“Dalam Rakernas ini kita fokus membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera. Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kualitas dari proses penyusunan laporan keuangan. Seperti kita ketahui proses anggaran negara ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban. Dalam proses inilah akuntabilitas sangat penting, apakah uang yang dikelola telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Opini WTP yang berhasil diraih pemerintah bukan merupakan tujuan akhir. Apa output yang dihasilkan dari moment tersebut merupakan hal yang seharusnya disoroti sebagai perhatian pemerintah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).

Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.

Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kepastian mengenai mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di pusat perkantoran Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/05).

Direktur Utama Bank Jateng (dahulu Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Tengah) Supriyatno menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono terkait penunjukan Bank Jateng sebagai bank penyalur gaji untuk PNS/prajurit TNI/anggota POLRI di ruang Treasury Primera Services, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Selasa (25/4).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan pemaparan mengenai Strategi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (28/02).