Mulai Selasa (2/10), Task Force DJPb yang dibentuk melalui SK Dirjen Perbendaharaan, yang berasal dari personel Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJPb di sekitar Palu, Sulawesi Tengah, telah bergerak ke Palu untuk memberikan dukungan dan melakukan pengondisian operasional dengan membawa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membuka layanan darurat pasca-gempa dan tsunami.

Mengingat keterbatasan kondisi operasional layanan di Palu akibat dampak bencana, sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran APBN atau pencairan anggaran yang bersifat sementara dalam jangka pendek akan diatur dalam Surat Edaran yang saat ini sedang disusun dan segera akan dirilis serta diimplementasikan.

Untuk memastikan rentang kendali otoritas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara serta pemulihan layanan perbendaharaan di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah dan KPPN Palu, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2018 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk sebagai Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.

Mohon doa dan dukungan dari seluruh insan dan mitra perbendaharaan di seluruh tanah air untuk segenap jajaran Treasury Corps baik personel di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulteng maupun Gugus Tugas yang saat ini ditugaskan untuk berjuang mengatasi kondisi pascabencana, mengoperasionalkan secara darurat sampai memulihkan kembali layanan perbendaharaan di Palu.

Tak lain guna turut berkontribusi bagi pulihnya lagi perikehidupan masyarakat dan pembangunan, utamanya rehabilitasi pasca bencana, melalui layanan perbendaharaan dan penyaluran APBN. (PW)

#PrayForPalu
#DJPbKawalAPBN
#TreasuryTetapSemangat

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08). (sw)

Memberikan pembinaan kepada satker-satker yang mengelola dana APBN melalui panduan penggunaan aplikasi, pengetahuan terhadap aturan yang berlaku, serta dorongan semangat kepada satker-satker supaya efisien dan tepat waktu dalam mengelola anggaran menjadi tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang tersebar di penjuru Indonesia supaya program-program pemerintah dapat segera di rasakan oleh masyarakat.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan wujud akomodasi terhadap tuntutan perkembangan zaman, menjadi bagian dari reformasi keuangan negara.

“Reformasi Keuangan Negara dilakukan dalam setiap proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN),” papar Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam Seminar Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik di Jakarta, Rabu (15/8).

“Perkembangan zaman memunculkan tantangan pada pengelolaan fiskal,” tambahnya.

Pembicara seminar,  Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Sudarto mengungkapkan bahwa semua aspek dalam kehidupan terdampak oleh era disrupsi teknologi, termasuk pengelolaan keuangan negara. Untuk menghadapinya, investasi dalam teknologi merupakan keniscayaan. Karena sifatnya yang strategis dan memiliki dampak yang besar, banyak hal harus dipersiapkan.

“Hal yang saat ini sedang dikerjakan guna menuju Integrated Financial Management Information System (IFMIS) adalah menyatukan aplikasi-aplikasi satuan kerja yang masih terdistribusi. Aplikasi tersebut bernama Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI),” sebutnya.

Keuntungan dari IFMIS adalah mentransformasi proses bisnis yang paper-based menjadi electronic-based, adanya satu sumber data yang terintegrasi, simplifikasi struktur organisasi didasarkan pada otomasi proses bisnis, serta mendukung keterbukaan data untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Tantangan dalam implementasi IFMIS adalah pada persepsi economic owning, keamanan, transformasi, dan perubahan kultur kerja, sumber daya manusia, serta isu-isu politik.

Seminar Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik dengan tema Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara pada Era Disrupsi Teknologi yang diselenggarakan tersebut merupakan sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dengan BPPK. Dalam kegiatan tersebut hadir lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pelajar, dan birokrat di lingkugan Kemenkeu. (PAS - kontributor Dit. SP)

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan melaksanakan Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional yang tengah dibentuk Ditjen Perbendaharaan (24/04).

“Embrio pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan telah tercantum sejak 14 tahun yang lalu dalam amanat UU No.1 tentang Perbendaaharaan Negara.” Kata Direkur Sistem Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih.

“Pada tahun 2018 ini, seiring dengan berbagai tuntutan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan, serta sinergi yang dilakukan dengan Kementerian PAN RB, BKN, serta dukungan dari Setjen Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan secara konkrit dan bertahap memastikan jafung di bidang perbendaharaan dapat terbentuk.” Tambahnya

Konsep jafung yang diusung pada uji petik ini, terdapat 4 jafung yang diusulkan yaitu 2 jafung untuk Kementerian/Lembaga (Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keahlian dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keterampilan) dan jafung pada Kementerian Keuangan c.q. DJPb (Analis Perbendaharaan Negara untuk kategori jenjang keahlian dan Asisten Pembina Pengelola Perbendaharaan untuk kategori jenjang keterampilan). [Febby Johannes Wenji, Kont.DSP]

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja antara BLU dengan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pembina BLU di Kementerian Keuangan dimaksudkan mampu menjadi pendorong yang efektif bagi kinerja BLU. Melalui capaian kontrak kinerja ini, BLU mempunyai ruang untuk mendapatkan insentif remunerasi di atas 100%. Hal ini sangat efektif memacu kinerja BLU terutama untuk mengatasi kendala pada aspek-aspek krusial pelayanan BLU yang bersangkutan.

"Rapat ini telah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Ditjen Perbendaharaaan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya, meningkatkan inovasi dan kapasitas untuk terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada seluruh stakeholders. Saya berterima kasih untuk hal ini," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Ditjen Perbendaharaan di Aula Mezzanine Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/11).

"Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan informasi, serta regulasi,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta (01/11).