Direktur Utama Bank Jateng (dahulu Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Tengah) Supriyatno menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono terkait penunjukan Bank Jateng sebagai bank penyalur gaji untuk PNS/prajurit TNI/anggota POLRI di ruang Treasury Primera Services, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Selasa (25/4).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan pemaparan mengenai Strategi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (28/02).

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menekankan kembali pentingnya perhatian dan upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebagai salah satu ukuran kinerja Ditjen Perbendaharaan.

“Kita memberikan pelayanan yang baik saja tidak cukup, namun perlu juga mengimbanginya dengan tingkat governance yang tinggi demi kepuasan stakeholders.” ujar Marwanto.

Hal tersebut disampaikannya saat  memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Surabaya I, Surabaya II serta Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur dalam agenda kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan ke Surabaya (01/12). Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan bahwa hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 meningkat signifikan daripada tahun 2015.

“Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 dari 4,32 menjadi 4,40 dari nilai tertinggi 5,00.” Ungkapnya.

 “Nilai 4.40 tersebut menempatkan Ditjen Perbendaharaan menjadi unit eselon I terbaik di lingkup Kementerian Keuangan” imbuhnya.

Lebih lanjut lagi terkait capaian tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan tidak terlena, namun terus untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders.

Terkait Tahun Anggaran 2016 yang akan segera berakhir, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa tekanan dan tantangan di akhir tahun 2016 ini diharapkan dapat disikapi dengan tenang dan jika menghadapi suatu kendala harap selalu berkoordinasi secara berjenjang.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menkeu Keuangan, Panglima TNI dan sejumlah Menteri yang menjadi pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Jakarta menyuarakan tekad dan komitmen untuk menciptakan pengelolaan BLU yang lebih baik dan professional, khususnya efisiensi dan akuntabilitas keuangan BLU dan pemanfaatan PNBP yang dikelolanya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi produk BLU guna mensejahterakan masyarakat.

djpbn.kemenkeu.go.id, - Sejumlah capaian terkait pengelolaan BLU disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di hadapan Presiden dan peserta dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 yang mengambil tema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Istana Negara, Jakarta (22/11). “BLU merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja melayani masyarakat” ungkap Menkeu.

Presiden Joko Widodo menyoroti penetapan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kepada instansi layanan publik pemerintah sebagai momentum perbaikan layanan terkait persepsi publik yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik yang disediakan instansi pemerintah, apalagi disandingkan dengan layanan swasta. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta hari ini (22/11).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPR RI untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2015 di DPR (25/08).