KPPN Gelar Briefing Daring, Konsolidasi Pelayanan

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing secara daring, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN baik yang WFH maupun WFO guna menyamakan persepsi untuk kinerja terbaik bagi individu dan organisasi, Senin (06/09/2021).

Acara dibuka oleh Syamsidaryanti dengan didahului mengucapakan slogan ”Taro Ada Taro Gau” (bahasa bugis yang bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang diucapkan), dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi sebagai PPNPN pada Seksi VeraKI KPPN Watampone.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan untuk terus melakukan konsolidasi baik internal maupun ekternal atas seluruh pelayanan kepada mitra kerja strategis maupun masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan. Dengan demikian dapat mewujudkan “The New Treasury in Town” saat ini.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa tugas yang perlu diselesaikan pada pekan ini yang disampaikan oleh Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian terkait Monev Satker SAKTI. Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin terkait sosialisasi Penguatan Integritas dan Testimoni Satker atas Pengendalian Gratifikasi. Kepala Seksi Bank, Muhammad Adry Said menyampaikan terkait Rakor Rekonsiliasi Pajak dan Kunjungan Virtual Desa Waetuwo. Kasubbag Umum, Ana Kusmana terkait persiapan BAST Rumdin. Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto tentang kegiatan virtual Bersama Seksi Bank. Lukman Syatir terkait Virtual Account, Marketplace dan PBJ. Sementara itu, Arham menyampaikan progres Rumdin, Pagar dan Aula.

Diharapkan melalui kegiatan briefing rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk memacu motivasi serta menguatkan sinergi pegawai agar senatiasa berkinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu juga senantiasa berupaya agar senantiasas dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dan masyarakat melalui berbagai inovasi, tetap berintegritas dan bernilai ibadah.

Akselerasi Belanja APBN, Target Triwulan III 2021 Sebesar 70%

Dalam rangka mengakselerasi belanja yang bersumber dari dana APBN, Pemerintah merubah target realisasi belanja Kementerian/Lembaga untuk Triwulan III semula 60% menjadi 70% dan untuk Triwulan IV paling kurang sebesar 90%.

Sampai dengan bulan Agustus 2021, secara agregat realisasi dana APBN oleh KPPN Watampone sebesar Rp1,32 Triliun atau 56,53% dari total pagu sebesar Rp2,33 triliun. Dimana, berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp838,58 miliar atau 65,15% dari pagu sebesar Rp1,29 triliun untuk kantor vertikal di daerah. Dengan demikian, secara rata-rata tinggal 5 % untuk dapat mencapai 70% pada bulan September ini, dan perlu mendorong Satker yang relalisasinya masih dibawah 50% sebanyak 6 Satker.

Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bulan Agustus 2021 terealisasi sebesar Rp477,76 miliar atau 45,87% dari total pagu sebesar Rp1,04 triliun,  perlu kerja cerdas bagi Pemerintah Daerah di Bosowa untuk dapat mencapai 70% melalui akselerasi penyaluran DAK Fisik tahap II, sekaligus maupun campuran dan untuk DD percepatan salur tahap II, III dan BLT Desa.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone untuk dapat melakukan percepatan realisasi belanja yang bersumber dari APBN 2021. Mengingat melalui dana APBN diharapkan bermanfaat guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

KPPN Gelar Rapat Akhir Proyek, Persiapan Serah Terima

KPPN Watampone Kembali menggelar rapat terakhir evaluasi pekerjaan konstruksi rehab rumah dinas dan pagar yang terletak di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Makmur Watampone bertempat di Aula KPPN Watampone dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Jumat (03/09/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada rapat tersebut didampingi PPK, Arham, dan Bendahara Pengeluaran, Triadika Nugraha. Dalam sambutan pembukaan rapat tersebut, Kepala KPPN Watampone sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan pentingnya kegiatan rapat tersebut diadakan. Yaitu dalam rangka persiapan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) rehab  rumah dinas dan pagar yang terletak di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Makmur Watampone.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Tim Teknis PUPR Provinsi Sulawesi Selatan,  Muhammdiyah, S.T, M.SP dan Rahma Sangaji, S.T, M.T, Konsultan Pengawas, CV. Orient Engineering. Konsultan Pengawas menyampaikan progres akhir pekerjaan rehab 4 rumah dinas, Tim Teknis menyampaikan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan sebagai lampiran BAST dan dilanjutkan dengan meninjau lapangan.

Sementara itu, Pelaksana Konstruksi untuk rumah dinas Jalan Cokroaminoto, CV. Berkah Amanah, dan untuk rumah dinas Jalan Makmur, CV. Karmindah Mitra Bersama, pada kesempatan tersebut menerima selaruh masukan atas beberapa item pekerjaan yang perlu disempurnakan dalam kesempatan pertama sebelum ditandatangani BAST.

Diharapkan, dengan diadakannya rapat akhir evaluasi pekerjaan konstruksi rehab rumah dinas dan pagar tersebut dapat bermanfaat bagi Pelaksana Konstruksi untuk dapat mengakselerasi kekurangan pekerjaan agar tepat mutu dan tepat waktu.

Agustus 2021, KPPN Salur Dana APBN Rp 1,32 T atau 56,53%

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) sampai dengan bulan Agustus  2021 sebesar Rp1,32 Triliun atau 56,53% dari total pagu sebesar Rp2,33 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 realisasi sebesar Rp1,51 Triliun atau 67,23% dari pagu sebesar Rp2,24 triliun, mengalami penurunan persentase sebesar 10,71%.

Dimana realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp838,58 miliar atau 65,15% dari pagu sebesar Rp1,29 triliun untuk kantor vertikal di daerah. Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp477,76 miliar atau 45,87% dari total pagu sebesar Rp1,04 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi sampai dengan bulan Agustus 2021 belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp653,35 miliar atau 68,71% dari pagu sebesar Rp950,94 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp170,96 miliar atau 54,52% dari total pagu sebesar Rp313,58 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp10,97 miliar atau 70,64% dari total pagu sebesar Rp15,52 miliar. Belanja Sosial sampai dengan bulan Agustus 2021 terealisasi sebesar Rp3,30 miliar atau 46,21% dari pagu sebesar Rp7,14 miliar.

Sementara itu untuk TKDD, DAK Fisik sampai dengan bulan Agustus 2021 terealisasi sebesar Rp137,13 miliar atau 25,71% dari pagu sebesar Rp533,45 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp340,63 miliar atau 67,04% dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone untuk dapat melakukan percepatan realisasi APBN 2021. Mengingat melalui dana APBN diharapkan bermanfaat guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, diharapkan senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

KPPN Gelar Rapat Pimpinan, Optimalisasi SDM

KPPN Watampone menggelar rapat pimpinan guna menyusun penempatan pelaksana sehubungan dengan adanya mutasi serta rencana kegiatan pekan depan,  bertempat di Ruang Rapat Kepala KPPN diikuti oleh Pejabat Pengawas,  Jum’at (03/09/2021).

Kepala KPPN Watampone, RintokJuhirman dalam kesempatan tersebut memberikan arahan, pentingnya rapat diadakan yaitu dalam rangka penempatan 2 pelaksana baru yang alih tugas ke KPPN Watampone. Mengingat terdapat 3 pegawai yang mutasi dari KPPN Watampone, sehingga perlu pengaturan kembali penempatan pelaksana.

Pada kesempatan tersebut dibahas penempatan pegawai yang baru, dan mutasi internal di seksi/subbag dengan tetap mempertimbangkan IKU pegawai. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dibahas terkait beberapa kegiatan pekan depan yang perlu diadakan antara lain rapat koordinasi bersama BPKAD dan KPP Pratama dan kunjungan virtual kepada Desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kab. Wajo.

Diharapkan, melalui rapat tersebut sebagai sarana untuk dapat memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Selain itu juga sebagai sarana untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja strategis dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, namun senantiasa berkinerja terbaik untuk Negeri.

Sampai Batas Akhir, DAK Fisik Bone Terdapat Sisa Kontrak 13,41 M

Pemerintah, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 dalam rangka memberikan relaksasi kepada Pemrintah Daerah guna tercapainya target prioritas nasional melalui DAK Fisik 2021.

Sampai dengan batas waktu perpanjangan penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK FIsik tahap I dan DAK Fisik yang disalurkan secara sekaligus yang semula paling lambat tanggal 21 Juli 2021 menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021, untuk Kabupaten Bone tercatat daftar kontrak yang diunggah pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebanyak 468 kontrak sebesar Rp169,00 miliar. Dengan demikian terdapat sisa kontrak sebesar Rp13,41 miliar dari total pagu sebesar Rp182,41 miliar.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone c.q. BPKAD, OPD dan APIP, yang telah berupaya maksimal sehingga dapat  mengunggah dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik baik secara bertahap maupun sekaligus tersebut.

Sampai dengan saat ini, dari 21 Subbidang DAK Fisik di Kabupaten Bone telah tersalurkan sebesar Rp37,96 miliar atau 20,81% dari total pagu sebesar Rp182,41 miliar, dengan rincian tahap I sebesar Rp30,62 miliar, tahap II sebesar Rp7,29 miliar dan sekaligus sebesar Rp52,90 juta. Terdapat 2 Subbidang yang belum terdapat realisasi.

Untuk itu, KPPN terus mendorong kepada Pemda Kabupaten Bone agar dapat melakukan percepatan penyaluran DAK Fisik dalam rangka memberikan dukungan pendanaan guna penanganan dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan demikian DAK Fisik bisa lebih cepat bermanfaat bagi masyarakat agar pandemi segera berakhir.

KPPN Kunjungi Bank BRI Watampone, Pacu Marketplace

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman didampingi Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian dan Fungsional PTPN, M. Lukman Syatir mengunjungi Pimpinan Cabang Bank BRI Watampone, Syafril bersama staf bertempat di ruang kerjanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Kamis (02/09/2021).

Kunjungan tersebut selain silaturahmi, menguatkan sinergi, sekaligus membahas akselerasi piloting inovasi belanja negara melalui penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment. Saat ini, Satker lingkup KPPN Watampone yang telah mendaftarkan admin sebanyak 8 Satker atau 9,88% dari total 81 Satker. Adapun target minimal sebanyak 30% dari total Satker dan terwakili untuk masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kepada kesempatan dibahas upaya yang akan dilakukan secara bersama baik melalui kegiatan tatap muka maupun virtual antara KPPN Watampone dan BRI Cabang Watampone, terutama dalam mendorong Satker menggunakan virtual account (VA) dan BRI Cash Management System (CMS) serta perekrutan vendor UMKM selaku penyedia barang dan jasa dalam Marketplace Pemerintah.

Diharapkan melalui kunjungan tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dukungan perbankan dalam implementasi Sistem Marketplace dan Digital Payment sangat diperlukan agar semakin banyak penyedia barang/jasa yang bergabung dalam sistem tersebut. Dengan demikian akan memudahkan satker pengelola dana APBN, ketika belanja keperluan sehari-hari perkantoran secara transparan dan akuntabel melalui marketplace.

Pacu Realisasi TKDD di Bosowa, KPPN Salur Rp9,37 M

KPPN Watampone terus memacu penyaluran dana Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), kembali menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp9,37 miliar untuk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo, Selasa (31/08/2021).

Adapun rinciannya, Kabupaten Bone tersalur untuk DAK Fisik tahap I Subbidang SMP sebesar Rp1,13 miliar, DD tahap II sebesar Rp1,94 miliar untuk 8 desa, BLT bulan 8 dan 9 untuk 9 desa. Kabupaten Wajo tersalur DD tahap II sebesar Rp3,65 miliar untuk 28 desa, dan Kabupaten Soppeng tersalur DAK Fisik tahap I Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi sebesar Rp158,29 juta dan DD tahap II sebesar Rp1,94 miliar untuk 8 desa.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Bosowa c.q. BPKAD, DPMD, APIP, OPD dan Desa yang telah berupaya maksimal sehingga dapat  tersalurkan DAK Fisik Tahap I, DD Tahap II dan BLT Desa tersebut.

Secara agregat, untuk DAK Fisik terealisasi sebesar Rp137,13 miliar atau 25,71% dari total pagu sebesar Rp533,45 miliar. Kabupaten Bone terealisasi sebesar Rp37,96 miliar atau 20,81% dari total pagu sebesar Rp182,41 miliar. Kabupaten Soppeng terealisasi sebesar Rp51,69 miliar atau 29,85% dari total pagu sebesar Rp173,20 miliar. Kabupaten Wajo terealisasi sebesaar Rp47,47 miliar atau 26,69% dari total pagu sebesar Rp177,84 miliar.

Sementara itu, untuk DD Kabupaten Bone sebesar Rp240,62 miliar atau 72,09% dari pagu sebesar Rp333,79 miliar dan masih kurang 55 desa yang belum salur DD tahap II dan BLT s.d.bulan 9. Kabupaten Soppeng tersalur DD sebesar Rp35,90 miliar atau 68,00% dari pagu sebesar Rp52,79 miliar dan belum salur DD tahap II sebanyak 15 desa. Kabupaten Wajo tersalur DD sebesar 64,12 miliar atau 52,75% dari total pagu sebesar Rp121,55 miliar dan belum tersalur DD tahap II sebanyak 84 desa dan belum tersalur BLT bulan 6-9 sebanyak 98 desa.

Oleh karena itu, KPPN terus mendorong kepada Pemda di Bosowa agar dapat melakukan percepatan penyaluran DAK Fisik dan DD dalam rangka memberikan dukungan pendanaan guna penanganan dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan demikian DAK Fisik dan DD bisa lebih cepat bermanfaat bagi masyarakat agar pandemi segera berakhir.