Oktober 2021, KPPN Salur Dana APBN Rp1,84 T atau 75,89%
Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp1,84 triliun atau 75,89% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 realisasi sebesar Rp1,84 Triliun atau 82,20% dari pagu sebesar Rp2,24 triliun, mengalami penurunan persentase sebesar 6,30%. Adanya penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi TKDD sebesar 22,05% dibanding tahun lalu.
Dimana realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp1,05 triliun atau 80,93% dari pagu sebesar Rp1,30 triliun untuk kantor vertikal di daerah. Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp724,76 miliar atau 69,58% dari total pagu sebesar Rp1,04 triliun.
Secara lebih rinci, realisasi sampai dengan bulan Oktober 2021 belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp803,27 miliar atau 83,01% dari pagu sebesar Rp967,68 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp235,20 miliar atau 76,04% dari total pagu sebesar Rp309,30 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp13,45 miliar atau 68,18% dari total pagu sebesar Rp19,73 miliar. Belanja Sosial sampai dengan bulan Oktober 2021 terealisasi sebesar Rp3,30 miliar atau 46,21% dari pagu sebesar Rp7,14 miliar.
Sementara itu untuk TKDD, DAK Fisik sampai dengan bulan Oktober 2021 terealisasi sebesar Rp310,15 miliar atau 58,14% dari pagu sebesar Rp533,45 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp414,61 miliar atau 81,60% dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone untuk dapat melakukan percepatan realisasi APBN 2021. Mengingat melalui realisasi dana APBN diharapkan bermanfaat guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
