REFRESHMENT MATERI TERKAIT TUSI PELAKSANA PADA SEKSI PENCAIRAN DANA DAN MANAJEMEN SATKER PERIODE BULAN FEBRUARI 2024
Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, menyampaikan pentingnya GKM diadakan secara rutin guna menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi pegawai. Adapun materi terkait Tusi Pelaksana Midle Office pada Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker perlu dipahami bersama agar pegawai lebih perhatian dan bisa diimplementasikan dengan baik. Selain itu juga menyampaikan Pesan-pesan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi bahawa tidak boleh abai terhadap korupsi dan gratifikasi yang dapat merusak moralitas dan integritas. Peran dari masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan bahwa kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional dan bertanggung jawab.
Pelaksana Seksi PDMS, Haryanto Sahar menyampaikan meteri tentang Tusi Pelaksana Midle Office pada Seksi PDMS:
1. IKI Utama
a. Penyelesaian review SPM yang akurat dan tepat waktu
b. Penyelesaian konsep pengesahan SKPP Satker secara akurat
c. Akurasi proses pendaftaran atau perubahan data supplier
d. Penyelesaian tindak lanjut hasil verifikasi dan rekonsiliasi internal
e. Pemenuhan jam pembelajaran dan hard competency pegawai
2. Tugas Lainnya/Non IKI
a. Kepatuhan satker dalam pertanggungjawaban UP/TUP
b. Ketepatan waktu penerbitan Surat Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan (TUP
c. Penyusunan laporan capaian target implementasi Digipay secara tepat waktu
d. Penyampaian laporan KKP
Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 Pasal 31, sebagai KPPN Tipe A2, KPPN Watampone mempunyai tugas yaitu:
a. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharan umum negara;
b. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas
negara berdasarkan peraturan perun
Diharapkan melalui kegiatan GKM rutin tersebut dapat menjadi sarana untuk belajar guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bagi pegawai. Lebih dari itu juga dapat terus memberikan pelayanan prima kepada mitra kerja dengan tetap menjaga integritas dalam peningkatan kualitas pelayanan serta dapat menunjang terwujudnya visi misi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Watampone sebagai pengawal APBN di daerah.
