Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 lalu di hadapan sidang paripurna DPR menandai tonggak penting perjalanan fiskal Indonesia. Untuk pertama kalinya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disusun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN diarahkan untuk menjadi instrumen nyata dalam melindungi rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan bangsa.
Capaian Awal dan Fondasi Ekonomi
Sepuluh bulan pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 mencapai 5,12 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan I yang sebesar 4,87 persen. Kinerja ekspor melonjak 10,67 persen, sebagian berkat hilirisasi yang menambah nilai tambah komoditas nasional.
Tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 4,76 persen, dengan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru. Tingkat kemiskinan turun ke 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah, sementara inflasi terkendali di level 2,4 persen.
Sejumlah program unggulan—Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi sekolah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih—mulai dirasakan manfaatnya. Program-program tersebut bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dari hulu ke hilir.
Delapan Agenda Prioritas
APBN 2026 diarahkan untuk menopang delapan agenda prioritas nasional:
- Ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru, pupuk subsidi tepat sasaran, dan cadangan pangan nasional.
- Ketahanan energi dengan subsidi tepat sasaran, percepatan energi baru terbarukan, dan listrik desa.
- Generasi unggul melalui program MBG bagi 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.
- Pendidikan bermutu dengan anggaran Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah.
- Kesehatan berkualitas dengan jaminan kesehatan 96,8 juta warga miskin dan anggaran Rp244 triliun.
- Ekonomi rakyat lewat penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tulang punggung distribusi logistik dan layanan keuangan murah.
- Pertahanan semesta dengan modernisasi alutsista, pemberdayaan industri strategis, dan kesejahteraan prajurit.
- Investasi dan perdagangan global melalui penguatan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi, dan APBN sebagai katalis serta percepatan hilirisasi investasi senilai USD38 miliar.
Delapan agenda itu mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek (perlindungan sosial, pengendalian inflasi) dan transformasi struktural jangka panjang (hilirisasi, energi bersih, pendidikan unggul).
Arsitektur APBN 2026
Struktur RAPBN 2026 dirancang adaptif terhadap gejolak global sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Belanja Negara: Rp3.786,5 triliun
Pendapatan Negara: Rp3.147,7 triliun
Defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.
Pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN.
APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan
Pendekatan ini menempatkan APBN bukan hanya sebagai “kas negara”, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang kredibel, sehat, dan berdaya dorong besar. Presiden menekankan pentingnya inovasi pembiayaan agar pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN semata, melainkan juga peran Danantara, BUMN, swasta nasional, dan mitra global.
Asumsi Makro dan Target Pembangunan
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen, APBN 2026 menargetkan penurunan pengangguran hingga 4,44–4,96 persen dan tingkat kemiskinan ke level 6,5–7,5 persen. Rasio Gini diturunkan ke kisaran 0,377–0,380 sebagai upaya mempersempit kesenjangan sosial.
Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja formal hingga 37,95 persen dan memperkuat Indeks Kesejahteraan Petani ke angka 0,7731. Semua indikator itu dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
APBN sebagai Alat Keadilan Sosial
Esensi APBN 2026 terletak pada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran, bansos diperkuat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan alokasi belanja dipastikan memberi manfaat nyata.
Belanja pendidikan dan kesehatan yang mencapai rekor tertinggi diharapkan menjadi pondasi terciptanya SDM unggul. Sementara itu, dukungan pada UMKM, koperasi, serta program hilirisasi dimaksudkan untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan dari desa hingga kota.
Momentum Menuju Indonesia Tangguh
APBN 2026 adalah ujian pertama Presiden Prabowo dalam merumuskan arah fiskal. Di tengah gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global, RAPBN ini disusun bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa.
Hilirisasi, energi bersih, pendidikan unggul, kesehatan merata, dan pertahanan semesta bukanlah program yang berdiri sendiri. Semuanya dirangkai dalam satu desain besar untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa APBN 2026 sebagai momentum penting. Keberhasilan implementasinya akan sangat menentukan arah perjalanan Indonesia lima tahun ke depan. Presiden Prabowo telah memberi peta jalan, kini tantangan sesungguhnya adalah konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organissasi
