Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone menggelar penandatanganan Perjanjian Kinerja Pegawai atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026, Kamis (19/2/2026), di Ruang Front Office KPPN Watampone. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30–09.30 WITA itu diikuti seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pencapaian target organisasi tahun berjalan. Kepala KPPN Watampone Rachmadi Wahyu Priyo Saptata dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekadar agenda administratif tahunan. Menurut dia, dokumen tersebut merupakan instrumen manajemen kinerja yang memastikan setiap pegawai memahami peran, target, serta kontribusinya terhadap capaian organisasi.
“Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini adalah amanah. Setiap indikator yang tercantum di dalamnya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ujar Rachmadi.
Ia menambahkan, setiap pegawai memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pelaksanaan tugas perbendaharaan negara, khususnya dalam mengawal pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Watampone. Karena itu, keselarasan antara target individu dan target organisasi menjadi kunci utama keberhasilan.
Memasuki tahun 2026, kontrak kinerja yang ditandatangani memuat indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian. Indikator tersebut dirancang agar terukur dan akuntabel, sekaligus selaras dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.
Selain menekankan pencapaian target, kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko. Sinergi antarbagian, komunikasi efektif, serta evaluasi berkala diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, KPPN Watampone menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga kinerja organisasi tetap optimal serta mendukung pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
