Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone menyelenggarakan kegiatan Press Conference Periode April 2026 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh satuan kerja mitra KPPN Watampone Wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo secara daring pada Rabu 6 Mei 2026.
Dalam paparannya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone Rachmadi Wahyu Priyo Saptata menyampaikan bahwa, kinerja APBN di wilayah KPPN Watampone hingga April 2026 menunjukkan tren yang positif. Dari total pagu APBN sebesar Rp4,93 triliun, realisasi anggaran terus mengalami peningkatan baik pada sisi Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp543,22 miliar atau 36,54% dari pagu sebesar Rp1,48 triliun. Penyaluran ini dilakukan kepada 75 satuan kerja dari 17 Kementerian/Lembaga. Dari sisi komposisi, belanja masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp465,59 miliar, disusul Belanja Barang sebesar Rp74,65 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp2,97 miliar.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah kepada Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, telah mencapai Rp1,34 triliun atau 39,15% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp12,30 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp981,96 miliar, Dana Transfer Khusus sebesar Rp285,62 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp68,28 miliar.
Untuk implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) mengalami peningkatan. Hingga periode pelaporan, penggunaan KKP di wilayah KPPN Watampone mencatatkan 634 transaksi dengan total nominal mencapai Rp1,55 miliar, yang melibatkan 37 satuan kerja dari total 53 satker. Sedangkan melalui CMS Tercatat sebanyak 6.691 transaksi telah dilakukan dengan total nominal mencapai Rp22,36 miliar, melibatkan 46 satuan kerja dari total 70 satker.
Selanjutnya Kepala Seksi PDMS KPPN Watampone Arriza Adiya, menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, tidak hanya dari sisi penyerapan, tetapi juga dari capaian output dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, KPPN Watampone terus mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui optimalisasi Halaman III DIPA serta menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi.
Selain itu, dalam rangka menjaga kinerja anggaran tetap optimal, satuan kerja diimbau untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran, melakukan revisi DIPA secara tepat dan akurat apabila terjadi perubahan, memperbaiki ketepatan RPD agar sesuai dengan timeline kegiatan serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi internal.
Melalui Press Conference ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara KPPN Watampone, satuan kerja dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPPN Watampone.
Tim Kehumasan KPPN Watampone
