Di tengah ketidakpastian global---mulai dari fluktuasi harga komoditas, gejolak geopolitik, hingga ancaman krisis iklim---Indonesia memilih untuk tidak terjebak dalam pesimisme. Pemerintah justru menyodorkan rancangan anggaran yang menegaskan optimisme kolektif: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dokumen fiskal ini tidak hanya berisi angka-angka dan proyeksi makroekonomi, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pembangunan bangsa yang berpihak pada rakyat, sekaligus menjaga kredibilitas di mata dunia.
Menjaga Keseimbangan antara Prudent dan Ekspansif
RAPBN 2026 diproyeksikan sehat dengan defisit terkendali di angka 2,48 persen PDB. Angka ini menunjukkan kehati-hatian fiskal (prudent) tanpa kehilangan keberanian untuk tetap ekspansif. Dengan kata lain, APBN tidak hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas, melainkan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak menjadi tulang punggung dengan target pertumbuhan 13,5 persen. Optimalisasi digitalisasi perpajakan, pemanfaatan pertukaran data lintas K/L, hingga penguatan pengawasan transaksi digital menjadi strategi utama memperluas basis penerimaan. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkuat melalui tata kelola yang lebih transparan serta inovasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui Sistem Informasi Minerba (SIMBARA).
Belanja Berkualitas: Dari Rakyat, untuk Rakyat
Belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun diarahkan pada delapan agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wajah baru keberpihakan negara pada generasi mendatang. Selain itu, keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH), KIP Kuliah, serta dukungan terhadap koperasi desa/kelurahan Merah Putih memperlihatkan APBN hadir nyata dalam denyut kehidupan masyarakat. Tidak berhenti di situ, alokasi untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, hingga perumahan rakyat, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan.
Sinergi Pusat-Daerah: Mendorong Pemerataan
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan tidak terpusat di Jawa semata. Dana desa, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hingga dana otonomi khusus Aceh dan Papua diarahkan agar pembangunan lebih merata. Pola ini memastikan daerah memiliki ruang fiskal untuk membiayai pelayanan dasar, memperkuat koperasi, hingga mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan lokal.
Langkah ini penting karena sejarah panjang pembangunan Indonesia kerap diwarnai ketimpangan wilayah. Dengan desain TKD yang lebih sinergis, RAPBN 2026 berupaya meretas jurang kesenjangan antardaerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal di tingkat lokal.
Pembiayaan Inovatif, Utang Terkendali
Pemerintah menargetkan pembiayaan anggaran Rp638,8 triliun, dengan rasio utang dijaga di bawah 40 persen PDB. Fokus diarahkan pada pemanfaatan sumber dalam negeri, termasuk pengembangan pasar keuangan domestik. Instrumen seperti BLU, SMV, Badan Pengelola Investasi, hingga sovereign wealth fund (INA) akan lebih dimaksimalkan.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga diperluas, terutama dalam pembiayaan infrastruktur, pendidikan, hingga riset dan inovasi. Dengan pendekatan ini, RAPBN 2026 tidak hanya membiayai kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi daya saing Indonesia di era global.
Target Makro: Ambisi yang Rasional
Asumsi dasar ekonomi RAPBN 2026 menggambarkan kombinasi optimisme dan kehati-hatian. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 persen, inflasi dijaga 2,5 persen, sementara pengangguran terbuka ditekan hingga 4,44--4,96 persen. Lebih jauh, RAPBN 2026 menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,57, serta penguatan kesejahteraan petani.
Target ini memang ambisius, namun realistis. Ia menunjukkan tekad pemerintah untuk tidak sekadar bertahan menghadapi tantangan global, tetapi juga melangkah maju dengan agenda pembangunan yang inklusif.
Manifesto Fiskal untuk Masa Depan
Pada akhirnya, RAPBN 2026 tidak bisa dipandang hanya sebagai dokumen teknis berisi proyeksi penerimaan dan belanja. Ia adalah manifesto fiskal yang mencerminkan arah politik anggaran negara. Di dalamnya tergambar semangat gotong royong: negara hadir menjawab kebutuhan rakyat, sementara rakyat berkontribusi melalui kepatuhan pajak, partisipasi pembangunan, hingga menjaga keberlanjutan fiskal bersama.
Dengan APBN yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada kesejahteraan, RAPBN 2026 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak sekadar mengelola ekonomi, tetapi juga membangun masa depan. Dari ruang rapat kabinet hingga lorong-lorong desa, dari gedung sekolah hingga sawah petani, APBN hadir nyata sebagai denyut nadi pembangunan.
Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organissasi
