Dalam rangka memperkuat peran sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Gunungkidul pada 16 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi antara KPPN Wonosari dan pemerintah daerah guna memastikan penyaluran TKD berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Monev dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait, di antaranya perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB), serta Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul. Dari BKAD hadir Kepala Bidang Perbendaharaan, Ibu Emi Rofingah, bersama Ibu Indratmi Handayani. DPMKP2KB diwakili oleh Bapak Suhud Hendrawan dan Bapak Arif Hanafi, sementara Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja diwakili oleh Bapak Adzani Lulika Swastomo.
Melalui forum ini, KPPN Wonosari bersama pemerintah daerah melakukan pembahasan terkait progres penyaluran Transfer ke Daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus diskusi diarahkan pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas penyaluran TKD, kegiatan ini juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi desa. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini, KPPN Wonosari berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.
