PRESS RELEASE KINERJA APBN BULAN JANUARI 2024
Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto dalam sambutannya mengapresiasi para peserta yang mengikuti kegiatan Press Release Kinerja APBN Bulan Januari 2024. Dijelaskan juga peran KPPN Watampone dalam penyaluran APBN yang dilsalurkan di wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, serta peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dalam pengumpulan pajak di daerah. Diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.
Kepala KPP Pratama Watampone, Adhiatera Mateus menyampaikan realisasi penerimaan pajak daerah pada bulan Januari 2024 sebesar Rp21.35 milyar, tumbuh 27,32% dibandingkan realisasitahun lalu. Pertumbuhan terbesar berasal dari jenis pajak PPN.
Selanjutnya Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto didampingi PTPN Mahir, Fahrul Aprianto menyampaikan kinerja APBN periode Januari 2024 lingkup pembayaran KPPN Watampone.
1. Kinerja belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode sampai sengan bulan Januari 2024 wilayah pembayaran KPPN Watampone menunjukka kinerja positif. Realisasi belanja negara sampai dengan periode Januari 2024 sebesar Rp402,60 milyar atau 6,78 presen dari total pagu anggaran sebesar Rp5.93 triliun, tumbuh sebesar 18,12 presen per tahun.
2. Isu Strategis Belanja Kementerian Lembaga dan Transfer ke Daerah
a. Telah diterbitkan Peraturan Perintah Nomor 5 Tahun 2024, Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Referensi gaji pokok pada aplikasi gaji web telah menyesuaikan (pengajuan gaji Induk Maret 2024 sesuai besarana gaji yang baru).
b. Masih ditemukan satuan kerja yang terlabah mengajukan SPM Gaji Induk (tanggal 15 sebelum bulan pembayaran)
c. Terdapat tiga satuan kerja yang realisasinya masih 0 (nihil). Satker agar memperhatikan target realisasi per jenis belanja sesuai PER-5/PB/22
d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada stauan kerja, khususnya berkenan dengan pelaksanaan transaksi pejabat perbendaharaan pada SAKTI sekaligus memberikan penguatan dan pengamanan atasa peran KPPN sebagai Kuasa BUN dalam menyalurkan belanja APBN akan diimplementasikan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh para pejabat perbendaharaan satuan kerja baik pada periode tertentu maupun dalam transaksi SPP dan SPM
e. Pemerintah daerah agar memastikan penyampaian laporan persyaratan penyaluran dana alokasi umum bulan berikutnya disampaikan dan dinyatakan benar tepat waktu sehingga rekomendasi penyaluran dapat diterbitkan pada gelombang pertama sebagai dasar KPPN Watampone dalam menyaurkan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah.
f. Terdapat perubahan besaran dan jumlah tahapan dalam penyaluran dana desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023. Sampai dengan periode 31 Januari 2024 telah disalurkan dana desa tahap I baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidkak ditentukan penggunaannya untuk 5 desa pada kabuaten Bone.
3. Realisasi belanja pemerintah pusat periode Januari 2024 meliputi belanja pegawai terelisasi sebesar 72,50 miliar atau 6,73 persen dari pagu sebesar 1.07 triliun, belanja barang terelisasi seberar 13,22 miliar atau 3,02 persen dari pagu 438,40 miliar, belanja modal terelisasi sebesar 83 juta atau 0,19 persen dari pagu 43,47 miliar.
Diharapkan, melalui kegiatan press release secara rutin ini dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bersama sama mengawal keuangan negara, dan mendukung kebangkitan perekonomian nasional, memperkuat langkah kolaboratif dalam mendorong ekonomi daerah antara lain melalui pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah di wilayah Ajatappareng, baik dalam skema Kemenkeu Satu maupun bersinergi bersama pimpinan daerah.
