, benarkah negara tinggal diam melihat mimpi warganya menguap begitu saja? Tidak. Lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah sesungguhnya sedang bekerja senyap tetapi sistematis, membuka jalan agar impian itu dapat diakses, selangkah demi selangkah.
Ketimpangan antara Harga dan Daya Beli
Bagi banyak generasi muda, membeli rumah pribadi bukanlah hal yang mudah. Di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat, menabung untuk uang muka rumah atau mencicil KPR seringkali menjadi hal yang tertunda. Ketimpangan ini menghadirkan kegelisahan kolektif—bahwa antara kebutuhan dan kemampuan telah terbentang jurang yang makin lebar.
Rumah bukanlah barang mewah. Ia adalah kebutuhan primer yang menjadi fondasi bagi stabilitas keluarga dan produktivitas generasi. Karena itu, saat rumah menjadi terlalu mahal untuk dijangkau, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis.
Negara menyadari hal ini. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, generasi muda diposisikan sebagai lokomotif kemajuan. Namun bagaimana mungkin generasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan jika mereka sendiri kesulitan mendapatkan ruang tinggal yang layak?
APBN sebagai Instrumen Intervensi Sosial dan Ekonomi
APBN bukan sekadar neraca keuangan negara. Ia adalah instrumen kebijakan publik yang hidup dan strategis. Di sinilah peran penting APBN menampakkan wujud nyatanya dalam mendukung akses perumahan terjangkau.
Pada 2025, pemerintah kembali mengalokasikan dana besar melalui skema pembiayaan perumahan seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Anggaran ini ditujukan untuk menutup selisih bunga agar milenial bisa mencicil rumah dengan tenor panjang dan bunga ringan.
Data Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR mencatat, sepanjang 2010–2024, lebih dari 1,3 juta rumah telah dibantu melalui skema FLPP. Pada tahun 2025, ditargetkan penambahan menjadi 350.000 unit rumah bersubsidi, mayoritas menyasar milenial berpenghasilan rendah dan menengah.
Inovasi dan Digitalisasi dalam Layanan Perumahan
Tak hanya soal subsidi, pemerintah juga memperkuat ekosistem digitalisasi pembiayaan perumahan. Lewat sistem SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), generasi muda bisa mendaftar rumah bersubsidi secara daring, mengecek status pengajuan, hingga memperoleh simulasi KPR.
Kementerian PUPR bahkan bekerja sama dengan BUMN dan pengembang swasta untuk memastikan kualitas rumah subsidi terus meningkat, tidak lagi seperti masa lalu yang sering diwarnai keluhan soal lokasi terpencil, infrastruktur minim, dan mutu bangunan rendah.
Literasi APBN: Menyadarkan Peran Negara dalam Kehidupan Sehari-hari
Banyak milenial mengaku tidak tahu bahwa bantuan perumahan berasal dari APBN. Inilah tantangan literasi keuangan dan literasi APBN yang masih rendah. Masyarakat kadang mengira APBN hanya urusan elit birokrat dan politisi, padahal sejatinya APBN adalah milik rakyat dan untuk rakyat.
Kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara—baik untuk subsidi rumah, pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, atau bansos—adalah bentuk hadirnya negara dalam kehidupan nyata. Maka memahami APBN bukan lagi tugas ekonom atau wartawan ekonomi saja, melainkan kebutuhan semua warga negara.
Sinergi Pusat dan Daerah: Pekerjaan Belum Selesai
Meski APBN telah menghadirkan banyak instrumen solusi, pekerjaan belum selesai. Akses ke perumahan masih menghadapi tantangan—mulai dari ketersediaan lahan, kepastian hukum, hingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dalam hal ini, generasi muda juga memegang peran penting. Mereka perlu membekali diri dengan literasi finansial, membangun kedisiplinan ekonomi, serta aktif mencari informasi tentang program-program yang tersedia. Dengan demikian, peran negara dan partisipasi warga bisa saling melengkapi.
Menolak Pesimisme, Merawat Harapan
Generasi milenial tidak boleh hanya diam dan pasrah pada narasi pesimistis bahwa rumah adalah ilusi. Negara telah membuka celah dan menyediakan alat. Kini giliran generasi muda untuk lebih melek literasi finansial, disiplin menabung, dan memanfaatkan setiap peluang program subsidi perumahan.
Kita tidak bisa menjamin semua orang akan langsung punya rumah dalam waktu dekat. Tapi lewat intervensi APBN yang terencana, terukur, dan berpihak pada rakyat, kita sedang membangun jembatan dari ilusi menuju solusi.
APBN bukan sekadar angka-angka dalam dokumen negara. Ia adalah napas kolektif, yang bila dikelola dengan bijak dan diawasi dengan ketat, dapat menjadi kunci bagi setiap anak bangsa—termasuk generasi milenial—untuk mengejar mimpinya. Termasuk mimpi sederhana namun krusial: memiliki rumah sendiri.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi
