Jakarta, djpbn. kemenkeu.go.id,- Alokasi APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama pada sisi belanja. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja ditetapkan menjadi Rp2.204 Triliun setelah pada tahun 2017 ini dialokasikan belanja sebesar 2.080 Triliun. Di dalam alokasi tersebut, terdapat dana infrastruktur yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator dalam tercapainya pengelolaan APBN yang baik adalah dengan berhasil diraihnya opini WTP pada LKPP 2016.

“Pengelolaan keuangan negara dari tahun ke tahun semakin baik, dalam konteks pengelolaan keuangan negara secara formal diikuti dengan opini yang diberikan oleh auditor yaitu BPK. Opini BPK meliputi beberapa kriteria, yang meliputi: pertama, apakah anggaran negara dikelola sudah sesuai dengan standar yang ada; apakah dalam pengelolaan anggaran negara juga sudah terdapat sistem pengendalian internal yang memadai, untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, output tercapai dengan efisien dan efektif; apakah pelaksanaan sudah taat pada peraturan perundang-undangan yang ada; dan apakah yang disajikan sudah tidak ada yang ditutup-tutupi (sudah full disclosure atau belum). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas,” tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Diperolehnya opini WTP menjadi indikator kredibilitas pengelolaan keuangan negara. “Secara umum kualitas pengelolaan keuangan kita sudah berada pada kualitas yang baik, karena sudah taat pada sistem yang dibangun, telah memberikan informasi yang lengkap kepada publik (full disclosure), sudah dikawal dengan sistem pengendalian internal, sekaligus ketaatan terhadap standar aturan,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

“Dalam Rakernas ini kita fokus membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera. Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kualitas dari proses penyusunan laporan keuangan. Seperti kita ketahui proses anggaran negara ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban. Dalam proses inilah akuntabilitas sangat penting, apakah uang yang dikelola telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV untuk tayangan Metro Plus Pagi, Jumat (15/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Opini WTP yang berhasil diraih pemerintah bukan merupakan tujuan akhir. Apa output yang dihasilkan dari moment tersebut merupakan hal yang seharusnya disoroti sebagai perhatian pemerintah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).

Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.

Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kepastian mengenai mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di pusat perkantoran Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/05).