Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone sukses menyelenggarakan Stakeholders Day Tahun 2026 sebagai rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 tahun 2026 pada hari Selasa (10/02/2026), dengan semangat sinergi dan transparansi ini berlangsung di Aula Sentosa Ballroom Hotel Novena dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja mitra pembayaran wilayah kerja KPPN Watampone.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Watampone, Bapak Rachmadi Wahyu Priyo Saptata, ini bertujuan sebagai momentum refleksi peran dan penguatan tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan peran kualitas layanan publik, serta penguatan peran sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor.
Dalam sambutannya Bapak Rachmadi Wahyu Priyo Saptata menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kerjasama seluruh mitra pembayaran selama ini. "Stakeholders Day ini merupakan wadah penting untuk kita berdiskusi, bertukar informasi, dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan APBN, demi pelayanan publik yang lebih baik di wilayah kita," ujarnya.
Agenda kegiatan Stakeholders Day 2026 ini dirancang padat dan relevan, mencakup beberapa hal krusial:
| 1. | Press Conference Kinerja APBN bulan Desember 2025 dan bulan Januari 2026. |
| Sesi pertama diawali dengan konferensi pers yang memaparkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Watampone. Data dan analisis disajikan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyerapan anggaran serta menjadi bahan evaluasi bersama untuk bulan-bulan berikutnya. | |
| 2. | Sosialisasi Anti-Korupsi dan Integritas Pengelolaan Keuangan Negara. |
| Sebagai komitmen dalam pencegahan korupsi, acara ini juga menghadirkan sesi sosialisasi yang mendalam tentang pencegahan korupsi dan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Sosialisasi ini menyasar peningkatan kesadaran dan kewaspadaan dini terhadap potensi maladministrasi dan penyimpangan, sekaligus memperkuat sistem pelaporan dan pencegahan gratifikasi di lingkungan Satker. | |
| 3. | Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 |
| Sebagai agenda utama, tim dari KPPN Watampone mendetailkan penerapan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh satker memiliki pemahaman yang sama dan terbaru, sehingga proses pembayaran dapat berjalan lebih lancar, cepat, dan sesuai dengan regulasi terupdate | |
| 4. | Penganugerahan KPPN Award Tahun 2025 |
| Puncak acara yang paling dinantikan adalah penyerahan KPPN Award Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja mitra pembayaran yang dinilai memiliki kinerja luar biasa dalam aspek ketepatan penyampaian dokumen, disiplin anggaran, akurasi data, dan inovasi dalam mendukung program kerja KPPN Watampone. Kategori penghargaan meliputi: | |
| 1. Satker Dengan Nilai Rekonsiliasi Terbaik | |
| 2. Satker Dengan Transaksi CMS Terbanyak | |
| 3. Satker Dengan Transaksi KKP Terbanyak | |
| 4. Satker Dengan Transaksi Digipay Terbanyak | |
| 5. Satker Dengan Nilai Kepatuhan Bendahara Terbaik | |
| 6. Satker Dengan Nilai IKPA Sempurna (100) | |
| 7. Satker Terbaik Tahun 2025 |
Suasana bahagia terpancar dari para satker yang berhasil meraih penghargaan. Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kepala KPPN Watampone sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras sepanjang tahun.
Acara berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta yang hadir menyambut baik inisiatif KPPN Watampone ini. Kepala BPS Kabupaten Bone, salah satu peraih KPPN Award, menyatakan, "Acara seperti ini sangat bermanfaat untuk sinkronisasi program. Apalagi dengan adanya KPPN Award ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan administrasi keuangan daerah."
Dengan diselenggarakannya Stakeholders Day Tahun 2026, KPPN Watampone kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai administrator pembayaran, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi seluruh satuan kerja dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
