Wonosari – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari menyelenggarakan kegiatan Central Government Advisory (CGA) periode Maret 2026 pada Selasa, 10 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform MS Teams mulai pukul 09.30 hingga 12.00 WIB.

Acara diawali dengan penguatan budaya integritas melalui sosialisasi antikorupsi yang disampaikan oleh Kepala Kantor. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Seluruh layanan yang diberikan kepada satuan kerja tidak dipungut biaya atau sebesar Rp0,00. Selain itu, seluruh pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan untuk menolak serta melaporkan segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 KPPN Wonosari akan mengikuti penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam sesi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, disampaikan sejumlah kebijakan penting. Di antaranya adalah pemberian threshold (batas toleransi) belanja pegawai sebesar 10% hingga triwulan III, serta batas waktu pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA untuk triwulan II tahun 2026 yang ditetapkan hingga 15 April 2026.

Berdasarkan nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulan Maret 2026, masih diperlukan optimalisasi pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Sementara itu, indikator Pengelolaan UP dan TUP telah mencapai hasil maksimal. Untuk meningkatkan capaian IKPA, disampaikan pula berbagai strategi, antara lain penyusunan RPD yang selaras dengan target penyerapan anggaran serta pemanfaatan aplikasi MyIntress sebagai sarana monitoring mandiri oleh satuan kerja.

Selain itu, kegiatan CGA juga diisi dengan sosialisasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2026. Materi yang disampaikan meliputi komponen, besaran, serta mekanisme pembayaran THR bagi Aparatur Negara dan pegawai non-ASN. Dijelaskan pula ketentuan bagi penerima lebih dari satu THR serta tata cara pembayaran THR Keagamaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan baik dan memperoleh Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 98,89, yang menunjukkan tingginya tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, menjaga integritas, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan spiritual pegawai selama bulan suci Ramadan, KPPN Wonosari menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Mental (Bintal) yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) serta diawali dengan arahan dari Kepala KPPN Wonosari. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Wonosari, Bapak Untung Setya Nugraha. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa Ramadan merupakan bulan dimuliakannya Al-Qur’an. Oleh karena itu, momentum Ramadan hendaknya dimanfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Qur’an. Beliau juga memotivasi seluruh pegawai untuk membiasakan membaca Al-Qur’an, baik melalui mushaf maupun dengan mengulang hafalan surat-surat pendek, khususnya Juz 30, di sela-sela waktu kerja. Kedekatan dengan Al-Qur’an diharapkan dapat memberikan ketenangan, hikmah dalam kehidupan, serta menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.

Materi utama disampaikan oleh Rekan Husamuddin Mustafa dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dalam pemaparannya, beliau memperkenalkan IZI sebagai lembaga zakat nasional yang berdiri sejak 10 November 2014 dengan prinsip 3A: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Beliau juga menjelaskan potensi zakat nasional yang mencapai sekitar Rp327 triliun, namun yang terkelola baru sekitar Rp40 triliun. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi zakat masyarakat yang masih di bawah 50 persen. Dalam kajian fikih zakat dijelaskan bahwa zakat berfungsi membersihkan harta dan menyucikan hati, serta mengingatkan bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (asnaf). Narasumber juga memaparkan perbedaan antara infaq, sedekah, wakaf, dan zakat, serta menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bingkisan Ramadan kepada para PPNPN KPPN Wonosari sebagai bagian dari rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan ke-22. Kegiatan kemudian ditutup dengan buka puasa bersama keluarga besar KPPN Wonosari yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan namun sebelum kegiatan buka bersama kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh pegawai senantiasa diberikan keberkahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai KPPN Wonosari semakin memahami pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup serta meningkatkan kesadaran berzakat sebagai instrumen sosial dalam membantu sesama.

#KPPNWonosari #BintalRamadan #LiterasiZakat #Ramadan1447H #DJPbKemenkeu

Kegiatan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah untuk Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sukses oleh KKPPN Wonosari, KPP Pratama Wonosari, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 29 Januari 2026 di Ruang Rapat Adhipraya (RR I) BKAD Kabupaten Gunungkidul, mulai pukul 13.30 WIB.
Rekonsiliasi pajak pusat yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul antara KPPN Wonosari, KPP Pratama Wonosari dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dari jumlah pajak yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah merupakan wujud dukungan atas amanat dari PMK nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Otonomi Khusus dimana salah satu syarat salur DBH adalah Berita Acara Rekonsiliasi. Sebagai salah satu bentuk sinergi antara KPPN, KPP dan BKAD rekonsiliasi pajak pusat akan terus dilaksanakan, harapannya agar seluruh setoran pajak OPD lingkup Kabupaten Gunungkidul dapat terkonfirmasi sempurna.

Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan dan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah antara KPPN Wonosari, KPP Pratama Wonosari dan BKAD Kabupaten Gunungkidul. Dalam sambutannya Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono menyatakan bahwa secara umum jika dibandingkan dengan TA 2024, setoran pajak Pemda Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Khusus untuk PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 45% akibat pembayaran TPG mulai TA 2025 ini dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. PPN, PPh Pasal 22 dan 23 mengalami penurunan akibat efisiensi dan meningkatnya transaksi pengadaan melalui e-katalog dan Mbiz Market.

Dalam kegiatan rekonsiliasi pajak daerah tersebut telah dilakukan penandatangan Surat Pernyataan Komitmen oleh Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul menyampaikan kekurangan pelaporan pajak SPT Masa PPH Pasal 21, SPT Masa Unifikasi dan/atau SPT Masa PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2025 paling lambat 30 Juni 2026. KPPN Wonosari, KPP Pratama Wonosari dan BKAD Kabupaten Gunungkidul akan bersinergi dalam penyelesaian deposit pajak periode semester II 2025 yang belum dilaporan.

.

Redaksi : Andreas Radyanto | Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

.

KPPN Wonosari menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Edisi Januari 2026 pada Kamis, 29 Januari 2026, pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Wonosari, Jalan Taman Bhakti, Piyaman, Wonosari. Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja lingkup KPPN Wonosari.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Wonosari menyampaikan pesan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan pada Konferensi Pers APBNKITA tanggal 8 Januari 2026. Di tengah gejolak perekonomian global, ekonomi domestik Indonesia dinilai tetap resilien. Pada triwulan terakhir tahun 2025, terjadi momentum pembalikan arah perekonomian nasional dan Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik.

Beberapa indikator ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif sebagai modal awal memasuki tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diprakirakan tumbuh di atas 5 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–November 2025 mencatatkan surplus sebesar USD38,5 miliar, sementara aktivitas manufaktur pada Desember 2025 berada pada zona ekspansif di level 51,2. Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis.

Kinerja APBN Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
Pada tingkat regional, kinerja APBN di Kabupaten Gunungkidul hingga 31 Desember 2025 menunjukkan adanya kontraksi baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp199,98 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp39,72 miliar atau turun 17 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp239,70 miliar.

Penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh melemahnya penerimaan perpajakan, yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp173,70 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp209,55 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan dari Rp30,14 miliar menjadi Rp26,28 miliar atau turun sekitar 13 persen.

Kontraksi penerimaan perpajakan menjadi faktor utama penurunan pendapatan negara, yang dapat dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, serta dampak kebijakan insentif perpajakan.

Dari sisi belanja, belanja negara hingga akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.952,84 miliar, turun 4 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.034,03 miliar. Penurunan terjadi baik pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah (TKD), seiring dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja.

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp353,94 miliar, mengalami kontraksi sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Barang yang turun signifikan dari Rp156,37 miliar menjadi Rp65,59 miliar. Sementara itu, realisasi TKD tercatat sebesar Rp1.598,90 miliar, relatif stabil dibandingkan tahun lalu, meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sekitar 36 persen.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan
Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tantangan yang cukup signifikan, terutama dari sisi pendapatan negara yang belum kembali ke tren tahun sebelumnya. Risiko deviasi terhadap target fiskal masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan.

Dengan defisit anggaran tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,75 triliun, pengelolaan pembiayaan yang efisien, prudent, dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal, sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Wonosari – KPPN Wonosari melaksanakan audiensi dan konsultasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gunungkidul pada Selasa, 20 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat KPPN Wonosari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pendampingan pengelolaan keuangan negara kepada satuan kerja baru di wilayah kerja KPPN Wonosari.

Audiensi tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait kesiapan satuan kerja, antara lain sertifikasi pejabat perbendaharaan (PPK, PPSPM, dan Bendahara), registrasi user Aplikasi SAKTI, pelaksanaan anggaran, serta mekanisme Uang Persediaan (UP) dan pelaporan serta rekonsiliasi keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPPN Wonosari juga menyampaikan pentingnya percepatan persiapan administrasi guna mendukung kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, khususnya pada awal Tahun Anggaran 2026, agar dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan.

Kepala KPPN Wonosari menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari pelaksanaan peran KPPN sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjalankan fungsi Financial Advisor, salah satunya melalui program Central Government Advisory (CGA). Program ini bertujuan untuk memberikan asistensi kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 360 satuan kerja vertikal Kementerian Haji dan Umrah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai unit kerja baru, satuan kerja tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian manajerial dan administratif sehingga memerlukan pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Kementerian Haji dan Umrah dibentuk berdasarkan pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 oleh DPR pada 26 Agustus 2025, yang menandai pemisahan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama. Pembentukan kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional dan akuntabel.

Hingga saat ini, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gunungkidul belum menerima DIPA Petikan, sehingga pembayaran gaji pegawai masih dilaksanakan melalui satuan kerja sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN Wonosari mendorong percepatan persiapan dokumen pendaftaran user SAKTI agar proses registrasi dapat segera dilakukan setelah DIPA tersedia dalam sistem.

Terkait sertifikasi pejabat perbendaharaan, telah disampaikan adanya dispensasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan bagi pejabat yang belum memiliki sertifikat sesuai penugasan, sepanjang telah terjadwal mengikuti pelatihan sertifikasi. Dispensasi tersebut berlaku hingga akhir Maret 2026.

Sebagai tindak lanjut, KPPN Wonosari menyarankan agar SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara segera ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta pejabat yang ditunjuk segera mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui portal SWIPe AP Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan mengajukan sertifikasi melalui aplikasi SIMASPATEN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara KPPN Wonosari dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gunungkidul dapat terus terjalin dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.

Redaksi oleh : Andreas Radyanto Kepala Seksi PDMS KPPN Wonosari.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi Satu Kemenkeu dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Eksternal, sebagai bentuk adaptasi terhadap digitalisasi proses kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang modern.

Pakta Integritas merupakan dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen pribadi setiap pegawai untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pakta Integritas juga menjadi bentuk kesanggupan pegawai untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, netralitas, dan objektivitas, serta tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama seluruh jajaran KPPN Wonosari dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkembangkan sikap keterbukaan dan kejujuran, serta mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi secara lebih berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai, baik antara atasan dan bawahan langsung maupun antar pimpinan unit kerja dengan mitra kerja terkait. Pembaruan penandatanganan dilakukan secara berkala, khususnya pada awal tahun atau pada saat terjadi perubahan jabatan dan unit kerja, sebagai bentuk konsistensi dan keberlanjutan komitmen integritas.

Melalui pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas ini, KPPN Wonosari menegaskan komitmennya untuk terus membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari kepentingan politik dan konflik kepentingan. Dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPPN Wonosari berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.