Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan ini, di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Reformasi keuangan negara di Indonesia telah berjalan sejak terbitnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004. Untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan perundangan tersebut, sejumlah inovasi yang di antaranya berupa penerapan sistem baru dengan dukungan payung hukum telah dilaksanakan.

Semarang, djpb.go.id – Kementerian Keuangan bersinergi dengan Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan pilot project Pelatihan Manajemen Mikro untuk para pengelola dan pengurus Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Pelatihan yang berlangsung di Semarang pada tanggal 22 s.d. 26 Juli 2019 ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan maupun sumber daya LKMA.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pucuk pimpinan Ditjen Perbendaharaan mengalami pergantian pada hari Senin, 22 Juli 2019, bertempat di  kantor Pusat Ditjen Pajak,  Menteri Keuangan,  Sri Mulyani Indrawati, melantik Andin Hadiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli menkeu bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Program Pembiayaaan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang saat ini menjadi Program Prioritas Nasional 2019 tidak hanya menyediakan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang kesulitan memperoleh akses dari perbankan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para debitur. “Itu yang menarik, dengan adanya pendampingan  maka debitur UMi yang semula belum paham mengelola kredit kini dipastikan untuk dapat mengangsur,” papar Sekretaris Direktoral Jenderal Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih yang turut hadir mewakili Dirjen Perbendaharaan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Direktoral Sistem Manajemen Investasi 2019 di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Rabu (17/7).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan telah menyusun tahapan perbaikan pengelolaan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari tahun ke tahun, di mana sebelumnya hanya sekedar “mengadministrasikan”, kemudian dilanjutkan pada tahapan “mengawasi” atau “memonitor”, dan sekarang sudah berada pada tahap yang lebih advance, yakni “mengendalikan”. Hal ini dilakukan karena DJPb ingin mewujudkan suatu kondisi bahwa pengelolaan dana Pinjaman dan hibah dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan prinsip efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat Pinjaman dan Hibah.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id -  Pemerataan kemandirian ekonomi di wilayah Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk di antaranya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. "Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak potensi, sehingga pembangunan yang dilakukan hendaknya bukan Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris," sebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada Workshop Mencari Pola Sinergi Pengembangan Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (11/07). Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan dari enam Pemerintah Provinsi, 24 Pemerintah Kota, dan 60 Pemerintah Kabupaten.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dengan berakhirnya semester I 2019, sebagian tantangan telah berhasil dilalui. Salah satunya adalah mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Namun, mempertahankan pencapaian merupakan hal yang tidak mudah. Sejumlah tantangan lain pun menanti dalam memasuki semester II tahun ini. Hal tersebut terungkap dalam arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melantik para pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (08/07).