Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Watampone Kembali menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Wilayah Penyaluran KPPN Watampone Periode Juli 2026 secara daring melalui Ms. Teams pada Kamis (6/8). Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan perwakilan satuan kerja mitra KPPN Watampone sebagai bentuk transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Membuka kegiatan tersebut, Kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa KPPN Watampone memiliki peran strategis sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor di daerah. Sinergi antara KPPN dan seluruh satuan kerja diharapkan mampu mendorong pelaksanaan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Kepala KPPN Watampone mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) melalui penerapan budaya kerja SMART (Sinergi, Melayani, Akurat, Ramah, dan Tanpa Biaya) serta mengimplementasikan nilai-nilai InTress sebagai pedoman perilaku insan perbendaharaan dalam mendukung reformasi dan transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pada sesi pemaparan kinerja APBN, Kepala KPPN Watampone didampingi Kepala Seksi PDMS, Arriza Adiya, menyampaikan bahwa pagu APBN lingkup pembayaran KPPN Watampone Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp4,97 T, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,53 T (30,75%) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3,44 triliun (69,25%). Hingga akhir Juli 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp916,93 M atau 59,9%, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp2,17 T atau 63,08% dari pagu yang dialokasikan.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp756,56 M (62,90%), diikuti Belanja Barang sebesar Rp151,66 M (52,73%), dan Belanja Modal sebesar Rp8,71 M (22,40 persen). Sementara itu, pada komponen Transfer ke Daerah, penyaluran Dana Desa mencatat realisasi tertinggi, yakni 84,75%, disusul Dana Alokasi Umum sebesar 65,37%, Dana Transfer Khusus sebesar 52,80%, dan Dana Bagi Hasil sebesar 47,37%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran APBN di wilayah kerja KPPN Watampone terus berjalan sesuai target dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo.
Dalam kesempatan yang sama, KPPN Watampone juga menyampaikan perkembangan implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Hingga Juli 2026, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah mencatat 1.223 transaksi dengan nilai Rp2,736 M, Cash Management System (CMS) mencatat 10.248 transaksi senilai Rp27,971 M, sedangkan Digipay Satu telah digunakan dalam 244 transaksi dengan nilai Rp230,63 juta. Peningkatan pemanfaatan berbagai layanan digital tersebut menjadi salah satu indikator transformasi tata kelola keuangan negara yang semakin modern, efektif, dan transparan.
Melalui kegiatan Press Conference ini, KPPN Watampone berharap seluruh satuan kerja dapat memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan pelaksanaan APBN sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendorong percepatan dan peningkatan kualitas belanja negara. KPPN Watampone berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kontributor: Tim Humas KPPN Watampone
