Dalam peta perjalanan panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045, tahun anggaran 2025 menjadi simpul penting yang menandai babak baru dalam sejarah pembangunan nasional. Didesain sebagai APBN transisi, rancangan kebijakan fiskal tahun depan tidak hanya menjembatani pergantian pemerintahan, melainkan juga menyinergikan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah lanskap global yang penuh gejolak.
Di tengah stagnasi ekonomi dunia, kinerja perekonomian Indonesia justru menunjukkan daya tahan (resiliensi) yang patut diapresiasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia hingga pertengahan 2025, masih mencatatkan surplus. Terakhir, pada Juni 2025, surplus mencapai USD 4,10 miliar, didorong oleh ekspor nonmigas terutama dari sektor manufaktur dan hilirisasi mineral.
Inflasi Terjaga, Fundamental Ekonomi Stabil
Laju inflasi nasional tetap terkendali pada kisaran 1,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat (2,7%), India (2,1%), dan Jepang (3,3%). Ini merupakan hasil sinergi bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terus menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di saat negara lain bergulat dengan tekanan harga dan disrupsi rantai pasok, Indonesia tetap mampu mengendalikan harga pangan dan energi.
Namun demikian, tantangan global bukanlah hal sepele. Penurunan inflasi global yang masih lambat menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral negara-negara maju, seperti The Fed dan ECB. Akibatnya, arus modal global tetap volatil dan tekanan nilai tukar menjadi tantangan tersendiri bagi emerging markets, termasuk Indonesia.
Geopolitik dan Fragmentasi Global: Ancaman Nyata
Ketegangan geopolitik dunia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Konflik Rusia-Ukraina masih terus berlangsung, dan eskalasi di kawasan Timur Tengah kembali meningkat seiring konflik di Jalur Gaza. Selain itu, rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, berdampak pada fragmentasi rantai pasok global dan meningkatnya kebijakan proteksionisme.
Dampaknya tak hanya terasa di sektor perdagangan, tetapi juga pada ketidakpastian harga komoditas strategis, terutama energi dan pangan. Dalam situasi ini, APBN harus mampu memberikan bantalan fiskal sekaligus fleksibilitas untuk merespons perubahan cepat di tingkat global.
APBN 2025: Pilar Menuju Asta Cita
Dalam Nota Keuangan 2025 yang disampaikan pemerintah kepada DPR, bahwa APBN diarahkan untuk:
- Menjaga kesinambungan fiskal dengan defisit anggaran dijaga sekitar 2,78% terhadap PDB.
- Mendorong produktivitas belanja negara melalui fokus pada SDM unggul, infrastruktur konektivitas, serta transformasi ekonomi hijau dan digital.
- Menjadi jembatan program prioritas pemerintahan saat ini dengan pemerintahan berikutnya, terutama dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah juga menegaskan bahwa desain APBN 2025 berfungsi sebagai instrumen penopang transformasi struktural, melalui penguatan sektor industri manufaktur berteknologi tinggi, hilirisasi SDA, serta ekspansi sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif dan digital.
Transformasi Hijau dan Ekonomi Masa Depan
Komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan pembangunan rendah karbon juga tertuang secara eksplisit dalam postur belanja negara. Program transformasi ekonomi hijau seperti pembangunan ekosistem kendaraan listrik, carbon pricing, dan penguatan regulasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan mendapat porsi belanja strategis.
Dalam konteks ini, APBN tidak hanya menjalankan fungsi fiskal klasik---mendistribusi dan menstabilkan---tetapi juga menjadi instrumen perubahan, yang memungkinkan Indonesia melompat ke orbit pertumbuhan berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
Reformasi Struktural dan Fiskal Berkelanjutan
Langkah-langkah reformasi perpajakan, efisiensi belanja, serta digitalisasi sistem fiskal tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025, dengan rasio pajak terhadap PDB sekitar 10%.
Selain itu, penguatan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan insentif berbasis kinerja daerah, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus tematik, serta dukungan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.
Mengawal Jalan Menuju 2045
APBN 2025 bukan sekadar angka dalam dokumen negara. Ia adalah narasi besar tentang harapan, jembatan kebijakan, dan fondasi bagi Indonesia masa depan. Dalam turbulensi global yang tidak menentu, kemampuan negara menjaga keseimbangan antara fiscal space dan economic resilience adalah prestasi strategis.
Pekerjaan besar memang belum selesai. Tetapi fondasi yang kuat telah diletakkan: ekonomi yang tangguh, APBN yang kredibel, dan arah kebijakan yang terukur. Kini, tantangannya adalah menjaga keberlanjutan dan konsistensi, agar pada 2045 kelak, kita tidak hanya menyaksikan Indonesia Emas dari jauh, tetapi betul-betul hidup di dalamnya.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi
