Setiap tahun, pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu menjadi sorotan publik. APBN bukan sekadar dokumen fiskal atau rangkaian angka yang mencatat penerimaan dan belanja negara. Lebih jauh dari itu, APBN adalah cermin arah pembangunan, gambaran prioritas pemerintah, sekaligus instrumen utama untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi bangsa.

Tahun 2025 menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat perlambatan perdagangan internasional, konflik geopolitik, hingga fluktuasi harga energi dan pangan. Dalam situasi tersebut, APBN 2025 dirancang bukan hanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga untuk memastikan daya beli rakyat tetap kuat, lapangan kerja semakin luas, kemiskinan dapat ditekan lebih cepat, dan pemerataan kesejahteraan berjalan lebih adil.

Menjaga Daya Beli di Tengah Guncangan Global

Daya beli masyarakat merupakan penggerak utama roda perekonomian Indonesia. Lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, pelemahan daya beli akan langsung berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

APBN 2025 menempatkan perlindungan daya beli sebagai prioritas utama. Program subsidi energi, bantuan sosial tepat sasaran, serta pengendalian harga pangan pokok menjadi kebijakan yang dijalankan dengan hati-hati agar rakyat tetap terlindungi dari guncangan eksternal. Inflasi yang terkendali bukan sekadar angka statistik, melainkan jaminan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak.

Lebih dari itu, APBN juga mengalokasikan anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan terhadap petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro menjadi bagian penting agar ketersediaan pangan stabil, harga terjangkau, dan daya beli masyarakat terjaga.

Perluasan Lapangan Kerja dan Ekonomi Inklusif

Tantangan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di tengah bonus demografi, jutaan angkatan kerja baru setiap tahun membutuhkan peluang pekerjaan yang layak. APBN 2025 menjawab kebutuhan ini dengan mengarahkan belanja negara ke sektor produktif: pembangunan infrastruktur, pengembangan industri manufaktur, transisi menuju ekonomi hijau, hingga digitalisasi UMKM.

Program padat karya yang diperluas di berbagai daerah menjadi cara cepat menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah. Selain itu, dukungan terhadap wirausaha muda, industri kreatif, dan ekonomi berbasis teknologi digital diharapkan menjadi motor baru penciptaan lapangan kerja.

Perluasan lapangan kerja tidak hanya sebatas mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Dengan pekerjaan yang layak, pendapatan rumah tangga meningkat, konsumsi tumbuh, dan stabilitas sosial terjaga.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan Indonesia terus berlanjut, tetapi masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan di desa, daerah tertinggal, dan wilayah terpencil.

APBN 2025 diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, bantuan sosial tidak lagi dipandang sebagai kebijakan karitatif semata, melainkan harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran ketidakberdayaan.

Integrasi program bantuan sosial dengan pengembangan keterampilan kerja, akses permodalan UMKM, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan merupakan langkah konkret agar pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.

Pemerataan Kesejahteraan Sebagai Fondasi Persatuan

Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan tingkat disparitas ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan pesat di Jawa, misalnya, sering kali berbanding terbalik dengan laju pembangunan di kawasan timur Indonesia. APBN 2025 hadir untuk menjembatani kesenjangan ini melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet di daerah tertinggal menjadi prioritas agar masyarakat di pelosok tidak tertinggal jauh dari pusat pertumbuhan. Ketika akses ekonomi terbuka, peluang kerja muncul, dan kualitas hidup meningkat, rasa keadilan sosial dapat terwujud.

Pemerataan kesejahteraan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melainkan juga upaya memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa. Sebab, pembangunan yang adil adalah fondasi kokoh bagi keutuhan Indonesia.

Menatap Masa Depan dengan Optimisme

APBN 2025 bukanlah sekadar angka dalam dokumen resmi negara, tetapi representasi dari tekad pemerintah untuk menjaga rakyatnya. Melalui kombinasi kebijakan menjaga daya beli, memperluas lapangan kerja, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan memastikan pemerataan kesejahteraan, Indonesia diarahkan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan global boleh datang silih berganti, tetapi dengan APBN yang dirancang berpihak pada rakyat, Indonesia tetap memiliki alasan untuk menatap masa depan dengan optimisme.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi