Fakfak, djpb.kemenkeu.go.id,- Kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk yang berada di wilayah timur Indonesia, tetap merupakan bagian penting dari DJPb. Karenanya, para pegawai yang bertugas di wilayah tersebut diharapkan tidak merasa jauh dan terpisah. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kesempatan meninjau langsung Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Ambon (08 /01) dan KPPN Fakfak (12 /01).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - “Insan muda perbendaharaan memiliki modal yang kuat untuk membuat perubahan di lingkup Ditjen Perbendaharaan di masa-masa mendatang, karena kalian adalah generasi millenial yang lahir dan tumbuh dengan teknologi di sekeliling Anda. Namun harus diperhatikan juga, bahwa sebagai kaum millenial Anda harus mampu mengatasi dan mengelola kelemahan Anda, yaitu sifat mementingkan diri sendiri.” Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara Pembukaan kegiatan Induksi dan Orientasi Pegawai Baru DJPb di Gedung Jusuf Anwar, Senin (03/12).

Merauke, djpb.kemenkeu.go.id, - Dihadapan para Bendahara satuan Kerja lingkup KPPN Merauke,  Direktur Jenderal Perbendaharaan,  Marwanto Harjowiryono memberikan apresiasi yg setinggi-tingginya atas capaian kinerja program Sertifikasi Bendahara tahun 2018.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,  - Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) merupakan ruang pembelajaran di mana insan perbendaharaan dapat saling mempertukarkan ide, masukan, kajian, maupun inovasi dalam kerangka pengembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan Windraty Ariane Siallagan ketika membuka Seminar Forum Kajian Perbendaharaan yang diselenggarakan di ruang rapat Direktorat Sistem Perbendaharaan pada Kamis (15/11).

Mulai Selasa (2/10), Task Force DJPb yang dibentuk melalui SK Dirjen Perbendaharaan, yang berasal dari personel Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJPb di sekitar Palu, Sulawesi Tengah, telah bergerak ke Palu untuk memberikan dukungan dan melakukan pengondisian operasional dengan membawa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membuka layanan darurat pasca-gempa dan tsunami.

Mengingat keterbatasan kondisi operasional layanan di Palu akibat dampak bencana, sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran APBN atau pencairan anggaran yang bersifat sementara dalam jangka pendek akan diatur dalam Surat Edaran yang saat ini sedang disusun dan segera akan dirilis serta diimplementasikan.

Untuk memastikan rentang kendali otoritas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara serta pemulihan layanan perbendaharaan di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah dan KPPN Palu, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2018 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk sebagai Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.

Mohon doa dan dukungan dari seluruh insan dan mitra perbendaharaan di seluruh tanah air untuk segenap jajaran Treasury Corps baik personel di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulteng maupun Gugus Tugas yang saat ini ditugaskan untuk berjuang mengatasi kondisi pascabencana, mengoperasionalkan secara darurat sampai memulihkan kembali layanan perbendaharaan di Palu.

Tak lain guna turut berkontribusi bagi pulihnya lagi perikehidupan masyarakat dan pembangunan, utamanya rehabilitasi pasca bencana, melalui layanan perbendaharaan dan penyaluran APBN. (PW)

#PrayForPalu
#DJPbKawalAPBN
#TreasuryTetapSemangat

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08). (sw)

Memberikan pembinaan kepada satker-satker yang mengelola dana APBN melalui panduan penggunaan aplikasi, pengetahuan terhadap aturan yang berlaku, serta dorongan semangat kepada satker-satker supaya efisien dan tepat waktu dalam mengelola anggaran menjadi tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang tersebar di penjuru Indonesia supaya program-program pemerintah dapat segera di rasakan oleh masyarakat.