Upaya transformasi organisasi terus digelorakan oleh KPPN Watampone. Tidak hanya menyasar struktur dan budaya kerja, transformasi itu kini menyentuh aspek fundamental: kualitas pelaksanaan anggaran sebagai motor penggerak reformasi birokrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Senin (16/6/2025) melalui Microsoft Teams mulai pukul 16.00 – 17.00 WITA. Rapat ini menjadi ruang refleksi sekaligus pembelajaran kolektif dalam memastikan arah organisasi sejalan dengan semangat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, menegaskan bahwa evaluasi anggaran bukan sekadar soal angka-angka. Lebih dari itu, evaluasi merupakan bagian integral dari proses transformasi menuju organisasi yang adaptif dan berdampak nyata bagi publik.
“Evaluasi anggaran adalah cermin kualitas kita. Ini tentang bagaimana kita mengelola kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah bekerja secara optimal untuk hasil yang nyata,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan, Muh. Iqbal Bahrun selaku narasumber memaparkan capaian pelaksanaan anggaran KPPN Watampone selama Triwulan II 2025. Secara umum, kinerja anggaran dinilai cukup baik. Namun, masih terdapat indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang belum maksimal, terutama pada aspek deviasi Halaman III DIPA.
Realisasi belanja pegawai dan belanja barang tercatat masing-masing berada di kisaran 40 persen—sedikit di bawah target yang ditetapkan. Selain itu, sejumlah kegiatan prioritas seperti monitoring pembiayaan Ultra Mikro, pelatihan modul aplikasi SAKTI, dan edukasi penyusunan LKBUN belum terealisasi optimal. Catatan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan RPD dan eksekusi kegiatan di periode berikutnya.
Djoko Julianto menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran bukan hanya soal capaian serapan, melainkan bagaimana anggaran tersebut mampu memberikan dampak nyata dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
“Kita tidak sedang mengejar angka, tapi kualitas. Transformasi organisasi tidak akan bermakna tanpa budaya kerja yang akuntabel,” tandasnya.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, KPPN Watampone berkomitmen memperkuat sinergi tim, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan aksi nyata, serta terus mendorong inovasi dalam pengelolaan anggaran. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi hasil akan menjadi pijakan utama menuju tata kelola anggaran yang lebih modern dan berdampak bagi masyarakat.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
