Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (unaudited) kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (21/03). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga serta tamu undangan, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, serta Anggota BPK RI.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” jelas Isma Yatun dalam sambutannya.
BPK mengapresiasi upaya Pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menyerahkan LKPP secara tepat waktu. Adapun peningkatan kualitas pelaporan dapat makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara.
“Tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik,” jelas Menkeu.
Penyerahan LKPP unaudited ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat. Acara ini menandai dimulainya proses pemeriksaan oleh BPK terhadap LKPP Tahun 2024, yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kecukupan pengungkapan.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang terus menjadi mitra dalam menjaga keuangan negara. Diharapkan sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada masa mendatang. [NS]
