KPPN Gelar DKO, Optimalisasi Capaian IKU

KPPN Watampone kembali menggelar Dialog Kinerja Organisasi (DKO) rutin bulanan bertempat di Aula KPPN diikuti oleh Pejabat Pengawas dan Pengelola Keuangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Rabu (25/08/2021).

Kepala KPPN Watampone, RintokJuhirman dalam kesempatan tersebut memberikan arahan, pentingnya kegiatan DKO tersebut dilaksanakan dalam rangka terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu, untuk optimalisasi capaian IKU Triwulan III ini, perlu dilakukan evaluasi dan rencana kegiatan.

Pada kesempatan tersebut dibahas terkait Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi guna dilaporkan ke Bidang SKKI oleh Kepala Subbagian Umum, Ana Kusmana dan Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian. Selanjutnya adanya mutasi 2 Pejabat Pengawas perlu diantisipasi terkait capaian IKU dan hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh penggantinya disampaikan oleh Kepala Seksi VeraKI, Sri Hardini dan Kepala Seksi bank, Ruswanto. Terakhir, dibahas pelaksanaan anggaran Belanja Modal yang perlu percepatan pelaksanaannya agar lebih optimal dan sesuai RPD oleh PPK, Arham, Pejabat Pengadaan, M. Lukman Syatir dan Bendahara Pengeluaran, Triadika Nugraha.

Diharapkan, melalui DKO tersebut sebagai sarana untuk dapat memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Selain itu juga sebagai sarana untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja strategis dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, namun senantiasa berkinerja terbaik untuk Negeri.

Juli 2021, Realisasi KUR Wajo Tumbuh 52,39%

Meskipun masih pandemi Covid-19 sampai saat ini, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Wajo sampai dengan bulan Juli 2021 mencapai sebesar Rp574,40 miliar dan merupakan peringkat ketiga bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan bulan  Juli 2021, realisasi KUR di Kabupaten Wajo tercatat sebesar Rp574,40 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 52,39% bila dibandingkan dengan realisasi KUR bulan Juli 2020 sebesar Rp376,93 miliar.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Wajo juga merupakan yang terbesar ketiga yaitu sebanyak 15.549 debitur atau 7,74% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 200.940 debitur sampai dengan bulan Juli 2021.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Wajo, yaitu sebesar Rp379,02 miliar atau 65,98% dari total realisasi sebesar Rp574,40 miliar. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp76,60 miliar atau 30,75%, dan Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp18,78 miliar atau 3,27%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Wajo, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasi sampai dengan bulan  Juli 2021 yaitu sebesar Rp415,48 miliar atau 74,61% dari total sebesar Rp574,40 miliar, disusul Bank Mandiri sebesar Rp88,78 miliar atau 15,32%. Bank BNI sebesar Rp54,28 miliar atau 9,45%, Bank Syariah Mandiri sebesar Rp7,88 miliar atau 1,37%, BPD Sulselbar sebesar Rp3,78 miliar atau 0,66%, BNI Syariah sebesar Rp1,96 miliar atau 0,34%, Bank BRI Syariah sebesar Rp1,38 miliar atau 0,24%, Tabungan Negara sebesar Rp500,00 juta atau 0,09% dan Bank Sinarmas sebesar Rp350,00 juta atau 0,06%.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Wajo terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sampai dengan bulan  Juli 2021 yaitu sebesar Rp365,83 miliar  atau 63,69%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp128,39 miliar atau 22,35% dan ketiga sektor Perikanan sebesar Rp37,01 miliar atau 6,44%, sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman menilai semakin banyak pelaku UMKM yang memanfatkan KUR sebagai salah satu sumber pembiayaan yang murah. Hal tersebut disebabkan KUR mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, UMKM harus bangkit, agar Indonesia Kuat.

KPPN Gelar FGD, Pacu Percepatan Salur DAK Fisik dan DD

KPPN Watampone menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) guna memacu Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 secara daring, Selasa (24/08/2021). Kegiatan diikuti oleh BPKAD, DPMD, OPD dan APIP dari Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyempurnaan regulasi senantiasa terus dilakukan oleh pemerintah untuk optimalisasi dana APBN. Begitu juga dengan DAK Fisik dan Dana Desa  untuk tahun 2021 ini juga mengalami perubahan guna optimalisasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Seksi Bank, Ruswanto pada kesempatan tersebut menyampaikan secara detil regulasi terbaru dan perkembangan penyaluran DAK Fisik dan DD lingkup Pemda Bosowa. Selain itu juga disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda khususnya untuk DAK Fisik, dengan adanya batas penyampaian dokumen penyaluran sampai dengan tanggal 31 Agstus 2021. Selain itu, untuk DD diharapkan juga bisa dipercepat bagi desa yang belum salur DD tahap II maupun BLT bulan Juni s.d. Agustus 2021. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta dari Pemda di Bosowa terkait kendala yang alami maupun upaya yang telah dilakukan.

Diharapkan, dengan diselenggarakannya kegiatan FGD DAK Fisik dan DD tersebut, peserta dapat menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru dan dapat memacu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021 secara cepat, transparan dan akuntabel serta dapat menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat Bosowa.

KPPN Gelar Briefing Pagi, Keseimbangan Baru

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan briefing bertempat di Ruang Pelayanan (FO) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN guna menyamakan persepsi untuk kinerja terbaik bagi individu dan organisasi, Senin (23/08/2021).

Acara dibuka oleh Andi Muliana dengan didahului mengucapakan slogan ”Taro Ada Taro Gau” (bahasa bugis yang bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang diucapkan), dilanjutkan penyampaian tugas dan fungsi sebagai pelaksana pada Seksi Bank KPPN Watampone terkait IKU konfirmasi setoran.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman pada kesempatan tersebut menyampaikan arahan untuk terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 masih ada di sekitar kita. Selain itu adanya mutasi pejabat pengawas Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi VeraKI, diharapkan akan tercipta keseimbangan baru bagi organisasi untuk kinerja terbaik bagi mitra kerja dan masyarakat.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa tugas yang perlu diselesaikan pada pekan ini yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank, Ruswanto FGD DFDD dan rekonsiliasi pajak pusat Bersama Pemda dan KPP. Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian terkait EUT SAKTI, percepatan Marketplace dan penajaman IKPA Satker. Kasubbag Umum, Ana Kusmana terkait DKO, spiritual capacity building, lelang kendaraan bermotor. Kepala Seksi VeraKI, Sri Hardini terkait rekonsiliasi L/K, Penguatan Integritas. Sementara itu, Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto tentang kegiatan dialog bersama Kadin, HIPMI dan SBB.

Diharapkan melalui kegiatan briefing rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk memacu motivasi serta menguatkan sinergi pegawai agar senatiasa berkinerja terbaik bagi individu maupun organisasi. Selain itu juga senantiasa berupaya agar senantiasas dapat memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dan masyarakat melalui berbagai inovasi, tetap berintegritas dan bernilai ibadah.

KPPN Watampone Gelar Pelantikan Pejabat Pengawas Secara Daring

KPPN Watampone mengikuti acara pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto secara daring, Selasa (24/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut, dua Pejabat Pengawas KPPN Watampone mengikuti acara pelantikan, yaitu Kepala Seksi Bank Ruswanto sebagai Kepala Subbagian Umum KPPN Wonosari Tipe A2 Kanwil DJPb Provinsi D.I.Yogyakarta dan Kepala Seksi VeraKI, Sri Hardini sebagai Kepala Seksi PPA IA Bidang PPA I Kanwil DJPb. Provinsi Bali.

Sementara itu, Pejabat Pengawas yang baru di KPPN Watampone yaitu Kepala Seksi Bank, Muhammad Adry Said, S.Sos dari Kepala Seksi PDMS KPPN Tipe A2 Majene dan Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin, S.Sos dari Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tipe A1 Mamuju.

Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/UP.9/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman didampingi Kepala Subbagian Umum, Ana Kusmana pada kesempatan tersebut ikut menyaksikan prosesi pelantikan bertempat di Aula KPPN Watampone.

Diharapkan dengan telah dilantiknya Pejabat Pengawas tersebut dapat lebih memotivasi dan pengembangan profesionalisme dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kinerja organisasi sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Juli 2021, Bone Serap KUR Sebesar Rp706,28 M Tumbuh 19,01%

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone sampai dengan bulan Juli 2021 dapat mencapai sebesar Rp706,28 miliar dan merupakan tertinggi kedua bila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan bulan Juli 2021, realisasi KUR di Kabupaten Bone tercatat sebesar Rp706,28 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,01% bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp593,47 miliar.

Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR, Kabupaten Bone juga merupakan yang terbesar kedua setelah Kota Makassar yaitu sebanyak 17.661 debitur atau 8,79% dari total debitur di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 200.940 debitur sampai dengan bulan Juli 2021.

Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Bone, yaitu sebesar Rp528,15 miliar atau 74,78% dari total realisasi sebesar Rp706,28 miliar. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp160,26 miliar atau 22,69%, dan Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp17,87 miliar atau 2,53%.

Apabila dilihat dari penyalur KUR di Kabupaten Bone, Bank BRI merupakan yang terbesar realisasi sampai dengan bulan Juli 2021 yaitu sebesar Rp592,13 miliar atau 83,84% dari total sebesar Rp706,28 miliar, disusul Bank Mandiri sebesar Rp53,95 miliar atau 7,64%. Bank BNI sebesar Rp45,62 miliar atau 6,46%, Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10,23 miliar atau 1,45%, BRI Syariah sebesar Rp2,95 miliar atau 0,42%,  dan BPD Sulselbar sebesar Rp1,40 miliar atau 0,20%.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Bone terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sampai dengan bulan Juli 2021 yaitu sebesar Rp442,55 miliar  atau 62,66%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp182,06 miliar atau 25,78% dan sektor Perikanan sebesar Rp27,02 miliar atau 3,83%. Sedangkan sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangtumbuhkan.

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan KUR sebagai salah satu sumber pembiayaan yang murah karena mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. UMKM bangkit, Indonesia Kuat.

Pacu Realisasi DD, KPPN Salur Rp6,01 M

Guna memacu realisasi Dana Desa (DD) di Bosowa, KPPN Watampone Kembali salurkan Dana Desa tahun 2021. Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), telah tersalur DD ke Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp6,01 miliar, Selasa (24/08/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Wajo c.q. BPKAD, DPMD, dan Desa yang telah berupaya maksimal sehingga dapat  tersalurkan DD tersebut.

Adapun rincian penyalurannya, yaitu untuk Kabupaten Bone sebesar Rp4,43 miliar terdiri dari DD Tahap II sebesar Rp3,20 miliar untuk 12 desa dan DD BLT bulan Agtustus dan September 2021 sebesar Rp1,23 miliar untuk 25 desa. Sementara itu, untuk Kabupaten Wajo tersalur DD sebesar Rp1,58 miliar untuk BLT bulan Juni s.d. Agustus untuk 14 desa.

Dengan demikian, sampai saat ini KPPN Watampone telah menyalurkan DD di Bosowa sebesar Rp327,80 miliar atau 64,51% dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar. Adapun rinciannya yaitu: Kabupaten Bone sebesar Rp233,10 miliar atau 69,83% dari total pagu sebesar Rp333,79 miliar, Kabupaten Soppeng sebesar Rp34,76 miliar atau 65,85% dari total pagu sebesar Rp52,79 miliar, dan Kabupaten Wajo sebesar Rp59,94 miliar atau 49,31% dari total pagu sebesar Rp121,55 miliar.

Oleh karena itu, KPPN terus mendorong kepada Pemda di Bone c.q. Desa agar dapat melakukan percepatan penyaluran DD dalam rangka memberikan dukungan pendanaan guna penanganan dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 sekaligus mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan demikian DD bisa lebih cepat bermanfaat bagi masyarakat dan pandemi segera berakhir.

KPPN Gelar End User Training, Persiapan Roll Out SAKTI

 Dalam rangka implementasi secara penuh (roll out) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dimulai pada akhir tahun 2021, KPPN Watampone menyelenggarakan kegiatan pelatihan SAKTI bagi end user (End User Training/EUT) secara virtual melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga mitra kerja KPPN Watampone,  Jum’at (20/08/2021).

Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada para peserta EUT SAKTI untuk dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat pentingnya pelatihan ini bagi Satker mitra kerja, kegiatan dilaksanakan setiap hari mulai hari Senin s.d. Jum’at selama dua pekan. Pekan pertama (16-20 Agustus 2021) untuk modul Pelaksanaan terdiri dari modul Komitmen, Pembayaran dan Bendahara. Sementara pekan kedua (23-27 Agustus  2021) untuk modul Pelaporan terdiri dari Persediaan, Aset Tetap, Piutang dan GLP.

Pada kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian didampingi Fungsional PTPN KPPN Watampone, Fahrul Aprianto dan M. Lukman Syatir serta Bendahara Pengeluaran, Triadika Nugraha yang menyampaikan materi pelatihan secara bergantian dengan praktek secara langsung menggunakan soal latihan bagi para peserta, sekaligus pemecahan permasalahan dalam implementasi SAKTI.

Diharapkan melalui pelaksanaan EUT SAKTI tersebut, para peserta yang terdiri dari operator, bendahara, PPK dan PPSPM dapat lebih mahir dalam implementasi secara penuh (roll out)  SAKTI pada akhir tahun 2021 nanti.