Di balik gegap gempita pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setiap tahun disampaikan dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN, ada denyut nadi ekonomi yang sesungguhnya menghidupi sebagian besar masyarakat: usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka hadir di setiap sudut jalan, pasar tradisional, hingga platform digital; dari pedagang kaki lima, pengrajin batik, petani kopi, hingga startup kuliner lokal. Namun, justru sektor inilah yang kerap kali paling rentan terhadap guncangan ekonomi, krisis global, hingga disrupsi teknologi.

Dalam konteks itulah, Program UMKM Merdeka digulirkan. Sebuah ikhtiar negara untuk tidak sekadar membangun infrastruktur fisik berskala besar, tetapi juga memperkuat pilar ekonomi rakyat yang menjadi basis ketahanan bangsa. Kata "merdeka" yang disematkan bukanlah jargon kosong, melainkan sebuah visi: membebaskan UMKM dari ketertinggalan, keterbatasan akses, dan ketergantungan pada struktur ekonomi yang timpang.

UMKM: Raksasa Tersembunyi Ekonomi Indonesia

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, UMKM menyumbang sekitar 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Namun, kontras dengan kontribusinya yang begitu besar, UMKM masih dihadapkan pada permasalahan klasik: akses pembiayaan yang sempit, rendahnya literasi digital, kualitas produksi yang belum konsisten, hingga minimnya penetrasi pasar global.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka UMKM hanya akan menjadi "raksasa yang tidur"---kuat dalam jumlah, tetapi lemah dalam daya saing. Karena itu, Program UMKM Merdeka hadir sebagai katalis untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.

Tiga Pilar Transformasi

Ada tiga pilar utama yang menopang program ini: akses pembiayaan inklusif, digitalisasi, dan integrasi ke rantai pasok global.

Ekosistem Pendukung: Akademisi, Komunitas, dan Konsumen

Namun, tidak cukup bila program ini hanya bertumpu pada regulasi pemerintah. Perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas bisnis, dan masyarakat luas harus turut terlibat. Akademisi dapat memberi pendampingan berbasis riset dan inovasi. Komunitas bisnis bisa membuka akses jejaring dan pasar. Dan masyarakat, sebagai konsumen, punya tanggung jawab moral untuk mengutamakan produk lokal.

Narasi "Bangga Buatan Indonesia" harus menjadi budaya, bukan sekadar kampanye temporer. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sejatinya kita sedang menopang keluarga-keluarga kecil, membuka lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Tantangan dan Jalan Panjang

Meski demikian, jalan menuju "kemerdekaan" UMKM tidak akan mulus. Infrastruktur distribusi yang belum merata, keterbatasan akses internet di pelosok, hingga mentalitas pelaku usaha yang masih tradisional menjadi tantangan besar. Belum lagi kompetisi ketat dengan produk luar negeri yang lebih murah dan terstandarisasi.

Program UMKM Merdeka harus diiringi dengan evaluasi berkelanjutan dan keberanian untuk memperbaiki kelemahan di lapangan. Tanpa konsistensi, program ini hanya akan menjadi deretan dokumen kebijakan tanpa dampak nyata.

Menuju Kemandirian Ekonomi Rakyat

Lebih dari sekadar program ekonomi, UMKM Merdeka adalah gerakan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa kemandirian bangsa tidak hanya dibangun dari gedung pencakar langit di ibu kota, melainkan juga dari warung kecil di pinggir jalan, dari pengrajin sederhana di pelosok desa, hingga dari inovasi kreatif anak muda yang memanfaatkan teknologi.

Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, UMKM Merdeka akan menjadi tonggak sejarah baru. Ia bukan hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan kemandirian. Pada akhirnya, dari tangan-tangan kecil inilah lahir kekuatan besar untuk meneguhkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara ekonomi.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi