Tidak ada negara yang benar-benar sejahtera tanpa fondasi ekonomi rakyat yang kokoh. Di Indonesia, fondasi itu diwujudkan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan, jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 65 juta unit, menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja. Angka-angka tersebut mengilustrasikan betapa vitalnya sektor UMKM bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi inklusif.
Namun, kontribusi besar itu tidak serta-merta membuat UMKM terbebas dari berbagai keterbatasan. Akses pembiayaan yang masih minim, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan dalam menembus pasar global masih menjadi tantangan klasik yang membelenggu. Di sinilah kehadiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting: bukan sekadar dokumen fiskal yang berisi angka-angka penerimaan dan belanja, melainkan instrumen untuk merajut sinergi dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan UMKM yang naik kelas dan berdikari.
APBN sebagai Wujud Keberpihakan
APBN sesungguhnya adalah potret keberpihakan negara. Setiap rupiah yang dialokasikan di dalamnya memiliki makna strategis untuk menjembatani kesenjangan dan memajukan ekonomi rakyat. Dukungan konkret bagi UMKM hadir melalui berbagai kebijakan, mulai dari subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), program penjaminan pembiayaan, hingga berbagai pelatihan dan pendampingan usaha.
Di sisi lain, instrumen perpajakan juga diarahkan agar tidak membebani UMKM. Relaksasi pajak final sebesar 0,5 persen dari omzet, sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, menjadi salah satu bentuk keberpihakan. Kebijakan ini memang bersifat transisi, tetapi tetap memberi napas panjang bagi UMKM dalam mengembangkan kapasitas usaha.
Selain itu, dukungan APBN juga mengalir melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Porsi Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar 30 persen dari total belanja APBN digunakan untuk menopang pembangunan di wilayah, termasuk penyediaan infrastruktur ekonomi lokal seperti revitalisasi pasar rakyat, pembangunan sentra industri kecil-menengah, serta fasilitas pendukung digitalisasi usaha. Walau tidak ada nomenklatur khusus “DAK UMKM”, sebagian Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk aktivitas ekonomi produktif masyarakat di daerah.
Sinergi dan Kolaborasi sebagai Kunci
Keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak mungkin berjalan dengan pendekatan satu arah. Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, lembaga keuangan, hingga perguruan tinggi mesti bersatu dalam ekosistem yang saling menopang.
Dukungan permodalan melalui KUR, misalnya, harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi pemasaran agar penyerapan dana benar-benar menghasilkan produktivitas. Demikian pula, pembangunan infrastruktur fisik dan digital mesti diiringi dengan pembukaan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global.
UMKM juga perlu difasilitasi untuk masuk dalam rantai pasok industri besar. Kolaborasi semacam ini akan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi nasional sekaligus membuka jalan menuju pasar global. Dengan cara itu, UMKM tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia.
Menuju UMKM yang Berdikari
Berdikari bagi UMKM bukan berarti berjalan tanpa dukungan, melainkan mampu berdiri tegak dan berdaya saing dalam pasar yang kian kompetitif. APBN hadir untuk memberikan tangga, tetapi langkah naik tetap harus dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri.
Transformasi digital, peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar nasional maupun internasional, serta inovasi berkelanjutan menjadi syarat mutlak agar UMKM tidak hanya bertahan, melainkan juga berkembang. Pemerintah wajib memastikan jalur pembinaan, akses pembiayaan, dan infrastruktur tersedia. Namun, komitmen dan daya juang para pelaku usaha menjadi faktor penentu.
UMKM berdikari berarti UMKM yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas pasar, serta menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus komunitasnya. Jika kondisi ini tercapai, kemandirian ekonomi nasional tidak lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan masyarakat.
APBN adalah cermin arah kebijakan negara, dan dalam konteks pemberdayaan UMKM, ia menjadi simpul penting untuk merajut sinergi dan memperkuat kolaborasi. Dengan keberpihakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor yang nyata, serta semangat inovasi dari para pelaku usaha, UMKM Indonesia akan mampu naik kelas dan berdikari.
Pada akhirnya, keberhasilan membangun UMKM berdikari bukan hanya soal memperkuat fondasi ekonomi nasional, melainkan juga meneguhkan kemandirian bangsa. Sebab, ekonomi yang bertumpu pada rakyatnya sendiri adalah ekonomi yang paling tahan terhadap guncangan global.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi
